Debit Air Waduk Saguling Menyusut

DERETAN Rakit penjaring ikan sedang mencari ikan di Waduk Saguling yang debit airnya menyusut, di daerah Sasak Bubur, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten bandung Barat, Kamis (10/3). Rendahnya curah dan intensitas hujan di Daerah Aliran Sungai Citarum membuat tinggi muka air (TMA) Waduk Saguling terus turun mendekati titik kritis pada dua bulan terakhir. TMA Waduk Saguling, Rabu (9/3), tercatat hanya 5,23 meter di atas titik terendah operasional waduk (625 mdpl).*

KRISHNA AHADIYAT/"PRLM"

10 Alasan Utama SBI Harus Dihentikan

BEDA : ada perbedaan SBI/RSBI dengan IB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sepuluh kelemahan utama yang menjadi alasan kuat bagi Kementrian Pendidikan Nasional untuk segera menghentikan program sekolah bertaraf Internasional (SBI). Mulai dari salah konsep hingga merusak bahasa dan mutu pendidikan, program SBI dianggap tidak cocok dan harus segera ditinggalkan.

Demikian dilontarkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma dalam Petisi Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai program gagal. Petisi itu dipaparkan Ketua Umum IGI Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI, Selasa (8/3/2011), untuk mendesak Komisi X segera menghentikan sementara seluruh program SBI.

"Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya dan 90 persen pasti gagal. Di luar negeri konsep ini gagal dan ditinggalkan," kata Satria tentang isi petisi tersebut.

Menurutnya, sepuluh kelemahan mendasar program SBI itu harus dievaluasi, diredefinisi, dan perlu dihentikan. Kelemahan pertama, kata Satria, program SBI jelas tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat buruk.

"Bisa dibuktikan, bahwa tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam dalam SBI," tegas Satria.

Kedua, SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada (existing school).

Ketiga, program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL> 500.

"Padahal, tidak ada hubungannya antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogis," paparnya.

Merusak bahasa

Satria memaparkan, kelemahan keempat pada SBI adalah telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik. Menurutnya, guru tidak mungkin disulap dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Akibatnya, banyak siswa SBI justru gagal dalam ujian nasional (UN) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya.

"Itulah fakta keras yang menunjukkan bahwa program SBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI," tambahnya.

Di sisi lain, hasil riset Hywel Coleman dari University of Leeds UK menunjukkan, bahwa penggunaana bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa.
Sementara itu, kelemahan kelima dari SBI adalah penggunaan bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dengan label SBI, materi pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Inggris, sementara di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya tetap berkualitas dunia.

"Kalau ingin fasih dalam berbahasa Inggris yang harus diperkuat itu bidang studi bahasa Inggris, bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan," tegas Satria.

Keenam, SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Sementara itu, kelemahan ketujuh menegaskan, bahwa SBI juga telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi sangat komersial.

"Komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang, karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah di SBI," tandas Satria.

SBI juga telah melanggar UU Sisdiknas. Karena menurut Satria, pada tingkat pendidikan dasar sekolah publik atau negeri itu wajib ditanggung pemerintah. Kenyataannya, dalam SBI peraturan ini tidak berlaku.
Kedelapan, SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah karena tanpa itu semua sebuah sekolah tidak berkelas dunia.

"Program ini lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal, pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat," katanya.

Kelemahan kesembilan, lanjut dia, SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan. Kesalahan konseptual SBI terutama pada penekanannya terhadap segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang nonakademik.

"Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa sebagai seorang yang cerdas akademik belaka, padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya, dan olahraga," ujar Satria.

Kelemahan terakhir, SBI adalah sebuah pembohongan publik. SBI telah memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat karena SBI dianggap sebagai sekolah yang "akan" menjadi sekolah bertaraf Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal, kata Satria, kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai dan bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada.

"Ini sama saja dengan menanam 'bom waktu'. Masyarakat merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program ini," kata Satria.

Sumber : Kompas Online

Ini Daftar 67 Titik Banjir di Kota Bekasi

MENGUNGSI : Kondisi banjir 2 Pebruari 2007 di Perumahan Bintara Jaya Permai, Kota Bekasi

67 Titik Rawan Banjir di Kota Bekasi itu adalah :

I. KECAMATAN BEKASI TIMUR

1. Perumnas III
2. Perumahan Arenjaya
3. Perumahan Danita
4. Perumahan Durenjaya
5. Karang Kitri
6. Perumahan Margahayu Jaya
7. Perumahan Villa Kartini

Pembangunan Waduk, Monyet Liar Tergusur Waduk

Seekor monyet liar yang bermukim di obyek wisata Goa Kreo Semarang, terancam terusir dari habitatnya, akibat pembangunan waduk jatibarang di desa Kandri Kecamatan Gunungpati Semarang.(Foto: Kompas)

k7-11 Seekor monyet liar jenis ekor panjang di Gua Kreo Semarang, "berpose" di depan buldozer yang digunakan untuk menata kawasan lokasi pembangunan waduk jatibarang semarang, rabu (09/03).

SEMARANG, KOMPAS.com — Tiga ratusan monyet liar yang bermukim di obyek wisata Goa Kreo Semarang terancam terusir dari habitatnya akibat pembangunan Waduk Jatibarang di Desa Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Monyet-monyet dari jenis monyet ekor panjang ini biasanya menggantungkan hidupnya dari kunjungan wisatawan yang memberinya makan.

