Perguruan Tinggi di Kalimantan Tahun 2025

Samarinda (BHC) - Wilayah Kalimantan saat ini telah memiliki 22 Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta sekitar 164 lembaga (berdasarkan BAN-PT).

Tetapi di LLDIKTI XI Wilayah Kalimantan, tercatat ada 167 perguruan tinggi swasta di wilayah Kalimantan.

Kemungkinan akan lebih, mengingat LLDIKTI tidak membawahi Perguruan Tinggi Keagamaan.

Kapan Libur Ramadhan dan Idul Fitri 2025?

Jakarta (BHC) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah menandatangani Hari Libur dan Masuk Sekolah selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

1. Libur Sekolah pada Bulan Ramadhan Tahun 2025

Kamis,  27 Februari  s.d. Jum'at, 28 Februari 2025 ditambah dengan Sabtu, 01 Maret s.d. Rabu, 05 Maret 2025.

Universitas Keagamaan di Indonesia Tahun 2025

 

Jakarta (BHC) - Perguruan Tinggi Keagamaan saat ini sudah tersedia di Indonesia. Baik Agama Islam, Kristen, Kristen Protestan, Hindu, Buddha bahkan Konghucu.

Selain sekolah keagamaan yang dikelola oleh swasta, perguruan tinggi keagamaan juga sudah banyak yang dikelola oleh pemerintah alias Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. 

Ada yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi.

Kampus Milik BUMN di Indonesia Tahun 2025

Bandung (BHC) - Belum banyak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang telah mendirikan perguruan tinggi. Tercatat hingga saat ini hanya Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BRI, dan PLN saja yang sudah mendirikan perguruan tinggi.

Selain itu ada juga PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pos Indonesia (Persero) juga sudah mendirikan perguruan tinggi.

Sementara BUMN lainnya masih tetap berfokus pada kegiatan utamanya sebagai BUMN Karya.

Izin Pengusahaan Air Tanah Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Izin Pengusahaan Air (IPA) Tanah dibagi menjadi 3 kewenangan, yaitu kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota.

Kewenangan ditentukan berdasarkan lokasi kegiatan atas Wilayah Sungai.

Untuk Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Strategis Nasional dan Wilayah Sungai Lintas Provinsi menjadi Kewenangan Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM).