Ini Tahapan Pemilu 2014

Jakarta (BIB) - Pemilu 2014 menjadi agenda nasional terbesar tahun ini. Pemilu pada 9 April 2014 akan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2014-2019 sedangkan Pemilu pada 9 Juli 2014 akan memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Sebanyak 5.608 calon tetap anggota DPR RI dari 12 partai politik tingkat nasional memperebutkan 560 kursi DPR di Senayan. Sebanyak 945 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga saling bersaing untuk bertengger dalam empat besar untuk mewakili masing-masing provinsinya agar bisa duduk sebagai anggota DPD RI di Senayan. 

Sedangkan belasan ribu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 15 partai politik (termasuk tiga partai politik tingkat lokal di Aceh) berkompetisi merebut jatah kursi DPRD di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara untuk jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden masih menunggu hasil Pemilu Legislatif karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang meraih minimal 20 persen dari 560 kursi DPR RI atau partai politik yang meraih 25 persen suara sah secara nasional, yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

KPU telah menetapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 185,8 juta orang yang memiliki hak suara untuk memilih para calon tersebut.

Berikut tahapan Pemilu 2014 :

Tanggung Jawab Panselnas dan PPK Terhadap K2

Ribut soal tanggung jawab kisruhnya pengumuman CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II (K2) hingga saat ini belum berakhir.

Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) yang dimotori oleh MenPAN-RB dan BKN menuding permasalahan K2 berawal dari ketidakcermatan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Hal ini disebabkan karena proses pendataan sesuai aturan PP 48/2005 dan perubahan kedua pada PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang dilakukan di daerah tidak terseleksi dengan baik.

Banyak K2 'siluman' 'bodong' alias 'honorer palsu'. Dan umumnya K2 bodong dan palsu itu adalah orang-orang titipan oknum pejabat. Semisal, umumnya "K2 Siluman" adalah anak oknum Kepala Sekolah, anak oknum Kepala UPTD/KCD Dinas Pendidikan Kecamatan, anak oknum penilik/pengawas, anak oknum Kepala Bidang/Kepala Bagian, anak oknum Kepala Dinas/ Kepala Badan dan anak oknum pejabat lainnya.

Kalaupun ada "K2 Siluman" yang bisa masuk data base K2 dapat dipastikan mereka (K2 siluman,red) sudah bekerja sama dengan oknum pimpinannya, tentunya dengan membayar sejumlah uang.

Di beberapa daerah tarif pembayaran ini cukup pantastis, antara 50 juta hingga 150 juta.

MenPAN-RB Tidak Mengetahui Kepastian Data Pegawai Fungsional

Jakarta (BIB) - Ternyata KemenPAN-RB tidak tahu berapa pegawai fungsional di Instansi Pemerintah secara pasti. Hal ini terlihat dari Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/107/M.PANRB/03/2014 tentang Keberadaan dan Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Sehingga terlihat jelas bahwa penerimaan CPNS Tahun 2014 ini masih menunggu kabar kepastian data base dari instansi soal pegawai yang menempati jabatan fungsional.

Saat ini memang kebanyakan data pegawai utamanya jabatan fungsional keahlian dan keterampilan masih membutuhkan banyak pegawai. Namun, karena sistem distribusi dan redistribusinya tidak berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan akan pegawai di bidang ini sulit dipetakan.

Untuk itu, surat MenPAN-RB ini menghimbau kepada 43 instansi pemerintah di pusat untuk melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional selama 5 tahun, yakni dari tahun 2014 hingga 2019.

Kementerian/Instansi/Lembaga yang dimaksud adalah :

Dapodik Pendidikan Dasar Baru Up Date 98,14 Persen

3.452 Sekolah Belum Kirim Dapodik

Siswi SDN Jatirasa V, Pondok Gede Permai, Jatiasih sedang membersihkan ruang kelas akibat kebanjiran. Foto: Bang Imam

Jakarta (BIB) - Hingga akhir Pebruari 2014, baru sekitar 181.694 sekolah atau sekitar 98,14% di jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SLB, red) yang sudah meng-up-date data pokok pendidikan dalam Dapodik Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal jumlah sekolah SD, SMP, SLB di Indonesia mencapai 185.146 sekolah. Sehingga terdapat 3.452 sekolah belum mengupdate data Dapodiknya.