Menurut warga Desa Kandri, Hartadi (34), saat ini monyet-monyet liar tersebut sering terpaksa harus turun sampai ke permukiman penduduk dan mengambil makanan di rumah-rumah penduduk. Meskipun pihak pengelola obyek wisata Goa Kreo tetap memberinya makan ketela, hal itu tidak mencukupi.

"Yang pasti karena suasananya jadi panas. Pohon-pohon, kan, banyak yang ditebang, kebun penduduk juga sudah tidak ada. Mungkin saja mereka masih kelaparan. Tapi, nggak banyak, kok, paling satu-dua ekor," kata Hartadi, Rabu (9/3/2011).

Monyet-monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) ini bermukim di Goa Kreo sejak ratusan tahun lalu. Keberadaannya tak lepas dari legenda pembangunan Masjid Agung Demak yang dibangun Sunan Kalijaga. Selama ini, monyet-monyet itu menjadi daya tarik utama obyek wisata Goa Kreo.

"Sebenarnya kita membayangkan kalau monyet-monyet di sini seperti di Sangeh. Jinak dan bisa bergaul dengan manusia. Kami selaku warga sudah bertahun-tahun melatih mereka bergaul dengan manusia dan ini sudah mulai akrab, namun malah terancam digusur," kata Kasmani, warga yang lain.

Pembangunan Waduk Jatibarang dimulai pada September 2009 sebagai pengendali banjir di Kota Semarang, menjaga ketersediaan air minum, dan sebagai pembangkit tenaga listrik. Waduk seluas 46,56 hektar ini, selain mengancam kelangsungan hidup monyet-monyet liar yang sudah jinak, juga menenggelamkan sawah dan kebun produktif serta menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

Sumber : Kompas Online

Andi Sudirman, Penjaga Pintu Air yang Bangga Jadi 'Maskot'

Foto: mawarbiru.net

Jakarta - Andi Sudirman sehari-hari berkecimpung di 'dunia perairan'. Maklum pekerjannya selama hampir 24 tahun adalah menjaga pintu air Katulampa Bogor. Setelah lebih dari dua dekade bekerja, betapa senangnya dia bisa kuliah lagi dan menyandang gelar 'maskot' alias mahasiswa kolot.

"Alhamdulillah Pak Andi bisa jadi maskot alias mahasiswa kolot (tua) dengan biaya sendiri. Tahun 2007 mulai kuliah dan beres kuliah tahun 2010," ujar Andi saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa (8/3/2011).

Pria kelahiran 17 Juli 1967 ini, menjadi petugas di Pintu Air Katulampa Bogor sejak 1987. Kala itu, dia belum lama lulus dari bangku SMA. Keinginan awalnya adalah menjadi seorang marinir, sayang dia tidak lulus dalam tes penerimaan.

Kebersihan Lingkungan , Energi Listrik yang Dihasilkan Mencapai 8 Megawatt

Pengolahan Sampah Diperluas

JAKARTA – Dinas Kebersihan DKI Jakarta segera memperluas tiga tempat pengolahan sampah terpadu di dalam kota tahun ini. Hal ini terkait dengan terus meningkatnya sampah rumah tangga dan industri di Jakarta. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna mengatakan tiga lokasi yang akan ditingkatkan kapasitas pengolahan sampahnya, yakni Intermediate Treatment Facilities (ITF) Cakung, ITF Sunter, dan pembangunan sentra 3R (reuse, reduce, dan recycle) di Marunda, Jakarta Utara. “Kami akan menawarkan proyek perluasan ini kepada perusahaan swasta.

Jadi, semua kegiatan pengolahan dan peralatan adalah tanggung jawab mereka,” kata dia, Minggu (6/3). Eko menambahkan nantinya kapasitas pengolahan sampah akan ditingkatkan sampai 1.200 ton per hari di ITF Marunda dan Sunter dan 1.500 ton per hari di ITF Cakung- Cilincing. Lelang untuk proyek tersebut akan dilakukan tahun ini. Pemprov DKI berencana membayar 20 dollar AS (setara 180 ribu rupiah) untuk setiap ton limbah yang diproses. Saat ini, kata Eko, pembangunan ITF Cakung tengah dalam proses persiapan tender sehingga pada April atau Mei tahun ini tender bisa dilaksanakan dan secepatnya ditentukan pemenang tender.

Dengan begitu, pada bulan Juli diharapkan pembangunan fi sik dapat dimulai. ITF Cakung akan menerapkan pengolahan sampah dengan teknologi Mechanical Bio-Treatment (MBT) pada lahan dan fasilitas yang murni dimiliki swasta itu. Ditargetkan tempat pengolahan sampah ini mampu mengolah sampah sebanyak 1.300 ton per hari dan akan menghasilkan energi listrik hingga mencapai 8 megawatt pada tahun 2012. “Meski diprediksi selesai tahun 2012, ITF Cakung mulai menerima sampah secara bertahap. Tahap awal direncanakan menerima sebanyak 500 ton sampah per hari mulai Juli nanti.

Setelah pembangunan selesai pada tahun 2012, intalasi ini tentu akan beroperasi optimal,” kata Eko. Tahun ini, dikatakan Eko, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga akan membangun ITF dengan teknologi waste to energy di lokasi pengoperasian sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sunter. Pihaknya akan melakukan peningkatan teknologi SPA Sunter menjadi ITF Sunter. Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga akan bekerja sama dengan pihak swasta. Skema Kerja Sama Skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam membangun infrastruktur pengolahan sampah ITF Sunter akan diterapkan dalam proyek ini. Skema KPS dipilih, karena lahan seluas 4,5 hektare di Sunter dimiliki murni oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Namun, kita libatkan swasta untuk membangun dan meng operasikanya. Pola kerjasamanya bisa build, operate, and transfer (BOT). Langkah ini diambil agar pembangunannya tidak terlampau membebani APBD,” tuturnya. Sedangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pemprov DKI Jakarta yang berada di luar Jakarta akan difungsikan sebagai TPST Regional yang dapat dimanfaatkan oleh daerah penyangga ibu kota, sesuai konsep Megapolitan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo telah memasukkan program tempat pengelolaan sampah terpadu dalam kota ini sebagai program unggulan tahun ini.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yusi Sofia, menjelaskan pihaknya terus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam hal penanggulangan sampah. Saat ini, volume sampah di DKI sudah mencapai 6.592 ton per hari dan diprediksi mengalami kenaikan setiap tahun sekitar 5 persen. Bahkan, pada 2030, volume sampah diprediksi mencapai 9 ribu ton per hari. 

Sumber : Koran Jakarta

Buntut Pembengkakan Anggaran, Program Jamkesda Kabupaten Karawang Dihilangkan

Jaminan Kesehatan Masyarakat di daerah jadi JAMKESDA

KARAWANG, (PRLM).- Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Kabupaten Karawang akan dihapuskan. Hal tersebut disebabkan karena membengkaknya anggaran Jamkesda pada 2010 hingga Pemkab Karawang berhutang. Sebagai gantinya, Pemkab Karawanga akan menggandeng PT Askes, sebagai mitra untuk mengatasi kesehatan bagi 551 ribu keluarga miskin yang sebelumnya merupakan peserta Jamkesda.

Bupati Karawang, Ade Swara, Minggu (6/3) mengatakan, setelah ada data yang riil, Pemkab Karawang mengubah pola pembayaran klaim Jamkesda. Tadinya, anggaran itu dikelola oleh Dinas Kesehatan, kemudian dinas membayarkannya sesuai jumlah klaim dari belasan rumah sakit yang ada. 

Tahun ini, rencananya anggaran untuk Jamkesda itu, akan dikelola oleh PT Askes. Tujuannya, supaya anggaran itu lebih terarah dan tepat sasaran. Bahkan, Ade telah memerintahkan untuk segera membahasnya. Termasuk juga mempercepat penandatanganan kerja sama (MoU). 

Seharusnya, MoU tersebut terlaksana pada Jumat (4/3) kemarin. Akan tetapi, ada permasalahan teknis, sehingga MoU itu ditunda. "Saya pikir seluruh dinas sudah siap. Ternyata belum," ujarnya.

Pola baru ini ditetapkan untuk mengganti pola yang lama. Pasalnya, jika masih menggunakan pola lama, khawatir permasalahan tahun lalu akan kembali terjadi. Dampak buruknya, hutang pemkab terhadap klaim rumah sakit akan semakin membengkak. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan bagi Jamkesda, akan terpotong untuk pembayaran hutang tersebut. "Saat ini saja, hutang kita masih Rp 8,3 miliar lagi," katanya.

Sementara itu, salah satu alasan tertundanya penandatanganan perjanjian kerja sama itu, karena masalah hutang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Asep Hidayat Lukman, mengatakan, anggaran Jamkesda tahun ini mengalami penurunan, dari Rp 30 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. 

Sebenarnya, kata dia, meskipun ada penurunan, tapi tak akan menjadi masalah terhadap program ini. Akan tetapi, pihaknya kebingungan terkait dengan permasalahan hutang tahun sebelumnya. Dengan kata lain, hutang tersebut bisa dibayarkan dari memotong anggaran Jamkesda yang sudah ada, atau menggunakan dana lain. "Masalah ini, yang harus menjadi pertimbangan PT Askes," ucapnya. (A-186/das)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Alat Pendeteksi Banjir Pantau Debit Air Sungai Citarum

PETUGAS dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Adang Suhendar (49), berdiri membelakangi perangkat pendeteksi banjir di tepi Sungai Citarum di Kampung Sasak Kondang, Desa/Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin (7/3). Bila debit dan permukaan air di Citarum bertambah melebihi batas normal, informasi tersebut akan disampaikan melalui radio ke tiga belas titik, terumata yang rawan banjir, seperti Baleendah, dan Dayeuhkolot.*

Foto : USEP USMAN NASRULLOH/"PRLM" / Pikiran Rakyat Online

Sekolah Swasta yang Muridnya Sedikit Disarankan Merger

Kota Surabaya

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Sekolah-sekolah swasta di Kota Surabaya yang hanya memiliki siswa sedikit diusulkan agar segera dimerger atau digabung, supaya tidak membebani keuangan negara. Ketua Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya, Baktiono, Ahad (6/3) mengatakan, usulan merger tersebut adalah yang terbaik karena selama ini banyak sekolah-sekolah swasta di Surabaya yang tidak memiliki siswa, tapi tetap bertahan.

"Sekolah-seklah tersebut tidak memperhatikan kualitas, bahkan orientasinya hanya mendapatkan Bobda dan BOS," kata Baktino saat menanggapi rencana pemkot mendirikan beberapa SMPN baru di Surabaya Barat yang menuai protes beberapa sekolah swasta.

