Persyaratan Izin Operasional SMP Swasta di Kabupaten Bogor Tahun 2024

Cibinong (BIB) - Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta setelah melalui berbagai tahapan.

Diantaranya kepemilikan lahan minimal 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) dengan dibuktikan dari Surat Tanah Atas Nama Yayasan/Badan Hukum.

Selain itu, karena membutuhkan sarana dan prasarana, seperti gedung (bangunan) maka perlu diurus Izin Mendirikan Bagunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung (IMBG/PBG).

Perlu/wajib juga mempersiapkan pembiayaan kelangsungan sekolah minimal 1 tahun dan tertera pada rekening yayasan.

BACA JUGA : Kondisi Pendidikan di Bogor Jika Dimekarkan Menjadi Bogor, Bogor Barat dan Bogor Timur Tahun 2024

Beberapa persyatan penting lainnya, seperti rekom Kepala Desa/Lurah, Camat dan SMP/MTs terdekat. Tentu, termasuk penyempurnaan permohonan dengan melampirkan Proposal yang memuat minimal 8 Standar Nasional Pendidikan.

Tim Teknis (Tim Verifikasi dan Validasi/Visitasi) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga sangat menentukan kelayakan perizinan yang diajukan pada jenjang SMP.

Kondisi Pendidikan di 98 Kota di Indonesia Tahun 2024

Surabaya (BIB) - Saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi, namun yang menjadi ibukota provinsi sekaligus menjadi kota hanya 31 kota. Selelbihnya, masih administratif kecamatan ataupun kabupaten.

Sebut saja, Provinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor), Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju), Provinsi Maluku Utara (Sofifi), Provinsi Papua Tengah (Nabire), Provinsi Papua Pegunungan (Jayawijaya), Provinsi Papua Barat (Manokwari), dan Provinsi Papua Selatan (Merauke).

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta Tahun 2024

Jakarta (BIB) - Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta perlu beberapa persyaratan yang harus disesuaikan dengan kondisi RDTR/RTRW Jakarta.

Salah satunya, IMB, Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli atau Sewa Menyewa. Lokasi yang dipilih tentu tidak sedang bersengketa.

Luas lahan yang dipersyaratkan minimal 200 m2. Dan jika Yayasan berdomisli di Jakarta, terlebih dahulu wajib mengajukan Tanda Daftar Yayasan di Dinas Sosial dam PTSP Kelurahan Domisili Yayasan.

Termasuk yang paling pentign adalah persetujuan tetangga, minimal kanan, kiri, depan dan belakang calon kegiatan.

BACA JUGA : Izin SPK 2024

Syarat ini berlaku untuk TK Swasta, khusus untuk SPK TK (PAUD) izin pendirian masih di Kemdikbud, setelah melalui persetujuan dan rekomendasi daerah.

Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023

Jakarta (BHC) - Tahun 2023 sebanyak 417 mendapatkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023.

Dari Tahun 2022 ada peningkatan peserta Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 sebanyak 36,7%.

Jumlah peserta Sekolah Adiwiyata Tahun 2023 sebanyak 551 sekolah/madrasah.

Daftar Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023

Jakarta (BHC) - Pada Tahun 2023 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan kepada 551 sekolah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata.

Yang terdiri dari 134 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 417 Sekolah Adiwiyata Nasional.

Peningkatan terjadi baik di Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 36,7% dan Sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 42,5% dari tahun 2022.