PROBLEMATIKA GURU PAUD

Dari Pendidikan Hingga Gaji Rendah

JUMLAH PENDIDIK PAUD BERDASARKAN IJAZAH TAHUN 2015/2016

NO	PENDIDIKAN AKHIR	JUMLAH GURU						TOTAL
		KB		TPA		SPS
			%		%		%
01	02	03		04		05		06
	Jumlah	177.028	74,11	7.743	3,24	54.096	22,65	238.867
1	SMP	7.425	54,22	505	3,69	5.765	42,10	13.695
2	SMA/Sederajat	106.845	73,54	4.606	3,17	33.835	23,29	145.286
3	Diploma	16.700	76,73	750	3,45	4.315	19,83	21.765
4	Sarjana (S1)	44.946	79,23	1.821	3,21	9.962	17,56	56.729
5	S2-S3	1.112	79,89	61	4,38	219	15,73	1.392

Sumber : Statistik Pendidikan, diolah Sapulidi Riset Center (SRC), 2016

Jakarta (BIB) - Walaupun sudah dinyatakan bahwa guru itu wajib minimal berijazah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4), hal ini masih sangat sulit diwujudkan terutama pada layanan PAUD berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Namun, dorongan untuk kearah hal tersebut cukup kuat. Diharapkan selain tanggung jawab Pemerintah, swasta dan dunia usaha harus terlibat.

PEMERINTAH TUNDA PENGADAAN CPNS 2016

Jakarta (BIB) - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan penundaan  pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum di 32 kementerian/lembaga (K/L)  hingga tahun 2017 mendatang.

Pengumuman penundaan itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Asman Abnur Nomor: B/3656/M.PAN-RB/11/2016 tentang Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatangani pada 8 November 2016.

Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

INI KONDISI GURU TK DI INDONESIA TAHUN 2016

38.253 Guru Tidak Tetap di TK

Jakarta (BIB) - Jumlah seluruh guru Taman Kanak-Kanak di Indonesia mencapai 366.635 orang. Bila dilihat berdasarkan status, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD & Dikmas) mengkategorikan status guru TK sebagai berikut, yaitu; Kepala Sekolah, Guru PNS, Guru PNS Kementerian Agama (PNS DEPAG), Guru PNS Yang Diperbantukan (DPK), Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Bantu (GB), Guru Honorer Daerah (HINDA), dan Guru Tidak Tetap (GTT). 

Rincian berdasarkan status guru adalah, jumlah kepala sekolah sebanyak 85.499 kepsek, guru PSN sebanyak 13.133 orang, PNS Kemenag sebanyak 419 orang, PNS Yang Diperbantukan (DPK) sebanyak 39.391 orang, GTY sebanyak 186.176 orang, GB sebanyak 679 orang, Guru Honda 1.815 orang, dan GTT sebanyak 39.523 orang.

Proses status honorer menjadi CPNS yang akan berpeluang adalah Guru Bantu (GB) baik yang mengajar di TK Negeri maupun TK Swasta. Selain itu, berpeluang juga Guru Honorer Daerah (HONDA) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang bekerja di Instansi Pemerintah (TK Negeri). 

Up Date NIP CPNS K2 Instansi Pusat (TUNTAS)

4 Nopember 2016 CPNS K2 Instansi Pusat Selesai

Jakarta (BIB) - Proses NIP CPNS Tenaga Honorer Kategori II (K2) di Instansi Pusat yang meliputi, Kementerian Koordinator, Kementerian/Lembaga masih tersisa 0 orang, khususnya di Kementerian Agama.

Pertanggal 04-11-2016, tampak dalam proses yang belum selesai sudah diangka 0 (nol). Sedangkan yang sudah selesai dibuatkan NIP CPNS baik K1 (khusus Kementerian Agama) maupun K2 adalah sebanyak 32.552 orang.

Sekalipun demikian ternyata masih ada K2 yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL). Artinya K2 ini masih berpotensi untuk dibuatkan NIP CPNS nya, apabila syarat yang tidak lengkap mampu dilengkapi. Berdasarkan data SAPK BKN yang dirilis per tanggal 04-11-2016, jumlah K2 yang dinyatakan BTL sebanyak 1.483 orang.

Dan ada juga K2 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Instansi Pusat. Jumlah K2 yang dianggap TMS adalah 154 orang. Khusus yang dinyatakan TMS ini sudah pupus harapannya untuk diangkat menjadi CPNS.

Up Date NIP CPNS K2 di Provinsi Papua

Kantor Regional IX Papua Per 04-11-2016, Selesai Adalah 7.808 Orang K2

Jayapura (BIB) - Badan Kepegawaian Negara pada Kantor Regional (Kanreg) IX Papua sudah mulai maraton memproses NIP CPNS dari seluruh daerah di Provinsi Papua.

Berdasarkan data BKN Regional IX Papua, jumlah K2 di wilayah Provinsi Papua adalah 16.761 orang yang tersebar di 22 daerah dengan 1 provinsi dan 19 kabupaten serta 1 kota.

Hingga per tanggal 04-11-2016 sudah ada yang selesai sebanyak 7.808 orang.

Ada juga yang memiliki Berkas Tidak Lengkap (BTL) yaitu sebanyak 71 orang, yaitu di :

1. Kabupaten Jawawijaya 1 orang
2. Kabupaten Jayapura 1 orang
3. Kabupaten Puncak Jaya 68 orang
4. Kabupaten Dogiyai 1 orang

Instansi Daerah yang sudah mengajukan proses pembuatan NIP CPNS K2 di BKN Regional IX Papua yaitu :

AYOO DAFTAR SIMPOSIUM GURU NASIONAL 2016

DAFTAR LINK DISINI SIMPOSIUM GURU 2016

PROFIL TAMAN KANAK-KANAK TAHUN PELAJARAN 2015/2016

85.499 TK Telah Berdiri di Indonesia

Foto: Peragaan Sholat sebelum melaksanakan manasik haji siswa TK se-Kota Bekasi yang dipimpin oleh Ustadz Momon di Islamic Center, Foto: Bang Imam

Jakarta (BIB) - Hingga saat ini Taman Kanak-Kanak sudah berdiri sekitar 85.499 TK di seluruh Indonesia. Terdiri dari 3.186 TK Negeri atau 3,73% dan sisanya sebanyak 82.313 lembaga merupakan TK milik masyarakat, atau berkisar 96,27%.

Siswa yang bersekolah di Tahun Pelajaran 2015/2016 pada Taman Kanak-Kanak mencapai 4.495.432 anak. Mereka bersekolah di TK Negeri sebanyak 309.255 (6,88%) dan di TK Swasta mencapai 4.186.177 (93,12%).

Sedangkan jumlah kepala sekolah dan guru TK di Indonesia mencapai 366.635 orang. Tersebar dan mengabdi di TK Negeri sebanyak 17.655 (4,82%) dan di TK Swasta sebanyak 348.980 (95,18%).

32,76% PAUD DALAM KONDISI RUSAK DI INDONESIA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Kak Ade Syafaat sedang menyapa calon jama'ah manasik haji Taman Kanak-Kanak (TK) se Kota Bekasi di Islamic Center, Kota Bekasi, 2016 : Foto: Bang Imam

Jakarta (BIB) - Sebanyak 34.002 lembaga PAUD di Indonesia dalam kondisi rusak. Bila dipresentasikan mencapai 32,76%. Jumlah ini merupakan akumulasi dari kondisi PAUD berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di seluruh Indonesia.

Kerusakan sangat bervariasi mulai dari rusak ringan sekitar 20.006 lembaga (19,24%), 11.360 lembaga (10,96%) rusak sedang, dan yang rusak berat mencapai 2.659 lembaga atau sekitar 2,56%.

Jumlah PAUD (TPA, KB, SPS) yang dinyatakan kondisinya baik sebanyak 69.905 lembaga atau sekitar 67,24%. 

Saat ini terdapat 103.960 lembaga tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 

INI CONTOH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MULAI TAHUN 2017

TIPE A DENGAN 5 BIDANG, TIPE A DENGAN 4 BIDANG, TIPE B DAN TIPE C

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dibagi menjadi Tipe A dengan 5 Bidang, Tipe A dengan 4 Bidang, Tipe B dan Tipe C.

I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DENGAN TIPE A DAN 5 BIDANG :

~ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Begini Contoh Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota 2017

Kota Bekasi (BIB) - Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat mengurus Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi mengurus pendidikan menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP).

Pembahasan kali ini adalah mengenai wewenang Pemerintah Kabupaten dan Kota di Bidang Pendidikan.

Ada 3 pedoman atau tipe dan 1 UPT dalam menyusun perangkat daerah (SKPD) Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota seuai dengan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu :

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A dengan 5 Bidang (terdiri atas 1 sekretariat, 5 bidang, sekretariat terdiri dari 3 subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi);
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A dengan 4 Bidang (terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang, sekretariat terdiri atas 3 subbagian dan masing-masing bidang terdisi atas paling banyak 3 seksi); dan
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B (terdiri atas 1 sekretariat dan 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi).
• Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kabupaten/Kota dibagi menjadi 2 Kelas, yaitu: (Kelas A terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional tertentu, dan Kelas B terdiri dari pelaksana dan kelompok jabatan fungsional tertentu).