Menurut dia, alasan agar sekolah-sekolah swasta yang tidak memiliki siswa dimerger adalah untuk mengantisipasi adanya upaya memanipulasi yang dilakukan pihak sekolah kepada pemerintah agar tetap mendapatkan bantuan pendidikan berupa Bopda dan BOS. "Jika pemerintah tetap membangun sekolah negeri di Surabaya Barat, sebaiknya tidak SMPN melainkan SMK," ucapnya, menyarankan.

Baktiono mengemukakan SMK saat ini lebih dibutuhkan warga daripada SMP, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya. Diketahui protes beberapa sekolah swasta tersebut dengan pertimbangan utamanya adalah bahwa SMPN yang akan didirikan di Dukuh Lempung, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep itu berdekatan dengan beberapa SMP swasta yang sudah beroperasi puluhan tahun, sehingga mereka berharap pembangunannya bisa dipindah di daerah yang secara geografis tidak berdekatan dengan sekolah mereka.

Ada 20 kepala sekolah SMP swasta di wilayah Surabaya Barat yang sempat mengadukan hal ini ke Komisi D DPRD Kota Surabaya pada Kamis (3/3) lalu. "Kami memang menolak Pak pendirian SMPN ini, pertama, karena sangat berdekatan dengan sekolah-sekolah kami dan yang kedua, dalam jarak 200 meter dari titik pendirian tersebut juga sudah ada SMP Negeri yaitu SMPN 47, apa tidak semestinya jarak antarsekolah negeri itu sekurang-kurangnya 3 km," kata kepala sekolah SMP Brawijaya, Sukarman.

Mendapati hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sahudi memaparkan, kenapa Pemkot Surabaya kemudian berencana membangun SMPN di Surabaya Barat. Data yang ada menyebutkan ternyata dari seluruh sekolah SMP swasta di Surabaya Barat hanya memiliki siswa 2.709 orang.

Padahal, untuk Kecamatan Sambikerep saja, data 2009 ada 3.353 siswa SD yang tidak melanjutkan ke SMP disekitarnya. Begitu juga di Kecamatan Tandes, data 2009 ada 9.078 lulusan SD yang tidak terdaftar lanjut di sekolah-sekolah swasta di sekitarnya. "Data inilah menjadikan pertimbangan pemkot menambah SMPN di Surabaya Barat," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan pembinaan ke-16 sekolah swasta di Surabaya Barat, namun ada enam sekolah yang tetap saja tidak berkembang. "Ini kan juga harus menjadi evaluasi serius para pelaku sekolah swasta, kenapa mereka tidak sekolah di sekolah-sekolah di sekitar rumah mereka. Data kami menunjukkan bahwa memang banyak sekolah swasta yang dibawah standar, mereka tidak memenuhi SPM, mohonlah mereka sadar diri untuk merger atau menutup diri," jelas Sahudi.

Sementara itu, anggota Komisi D yang juga ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman mengharapkan, agar ada jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan ini. "Perlu ditekankan bahwa kami tidak pernah menolak SMPN karena memang itu adalah kebutuhan warga Surabaya Barat, kami hanya ingin agar secara geografis, pendirian SMPN ini dikaji ulang, tidak ditempat yang direncanakan karena ada keresahan. Saya yakin masih banyak tempat lain, ini perlu kajian sosiologis, ini Bappeko yang bisa jawab", ujarnya.

Sumber : Republika Online

Saluran BSK Dangkal, Dipenuhi Sampah

Saluran BSK di RW 22, Pojok Perumnas I

Saluran yang melewati Perumahan Bumi Satria Kencana (BSK) jika pada musim kemarau mengalami pendangkalan. Sayangnya, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke saluran tersebut. Sehingga terlihat begitu kotor dan kumuh. Bahkan warna air terlihat menghitam dan kehijau-hijauan, dan rasa bau air kotor itu jika kita melewati saluran.

Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah memberi peringatan untuk membongkar bangunan diatas saluran dan warga dihimbau untuk tidak membuang sampah ke kali. Sayang, himbauan dan peringatan tersebut tidak diindahkan warga. Peringatan yang disertai ancaman untuk membongkar bangunan diatas saluran oleh Satpol PP, Iskandar dianggap angin lalu oleh warga.

Warga mengaku membuang sampah ke kali sudah menjadi kebiasaan, sebab menurut mereka Pemerintah Kota Bekasi tidak menyediakan TPS di lingkungan mereka. Bahkan menurut pengakuan warga, sampah yang tertumpuk dari inisiatif warga ternyata tidak pernah diangkut oleh Dinas Kebersihan. Sehingga warga lebih mudah membuang sampah rumah tangga ke saluran BSK. (red***)

Untuk Memperkenalkan Wisata Air, Pemkot Bandung Gelar Festival "Kukuyaan" di Cikapundung

Sungai Cikapundung (Tempo Interaktif)

BANDUNG, (PRLM). - Pemkot Bandung menggelar Festival Kukuyaan dengan tujuan untuk memperkenalkan wisata air Cikapundung kepada masyarakat. Acara yang digelar Sabtu pagi itu juga bertujuan untuk membersihkan sungai Cikapundung dari sampah.

Dalam festival ini diikuti oleh 200 peserta, yang berasal dari 15 komunitas dari Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, dan Sumur Bandung.

