Penilaian Amdal, UKL-UPL Masa Transisi UU Cipta Kerja Tahun 2021

Berikut ini Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 :

Yth.

1. Para Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Non Lembaga
2. Para Gubernur
3. Para Bupati/Walikota
4. Para Pelaku Usaha.

SURAT EDARAN

Nomor : SE.02/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021

TENTANG

PENGATURAN PERALIHAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021

Ini Induk Kegiatan Maksud dan Tujuan di OSS 2021

Belum semua jenis usaha dan/atau kegiatan masuk dalam proses perizinan di oss

Bang Imam

Jakarta (BIB) - Hingga saat ini ada 21 kategori induk kegiatan pada maksud dan tujuan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang akan diurus dalam https://oss.go.id/. 

Sedangkan turunan dari 21 kategori maksud dan tujuan dalam berusaha, terdapat sedikitnya 99 induk usaha dan/atau kegiatan yang dikategorikan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dengan 2 (dua) digit.

BACA JUGA :

1. Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah di OSS

2. Cara Membuat Dokumen DPLH Tahun 2021

Sementara itu total KBLI untuk 5 (lima) digit yang sudah dapat masuk perizinan melalui oss.go.id sebanyak 1.754 jenis usaha dan/atau kegiatan (KBLI DI OSS).

Berikut ini adalah induk kegiatan pada maksud dan tujuan yang sudah link dengan oss 2021:

1. A = Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. B = Pertambangan dan Penggalian,
3. C = Industri Pengolahan,
4. D = Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas dan Udara Dingin,
5. E = Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktifitas Remediasi,
6. F = Konstruksi,

Ini Dapodik PKBM di Kota Tangerang Tahun 2021

5.505 Warga Belajar

DAPODIK PKBM DI KOTA TANGERANG TAHUN 2021

 

No	Jumlah	Kota Tangerang	Banten	Indonesia
1	Lembaga PKBM	37	343	10.008
2	Siswa PKBM	5.505	49.546	1.458.222
3	Rombel PKBM	222	1.893	53.230
4	Guru / Tutor PKBM	190	1.586	35.843
5	Tenaga Kependidikan	40	312	7.187

Sumber : dapodik, diolah Bang Imam Berbagi, Maret 2021

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan. 

PKBM masih berada pada pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

PKBM ada yang berada tingkat desa ada juga yang berada di tingkat kecamatan. Untuk mendirikan PKBM bisa dari unsur apapun, oleh siapapunyang tentunya harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini cakupan PKM termasuk diantaranya:

• Kejar Paket A (Setara SD)
• Kejar Paket B (Setara SMP)
• Kejar Paket C (Setara SMA)
• Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
• Kelompok Belajar Usaha (KBU)
• Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
• Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender 9PPBG)
• Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar Dewasa
• Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Ini Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

 72,05% Sekolah Swasta

Cikarang (BIB) - Jumlah lembaga pendidikan umum di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat hingga Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 sebanyak 3.123 lembaga.

Terdiri dari 873 sekolah negeri atau milik pemerintah (27,95%) dan 2.250 sekolah milik masyarakat atau swasta (72,05%).

Berdasarkan persebaran lembaga, maka kecamatan dengan sekolah terbanyak berada di Kecamatan Tambun Selatan, yakni sebanyak 410 lembaga. Terdiri dari 88 sekolah negeri dan 322 sekolah swasta.

Berikut ini 5 kecamatan yang memiliki sekolah terbanyak:

1. Tambun Selatan sebanyak 410 sekolah;
2. Cikarang Utara sebanyak 250 sekolah;
3. Babelan sebanyak 236 sekolah;
4. Cibitung sebanyak 203 sekolah; dan
5. Setu sebanyak 194 sekolah.

Persyaratan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kota Tangerang Tahun 2021

Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah izin yang diberikan kepada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berikut ini Syarat Izin :

1. Akte Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya (wajib)
2. scan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Izin Operasional yang telah terdaftar dari OSS (wajib)
3. scan KTP Pimpinan LKP (wajib)
4. denah ruang dan denah lokasi kursus (wajib)