Persentase jumlah dapodik yang masuk yang telah mencapai 98,23% adalah jenjang SD. Dari 147.487 sekolah yang ada, sebanyak 144.881 sekolah sudah memperbaharui dapodiknya. Sisanya sekitar 2.606 sekolah yang tidak mengupdate.

Pada jenjang SMP, sekolah yang sudah update dapodik sebanyak 34.841 sekolah. Sementara jumlah satuan pendidikan jenjang SMP di Indonesia mencapai 35.605 sekolah. Sehingga hanya tersisa 764 sekolah yang belum mengirimkan dapodiknya.

Cara memilih Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi di sekitarmu saat ini bak jamur di musim hujan. Tiap tahunnya PTN dan PTS terus tumbuh. Seiring dengan masa globalisasi dan tuntutan dunia kerja, PT terus bersolek dan menyandarkan pada proses kualitas dan mutu.

Jika saat ini anda sudah kelas XII SMA atau SMK, perlu memahami tata cara memilih perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhanmu, kemampuanmu dan mungkin juga menjadi cita-citamu.

Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cara memilih perguruan tinggi yang baik dan benar secara sederhana dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu :

1. Pilihlah program sutudi yang sesuai dengan minat, bakat dan cita-citamu;

2. Pahami jenis perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta;

3. Pastikan program studi perguruan tinggi sudah terakreditasi dari BAN-PT;

4. Pahami prosfek kerja/karir atau studi lanjutan dari program yang kamu pilih;

5. Cari informasi secara detail perguruan tinggi yang akan kamu minati baik lewat brosur, iklan, pamflet, ataupun melalui websitenya; 

6. Hindari masuk ke perguruan tinggi yang melaksanakan kelas jauh (kelas jauh berbeda dengan pendidikan jarak jauh). Pendidikan jarak jauh saat ini adalah pendidikan resmi yang dilakukan pemerintah, yaitu di Universitas Terbuka.

Semoga bermanfaat....

Sumber : Dikti

Apa Yang Dilakukan Sebelum, Saat dan Setelah Banjir?

Kota Bekasi (BIB) - Banjir adalah bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi ini selalu meningkat setiap tahunnya. 

Meskipun terkadang tidak menimbulkan banyak korban jiwa, bencana ini tetap saja merusak infrastruktur dan mengganggu stablitas perekonomian masyarakat secara signifikan. 

Karakteristik banjir sangat beragam. Banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi serapan tanah yang cukup. 

Atau dapat terjadi dalam bentuk rob atau bandang. Oleh karena itu, kita harus siap untuk mengantisipasi setiap jenis bencana banjir. 

48.236 K2 di Jabar Tidak Lulus CPNS

Siapa Jujur di Proses CPNS K2...???

Bekasi (BIB) - Sebanyak 48.236 tenaga honorer Kategori II (K2) yang berasal dari provinsi Jawa Barat tidak lulus CPNS K2.

Dari data yang diperoleh Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, daftar nominatif tenaga honorer kategori 2 (K2) di provinsi Jawa Barat mencapai 64.498 orang. Sementara yang lulus hanya 16.262 orang.

"Berarti kelulusan K2 di Jabar kurang dari 30%. Mau dikemanakan K2 yang tidak lulus, hingga hari ini belum jelas aturannya," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST, Ketua Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, di Bekasi, Selasa, 25 Pebruari 2014.

Honorer K2 yang tidak lulus paling banyak terdapat di Kabupaten Subang 4.945 orang, Kabupaten Bekasi 4.556 orang, Kabupaten Cinajur 4.203 orang, Kabupaten Garut 3.857 orang, Kota Bekasi 3.594 orang dan Kabupaten Bogor 3.112 orang.

Sementara itu ada 2 daerah yang tidak memiliki tenaga honorer K2, yakni Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

"Jangankan mau kemana yang tidak lulus, proses kelulusan CPNS K2 juga terasa janggal. Karena tidak ada perhitungan passing grade (nilai ambang batas) jika K2 dinyatakan lulus. Belum lagi perhitungan poin usia kritis dan masa kerja yang tergolong kurang transparan. Bagaimana MenPAN-RB dan Panselnas mendapatkan rujukan cara perhitungannya hingga mereka dianggap lulus," jelas Bang Imam, panggilan akrab Direktur SOsial dan Pendidikan di LSM Sapulidi ini.

Berdasarkan analisa dan perhitungan LSM Sapulidi, kebanyakan yang lulus adalah 'Honorer Siluman" yang lulus uji publik dan bisa ikut tes atas dasar 'titipan oknum pejabat' baik di BKD maupun dari instansinya bekerja.