Dalam festival ini, disebut operasi kuya, dengan rute dari sungai Cikapundung RW 16 Kelurahan Taman Sari Kel. Bandung Wetan di dekat bantaran Cikapundung sampai sungai Cikapundung dekat PLN Distribusi Jabar.

Lomba tersebut bukan berdasarkan kecepatan mencapai finish, tetapi peserta yang lebih banyak mengumungut sampah basah di sepanjang sungai Cikapundung.

Dalam lomba itu peserta berebah diatas ban, dan memunguti sampah basah, dalam satu tim terdiri dari 5 orang. Tim yang paling mengumpulkan sampah, akan mendapatkan tropy dari Wali kota Bandung.

"Festival ini, dimaksudkan untuk membersihkan sungai Cikapundung dari sampah, dan mengenalkan wisata air," ujar Wakil Wali kota Bandung, Ayi Vivananda kepada wartawan, di Bantaran Sungai Cikapundung RW 16 Kelurahan Taman Sari. (A-113/kur)**

Sumber : Pikiran Rakyat Online

DKP Enggan Angkut Sampah, Pilih Sampah Berduit

KOTOR: Tumpukan sampah di sekitar jembatan fly over Cileungsi belum dibersihkan DKPKabupaten Bogor, kemarin.

CILEUNGSI - Tumpukan sampah di sepanjang fly over Cileungsi makin menjadi. Tak hanya itu, sampah-sampah yang sudah membusuk tersebut pun menimbulkan polemik baru.

Namun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor enggan mengangkut sampah yang sudah meresahkan tersebut.

Melalui Kepala UPT Kebersihan Wilayah Cileungsi Aep Rahmat, pihaknya hanya akan mengangkut sampah beretribusi atau berduit. “Itu sampah liar. DKP hanya ditugaskan mengangkut sampah yang mempunyai retribusi. Karena kita punya tanggungan menyetor retribusi tiap tahun,” ujarnya tanpa mau menyebutkan jumlah setoran tersebut.

Sementara itu, sejumlah warga dan pengguna jalan mulai merasakan dampak dari tumpukan sampah tersebut. Selain menimbulkan bau busuk, warga khawatir akan datangnya wabah penyakit. “Kalau ini (sampah) dibiarkan terus, kematian akan bermunculan Mas. Kita takut demam berdarah,” keluh Paidi (26), pedagang yang biasa memangkal di fly over.

Padahal, sebelumnya Camat Cileungsi Eman Sukirman berjanji akan membenahi sampah yang sudah menggunung tersebut. “Kita akan koordinasikan dengan jajaran pemdes untuk segera mengangkut,” kata Eman saat dikonfirmasibelum lama ini.(yus)

Sumber : Radar Bogor Online

527.850 Siswa SD Putus Sekolah

siswa Victory Plus Bekasi/Foto: Prawoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan peringkat Indonesia dalam indeks pembangunan pendidikan untuk semua (Education for All) tahun 2011, salah satunya disebabkan tingginya angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 juta anak SD putus sekolah setiap tahunnya.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) merilis indeks pembangunan pendidikan (education development index) dalam EFA Global Monitoring Report 2011. Peringkat Indonesia turun pada posisi ke-69 dari 127 negara.

Tahun lalu, posisi Indonesia ke-65. Dari empat indikator penilaian, penurunan drastis terjadi pada nilai angka bertahan siswa hingga kelas V SD. Pada laporan terbaru nilainya 0,862, sedangkan tahun 2010 mencapai 0,928. Indikator lain, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas juga tak beranjak signifikan.

Anak-anak putus sekolah usia SD dikhawatirkan kembali bermasalah dalam baca dan tulis. Jika digabung dengan siswa SD yang tak bisa melanjutkan ke jenjang SMP, siswa yang hanya mengenyam pendidikan SD bertambah. Lulusan SD yang tak dapat ke SMP tercatat 720.000 Siswa (18,4 persen) dari lulusan SD tiap tahunnya.

Putus sekolah di jenjang SD itu terutama faktor ekonomi. Ada anak yang belum pernah sekolah, ada yang putus di tengah jalan karena ketiadaan biaya.

Untuk mengatasi ancaman putus sekolah pada keluarga tak mampu, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh membuat program ramah sosial terhadap kelompok itu. Kucuran beasiswa bagi siswa miskin mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi diperbanyak agar memutus rantai kemiskinan keluarga. (ELN)

Sumber : Kompas Online

Besaran Nilai Dana BOS akan Diubah

siswa Victory Plus Bekasi/foto:Prawoto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional berencana mengubah satuan nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun depan. Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh menyatakan sebelum mengubah satuan nilai BOS, Pemerintah saat ini akan mengkaji indeks kemahalan suatu daerah. Sehingga dengan mengetahui nilai pasti mahalnya biaya hidup di suatu daerah, maka besaran angka BOS juga akan mengikuti besaran itu.

Hal ini dilakukan kementerian untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai perbedaan jumlah besaran dana BOS antara kota dan desa. Bukan hanya itu, menurut mantan Rektor Institut Teknologi Surabaya ini, besaran jumlah BOS juga akan ditambah tak lagi untuk menutupi biaya operasional sebesar 70 persen. Akan tetapi, menjadi 100 persen menutupi biaya operasional sekolah.

