Undangan PKM 2 WS Cilcis

Undangan Pertemuan Konsultasi Masyarakat 2 (PKM 2) Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Mengenai Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Senin, 29 Oktober 2012 di Hotel Kaisar Jl. PLN No.1 Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan 12780. 

Berita Terkait Baca : 

Undangan Sosialisasi Kepres 12 Tahun 2012  

Pelatihan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air  

UNDANGAN : Rapat Anggota Komisi Pengendalian Daya Rusak Air  

SIDANG PLENO I ANGGOTA TKPSDA WS 6 CI DI HOTEL PARK JAKARTA  

Apa Tugas Anggota TKPSDA ?  

Daftar Anggota TKPSDA WS 6 Ci  

PKM 2 TKPSDA 6 CI : Tekankan Partisipasi Masyarakat  

PKM 2 TKPSDA, KAMIS, 28 APRIL 2011  

Tugas Anggota TKPSDA WS 6 Ci  

Konfirmasi PKM 2 untuk Anggota TKPSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane  

TKPSDA 6Cis : 2025 Terjadi Kelangkaan Air Diseluruh Dunia  

Cita Citarum, Menuju Pengelolaan Citarum Yang Lebih Baik  

 

19 Kementerian Bancakan Anggaran Pendidikan 2013

Bekasi (BIB) - Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2013 sebesar Rp. 331.824.403.744.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu triliun delapan ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Anggaran tersebut selain akan di transfer ke daerah, juga dialokasikan atau dibagi-bagi oleh 19 kementerian negara/lembaga di pusat.  

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mencerminkan upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. 

8 Provinsi Belum Salurkan Dana BOS

Bang Imam (dua dari kiri/pegang mik)

Jakarta (BIB) - Sebanyak 8 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia belum menyalurkan dana BOS Semester IV (periode Oktober-Desember 2012).

Ke-8 provinsi tersebut adalah; Provinsi Bali, Jambi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Padahal Dana BOS telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah Provinsi sejak tanggal 1 Oktober 2012.

Hingga per tanggal 17 Oktober 2012 (Rabu) baru 26 provinsi yang sudah menyalurkan. Sehingga persentase dana BOS Triwulan IV yang sudah tersalurkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar 64,09%.

RTH Kota Bekasi Terkendala Lahan

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Terancam Gagal

P2KH : Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu harga mati untuk mencitrakan kota yang nyaman bagi penduduknya. Dalam UU RTH (Publik dan Privat) untuk sebuah kota minimal 30% dari luas totalnya. Foto: Pedestarian yang dibangun pengembang perumahan Kemang Pratama, Rawalumbu, Bekasi/Bang Imam

Kota Bekasi (BIB) - Untuk mewujudkan kota hijau, setidaknya ada 8 komponen atau atribut yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. 

Kedelapan atribut tersebut diantaranya; green planning and design, green open space, green community, green water, green waste, green energy, green building, dan green transportation.

47.622 Orang Honorer K1 Siap Diangkat Jadi CPNS

Guru Honor (FKGS) Kota Bekasi

Jakarta (BIB) - Terkait tenaga honorer K1, Komisi II DPR-RI meminta Kemenetrian PAN & RB dan Badan kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menyelesaikan proses pengangkatannya akhir tahun 2012. 

Hal tersebut merupakan permasalahan yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kemen PAN&RB dan BKN dengan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja, Selasa (16/10). 

RDP tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi II DPR-RI untuk membahas terkait adanya rekrutmen CPNS dalam Moratorium dan penjelasan hasil proses verifikasi dan validasi (Verval) dan investigasi tenaga honorer K1 dan K2.

Dalam RDP tersebut, Menteri PAN&RB Azwar Abubakar menyampaikan bahwa berdasarkan usul instansi, data K1 yang ada diterima BKN sebanyak 152.310 honorer tersebar di 38 Instansi Pusat dan 485 Instansi Daerah.  

Setelah dilakukan Verval oleh BKN dan BPKP, hanya 71.467 orang honorer K1 yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan 80.843 dinyatakan TMK. 

Setelah dilakukan uji publik dengan diumumkan melalui media masa dari 71.467 orang honorer K1 yang MK, terdapat sanggahan di 203 Instansi Daerah. 

Terhadap adanya sanggahan tersebut setelah dilakukan verifikasi ulang oleh BKN dengan quality assurance oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari 71.467 orang K1 hanya 47.622 orang yang dinyatakan dan MK 12.709 orang TMK.