"Tapi kalau ditelusuri lebih jauh sangat sulit membuktikan 'honorer siluman'. Sebab semua persyaratan K2 sangat-sangat subjektif. Artinya semua syarat bisa dimanipulasi. Saya sih berharap tadinya Panselnas dan MenPAN-RB tegas, tapi harapan itu tidak tepat ternyata ditujukan untuk MenPAN-RB. Semua bermain, jadi tidak mungkin bisa diungkap, termasuk oknum petinggi MenPAN-RB dan di BKN," kata Bang Imam lagi.

Berikut ini data nominatif tenaga honorer K2 di Jawa Barat : 

42.262 Lulus K2 Wilayah Sumatera

Jakarta (BIB) - Dari 10 provinsi, 114 kabupaten dan 34 kota di wilayah Sumatera, hanya 42.262 tenaga honorer K2 yang lulus menjadi CPNS.

Kelulusan terbanyak di provinsi Sumatera Utara 9.420 orang, Provinsi Aceh 7.090, Provinsi Lampung 6.631 orang, Sumatera Selatan 5.570, Sumatera Barat 5.317 orang, Provinsi Riau 3.431 orang, Jambi 2.025, Bengkulu 1.086, Kepulauan Riau 958, dan Bangka Belitung 734. 

Untuk tingkat kota terbanyak adalah :

1. Kota Palembang 833 orang

2. Kota Padang 510 orang

3. Kota Medan 484 orang

4. Kota Batam 484 orang

5. Kota Bandar Lampung 458 orang

6. Kota Pekanbaru 438 orang

Sedangkan kabupaten dengan kelulusan terbanyak adalah :

1. Kabupaten Lampung Tengah 896

2. Kabupaten Nias Selatan 839

3. Kabupaten Aceh Utara 808

4. Kabupaten Lampung Selatan 786

5. Kabupaten Lampung Timur 782.

Berikut ini jumlah kelulusan di 10 provinsi, 114 kabupaten dan 34 kota di wilayah Sumatera :

57.121 K2 Lulus di Pulau Jawa

Jakarta (BIB) - Kelulusan tenaga honorer Kategori II (K2) terbanyak di pulau Jawa. Total kelulusan di wilayah ini mencapai 57.121 orang.

Rekor kelulusan pertama dipegang oleh Provinsi Jawa Barat yaitu 16.262 orang. Kemudian Jawa Tengah 15.701, Jawa Timur 14.063, Banten 4.276, DKI Jakarta 5.164, dan DI Yogyakarta 1.651.

Sementara kabupaten dan kota yang mendapatkan kelulusan K2 diatas 1.000 orang adalah :

1. Kabupaten Subang 1.619

2. Kabupaten Garut 1.285

3. Kabupaten Cianjur 1.142

4. Kabupaten Bogor 1.129

5. Kabupaten Bekasi 1.120

6. Kabupaten Klaten 1.098

7. Kota Surabaya 1.090

8. Kabupaten Banyuwangi 1.070

9. Kabupaten Tangerang 1.068

10. Kabupaten Bandung 1.013

11. Kabupaten Brebes 1.013

12. Kabupaten Jember 1.010

Di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi, 82 kabupaten dan 28 kota. Berikut ini daftar kelulusan di provinsi dan kab/kota di Jawa :

Siap-siap Formasi CPNS 2014

Jakarta (BIB) - Berdasarkan Surat Undangan KemenPAN-RB Nomor Und/210/S.PAN-RB/02/2014 tentang Undangan Rapat Koordinasi Nasional Formasi PNS Tahun 2014 akan dilaksanakan pada Kamis, 27 Pebruari 2014 di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta.

Padahal pengumuman CPNS dari K2 belum tuntas, Pemerintah sudah bicara formasi 2014. Rencananya formasi pegawai yang dibutuhkan sebesar 100.000 orang. Terdiri dari formasi PNS 60.000 orang dan PPPK 40.000 orang.

Sementara Tenaga honorer kategori II, khususnya guru yang tidak lulus tes CPNS diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun pelaksanaannya harus  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta kebutuhan setiap instansi.

Hal itu merupakan kesimpulan Raker Pansus Guru DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, Rabu (19/02). Raker dipimpin oleh Ketua Pansus Aidil Fitri Syah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depan tidak dikenal lagi adanya tenaga honorer. ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu persoalan tenaga honorer harus dituntaskan.