Kenaikan ini disebabkan anggaran pendidikan yang setiap tahun mengalami kenaikan. Mantan menteri Komunikasi dan Informasi ini menjelaskan, tahun depan anggaran pendidikan akan naik sebesar Rp 40 triliun. Jika dirunut maka anggaran pendidikan di APBN pada 2005 mencapai Rp 78 triliun sementara pada 2011 Rp 148 triliun sedangkan untuk 2012 akan mencapai lebih dari Rp 180 triliun.

"Oleh karena itu kami minta komisi X untuk membantu mengefektifkan anggaran yang setiap tahunnya selalu meningkat ini," ungkapnya

Untuk tahun ini dana BOS yang dikucurkan Pemerintah sebesar Rp 16,266 triliun. Dengan perincian Rp 10.825 triliun untuk jenjang SD dan Rp 5,441 triliun untuk jenjang sekolah menengah pertama. Satuan nilai yang akan diberikan yaitu Rp 400.000 per siswa pertahun pada jenjang SD diperkotaan dan Rp 397.000 persiswa pertahun untuk di kabupaten. Sementara untuk jenjang SMP di kota unit cost-nya Rp 575.000 dan di kabupaten mendapat Rp 570.000 per siswa per tahun.

Akan tetapi, berbicara soal keterlambatan dana. sebenarnya Pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri telah membuat solusi. Namun, karena di daerah dinilai kurang, maka penyalurannya pun menjadi telat. Oleh karena itu, karena tidak ada efek jera dari sanksi administrasi yang diberikan, maka pemerintah akan memberikan sanksi finansial.

Dirinya menjelaskan, sanksi ini berupa pemotongan anggaran dari pusat ke daerah seperti di Dana Alokasi Umum (DAU). "Misalkan anggaran ke kabupaten Rp 100 miliar, bisa saja dikurangi Rp 70 - Rp 90 miliar," terangnya. Mengenai pemberian sanksi ini, tuturnya, karena terkait dengan anggaran pusat maka Kemendiknas akan mengkoordinasikanya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Plt Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto menerangkan, perbedaan unit cost masih sedang dibahas. Mengenai keterlambatan, jelasnya, tidak ada dana dari pusat yang terlambat. Faktanya adalah, karena sekolah harus merumuskan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dan diketahui banyak sekolah yang belum siap membuat RKA itu maka daerah pun menangguhkan pencairannya. "Mengenai pengawasan, sudah ada pengawasan itu dan sangat luar biasa ketatnya," ungkap Suyanto.

Anggota Komisi X DPR RI Kahar Muzakir menyatakan Kemendiknas harus membuat peraturan pemerintah (PP) baru agar ada kejelasan penyaluran dana BOS ini. Pemerintah dari satu sisi menurutnya hanya menggelontorkan, sedangkan tanggung jawab sampai di sekolah diembankan ke Pemerintah Daerah. "Harusnya Pemerintah sudah siap akan keterlambatan ini, tapi  initidak ada tanggung jawab, tidak ada sanksi. Bagaimana dana ini bisa efektif," papar Kahar.

Anggota fraksi Partai Golkar ini menambahkan, adanya dana BOS bukan memperkecil masalah pembiayaan pendidikan malah makin memperkeruh. Dana dari pusat yang tidak jelas menjalar hingga ke daerah dan tidak bisa dimanajemenkan dengan baik. 

Sumber : Republika Online

Pemerintah Ancam Potong Anggaran Pemda 'Penahan Dana BOS'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengancam akan memotong anggaran Pemda yang tak segera menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah ke SD dan SMP di wilayahnya. Hal ini karena sebagian besar dana operasional sekolah berasal dari BOS. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri sudah mengancam sekitar 419 kabupaten/ kota untuk segera mengucurkan dana tersebut paling lambat minggu ini.

Akan tetapi jika tak segera dilakukan menurutnya, sanksi finansial akan menanti mereka. "Sebenarnya sanksi administratif bisa dilakukan oleh Pemerintah pusat akan tetapi biasanya sanksi finansial jauh lebih menimbulkan efek jera," papar Nuh seusai menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Komisi X, DPR RI, Rabu (2/3).

Nuh menyebutkan hingga saat ini baru sekitar 80 kabupaten/ kota yang mengucurkan dana tersebut. Angka tersebut masih jauh dari kata memuaskan karena masih ada sekitar 419 kabupaten/ kota yang belum menyalurkan dana tersebut. "Padahal dalam BOS itu ada hak anak yatim dan anak miskin yang butuh dana itu," ucapnya.

Dampak paling buruk dari terlambatnya dana BOS menurut Nuh ialah berhentinya kegiatan belajar karena tidak ada dana operasional. "Stop karena pelajaran dari beberapa pelajaran tidak bisa dilakukan karena gaji guru terlambat karena dana BOS sebagian untuk gaji guru honorer," ungkapnya.

Kementerian Pendidikan juga selain menjatuhkan sanksi finansial juga sebelumnya telah mengajak sekretaris daerah dan biro keuangan untuk menekan Pemerintah daerah untuk segera mengucurkan dana BOS.

Akan tetapi bagi anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, Hetifah Saifudjan, harusnya Pemerintah sudah memprediksi jika hal ini terjadi. "Sebelumnya bulan September saya sudah mengingatkan hal ini. Jadi kalau ternyata baru sekitar 16 persen yang mengucurkan dana menurut saya Pemerintah tak perlu kaget," ungkapnya ketika diwawancarai Republika, Rabu (2/3).

Bahkan ia saat kembali ke Kalimantan Timur mendapat laporan dari beberapa kepala sekolah bahwa Dinas Pendidikan di wilayahnya meminta 'jatah' bagian dari dana BOS. "Kepala Sekolah itu hampir semuanya menolak dan akibatnya dinas pendidikan menahan dana BOS," ucapnya.

Bagi Hetifah penyimpangan yang terjadi di Kalimantan Timur perlu diperiksa kembali oleh Kementerian Pendidikan. "Jadi apakah ini terjadi di daerah lain, kalau ia berarti ini penyimpangan massal," ungkapnya.

Akan tetapi ia setuju dengan usul Mendiknas untuk melakukan sanksi finansial bagi daerah yang terlambat mengucurkan dana BOS. Akan tetapi pemotongan anggaran ini bisa berdampak kepada sekolah dan siswa di bawah Dinas Pendidikan. "Ini bisa terkena kepada sekolah juga, jadi anggaran bagi guru jadi terbatas karena saat ini otonomi daerah, jadi sama saja," pungkasnya.

Red: Djibril Muhammad
Rep: Ichsan Emrald Alamsy
Sumber : Republika Online 

Asal Menunjukan SKTM : Pemkot Bogor Tanggung 100 Persen Pengobatan Warga Miskin

BOGOR, (PRLM).- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjamin biaya pengobatan warga miskin di Kota Bogor sebesar 100 persen dengan hanya menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Rencana ini akan mulai direalisasikan tahun 2011 ini menanggapi keluhan warga miskin di Kota Bogor yang sering ditolak oleh rumah sakit ketika berobat. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Triwanda Elan, Rabu (2/3).

Menurut dia, kebijakan ini mengemuka dalam rapat kerja daerah Pemkot Bogor belum lama ini. Kebijakan jaminan pembiayaan 100 persen untuk pengobatan keluarga miskin ini ditujukan kepada warga miskin yang tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas). "Kami akan membayar 100 persen. Asal, ada SKTM. Jadi jangan lupa bawa SKTM," kata Triwanda.

Sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan ini, dalam tahun anggaran 2011, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,5 Milyar untuk program pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Sasarannya adalah meningkatkan akses layanan dan kualitas layanan kesehatan. "Kami berharap dengan alokasi anggaran tersebut, persentase pasien gakin dapat terlayani di sarana pelayanan dasar dan rujukan," katanya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta untuk program kesehatan ibu melahirkan dan anak dengan target sasaran menurunkan jumlah kematian ibu dan anak di Kota Bogor.

Program tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kunjungan ibu hamil ke pusat layanan kesehatan dan meningkatkan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional. Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak juga dilakukan dengan cara meningkatkan kunjungan pascamelahirkan dan anak-anak ke tempat pusat layanan kesehatan.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Diani Budiarto mengatakan mekanisme Jamkesmas yang diterapkan di Kota Bogor kurang efektif membantu pelayanan kesehatan murah atau gratis bagi warga miskin. Pasalnya di Kota Bogor hanya sekitar 20 persen jamkesmas yang terserap karena penerima jamkesmas kebanyakan tidak sakit sehingga dananya tidak terserap.

Sementara di sisi lain Pemkot Bogor masih menanggung biaya kesehatan untuk warga miskin dengan menggunakan kartu keluarga miskin (gakin) atau SKTM dalam jumlah miliaran rupiah.Selain itu, sejumlah rumah sakit juga belum mengalokasikan 25 persen tempat tidur yang ada untuk warga miskin sesuai dengan peraturan daerah yang dimiliki oleh Pemkot Bogor. (A-155/das)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Mengenal Lebih Dekat Direktur Eksekutif LSM Sapulidi

I.             KETERANGAN PERORANGAN

1.      Nama Lengkap         : DR. H. Bambang Istianto, HP, M.Si

2.      T.T.L                                    : Purwokerto, 08-01-1958

3.      Jenis Kelamin                       : Laki-laki

4.      Agama                      : Islam

5.      Status Perkawinan     : Kawin

6.      Alamat Rumah          : Komp. Perhubungan Jatiwaringin, Kel. Cipinang Melayu

  Kec. Makassar RT 10/RW 06, Jakarta Timur

7.      Telp./HP                   : (021) 86605183/081388331958

II.          KETERANGAN KELUARGA

1.      Nama Istri                 : Fitri Herlinawati, SH

2.      T.T.L                                    : Purwokerto, 28-02-1963

3.      Anak                         : 1. Arsyad Hendrawan (Mahasiswa ITB, Bandung)

  2. Rohmadhon Her Wicaksono (SMA Al-Azhar)

  3. Imaduddin Her Adiyuwono (SD)

III.       PENDIDIKAN

1.      SDN II Tahun 1970 di Sokaraja, Kabupaten Banyumas

2.      SMPN I Tahun 1973 di Purwokerto

3.      SMAN II (IPS) Tahun 1977 di Purwokerto

4.      S-1 Fisip Universitas Jember (Administrasi Negara) Tahun 1982 di Jember

5.      S-2 Universitas Indonesia (Kebijakan Publik) Tahun 1998 di Jakarta

6.      S-3 Universitas Satyagama (Manajemen Pemerintahan) Tahun 2007 di Jakarta

IV.        RIWAYAT PEKERJAAN DI PEMERINTAHAN

1.      Staf Bidang Rekruitmen Pegawai De. Hub Tahun 1984 s.d 1989

2.      Kasubag Analisis Kebutuhan Pegawai Tahun 1989 s.d 1992

3.      Kasubag Karier Pegawai Tahun 1992 s.d 1995

4.      Kasubag Tenaga Kerja Asing dan Kekaryaan Abari 1995 s.d 1996

5.      Kabag Umum Biro Kepegawaian Tahun 1996 s.d 1999

6.      Kabag Pemberhentian dan Pensiun Tahun 1999 s.d 2001

7.      Kabag Pengembangan Pegawai Tahun 2001 s.d 2006

8.      Kabid Komunikasi Publik (Humas) Tahun 2006 s.d 2007

9.      Kabag Umum Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat Tahun 2007 s.d 2010

10.  Kabag Kepegawaian dan Umum Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun 2010 s.d Sekarang

V.           KURSUS DAN PELATIHAN

1.      Analisis Jabatan Tahun 1989, LAN dan Menpan di Jakarta

2.      Penataran Teknis Penyusunan Formasi Tahun 1991, BKN di Jakarta

3.      Analisis Manajemen Tk. I Tahun 1991, LAN di Jakarta

4.      Pemantapan Pembinaan Bidang Kepegawaian Tahun 1993, Departemen Perhubungan di Jakarta

5.      Human Resources Dev. Tahun 1994, LAN di Jakarta

6.      Penataran Waskat Tahun 1996, Departemen Perhubungan di Jakarta

7.      P4 Terpadu Tahun 1997, BP-7 di Jakarta

8.      Auditor Ahli Tahun 1999, BPKP di Jakarta

9.      Diklat Setifikasi Jabfung Tahun 1999, LAN di Jakarta

10.  Public Accountability Tahun 2004, Menpan di Jakarta

11.  Training tentang Peran Media Masa dalam Pembangunan Tahun 2007, UI di Jakarta

12.  Conversation and Presentation English Course Tahun 2001, LAN di Jakarta

VI.        DIKLAT KEPEMIMPINAN ADMINISTRASI

1.      Kursus Sepala Tahun 1990 – Peringkat I

2.      Kursus Sepadya Tahun 1994 – Peringkat IV

3.      Kursus Spamen Tahun 2001 – Sangat Memuaskan

VII.     TANDA JASA/PENGHARGAAN

1.      Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun, Presiden RI

2.      Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun, Presiden RI

VIII.  PENGALAMAN LUAR NEGERI

1.      Jerman Barat dan Timur dalam rangka Peninjauan Pembuatan Kapal selama 2 minggu Tahun 1996

2.      Belanda dalam rangka Survey Pembuatan Kapal selama 2 minggu Tahun 1996

3.      Exibition and Seminar tentang Parking, Strect dan Dea tentang Transportasi di Birmingham, Inggris Tahun 2009

4.      Tour Technical and Seminar Public Private Partnership (kerjasama Puskal UGM dengan University of South and Wales Sydney, Australia Tahun 2009

5.      Previsit kerjasama Pusdiklat Darat dengan Ho Hai University di Nanjing, China Tahun 2010

IX.        RIWAYAT MENGAJAR (DOSEN)

1.      Dosen pada Fisip Univ. Wijaya Kusuma, Purwokerto Tahun 1983 s.d 1984

2.      Dosen Fakultas Fisip Univ. Kosgoro (Sekolah Tinggi Manajemen Kosgoro) Tahun 1986 s.d 1990

3.      Dosen STIAMI Jakarta Tahun 1998 s.d sekarang

4.      Dosen STIE Gotong Royong Jakarta Tahun 2000 s.d sekarang

5.      Dosen Pasca Sarjana pada STIAMI Tahun 2000 s.d sekarang

6.      Dosen Pasca Sarjana pada Univ. Pembangunan Nasional (UPN) Tahun 2005 s.d sekarang

X.           PENGALAMAN DI ORGANISASI PARTAI POLITIK

1.      Pendiri dan Deklarator PAN Kota Bekasi Tahun 1998

2.      Ketua MPP Tahun 1998 s.d 2000 (mengundurkan diri memilih kembali sebagai PNS)

3.      Instruktur Training Calon Legislatif DPD PAN Kota Bekasi 1998 di Hotel Cikarang

4.      Penatar dan Pembekalan Anggota Legislatif dan DPD PAN Kota Bekasi Tahun 1999

5.      Penatar Materi Teknis Penyusunan Per-Undang-Undangan, bagi Anggota Legislatif (DPR) dan PAN di Hotel Grand Cempaka Jakarta Tahun 1999

6.      Penyusunan Skoring System Seleksi Caleg DPD PAN Kota Bekasi

7.      Penyusunan Buku Ideologisasi Platform PAN Tahun 2000

XI.        PENGALAMAN DI ORGANISASI MASSA

1.      Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisip Universitas Jember, 1980 s.d 1982

2.      Anggota DPN PPK Kosgoro Tahun 1986 s.d 1990

3.      Coordinator Majelis Ta’lim Umatan Wasathan Cipete Jakarta Selatan Tahun 1987 s.d 1997

4.      Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Kompleks Bekasi Jaya Indah, Bekasi Tahun 1995 s.d 1999

5.      Ketua Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi, Tahun 2006 s.d sekarang

6.      Ketua Komunitas Seniman Bekasi (KOMISSI) Tahun 2006 s.d 2010.

7.      Direktur Eksekutif LSM Sapulidi Tahun 2008 s.d sekarang

Bekasi, 29 Januari 2011

Ttd

DR. H. Bambang Istianto, HP., M.Si