191 PNS Kota Bekasi Lulusan SD

Diantaranya ada 5.922 PNS Yang Belum Sarjana

PNS Kota Bekasi di dominasi Guru, yang lulusan SD di Dinas Kebersihan. Foto: Bang Imam

Bekasi Selatan (BIB) - Menurut catatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi masih ada PNS yang hanya lulusan Sekolah Dasar. PNS dengan lulusan terendah tersebut berjumlah sekitar 191 orang.

Demikian data yang dipublikasikan BKD Kota Bekasi per April 2013. Rianciannya adalah, bekerja di Dinas Bina Marga 2 orang, Dinas Kebersihan 99 orang, Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum 8 orang, dan Dinas Perekonomian Rakyat 18 orang.

Sisanya juga tersebar di Dinas Perhubungan 5 orang, Dinas Pendidikan 1 orang, UPTD Pembinaan SD se-Kota Bekasi 23 orang, RSUD 6 orang, Satpol PP 5 orang, dan sisanya tersebar di kecamatan dan kelurahan se-Kota Bekasi.

Sementara jika dihitung total PNS di Kota Bekasi yang belum sarjana mencapai 5.922 orang. Sedangkan yang sudah bertitel sarjana (D4-S3) sebanyak 7.093 orang. Jumlah pegawai negeri sipil saat ini se-Kota Bekasi adalah 13.015 orang.

3.491 Nama Daftar Listing Honorer K2 Kemdikbud Diujipublikkan

Sebanyak 39.348 honorer K-II dan 1.348 orang tenaga honorer luncuran di Kementerian Agama

Tenaga Honorer perjuangkan nasib. Foto: ist

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan Daftar Listing Tenaga Honorer Kategori II (TH K-II) di Lingkungan Kemdikbud dan beberapa kantor dan kampus negeri di seluruh Indonesia.

Hal ini sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013.

Data honorer Kategori II di lingkungan Kemdikbud sendiri sebanyak 3.491 orang. 

Kota Bekasi Belum Siap Publikasikan Honorer Kategori II

BKD Kota Bekasi tidak punya anggaran uji publik Honorer K-II

Sekda Kota Bekasi dan BKD bersama bang imam. Foto: LSM Sapulidi

Bekasi Selatan (BIB) - Ternyata Kota Bekasi tidak siap mempublikasikan dan melaksanakan uji publik Tenaga Honorer Kategori II sesuai dengan Surat Men PAN&RB Nomor B/751.PAN-RB/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013. 

Padahal sesuai aturan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi harus sudah mempublikasikan dan melakukan uji publik tenaga honorer K-II sejak hari ini, Rabu, 27 Maret hingga 16 April 2013.

"BKD cuma melihat data, mereka menunggu Kepala Bidang yang lagi di Jakarta dan Kepala BKD yang masih di Bandung. Jadi nunggu 2 pejabat itu pulang, kami disuruh kembali besok pagi," ujar Fitri Marhayati, Sekretaris Umum FKGS Kota Bekasi, Rabu, 27 Maret 2013.

Seharusnya proses uji publik tidak boleh lagi molor. Sebab uji publik sedianya sudah dilakukan pada bulan Pebruari 2013 lalu. 

Tumpak Hutabarat, Kepala Bagian Humas BKN juga menyoroti ketidaksiapan daerah dalam melaksanakan uji publik yang akhirnya justru honorer selalu menyalahkan BKN, Men PAN&RB atau pusat. Padahal yang tidak siap itu daerah.

"PPK (pejabat pembina kepegawaian,red) diamanatkan mengumumkan listing data honorer K-II melalui pengumuman/media cetak/media online selama 21 hari kerja setelah menerima daftar dari BKN" jelas Tumpak saat menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Lamongan kemaren.

Tahun 2013 Kota Bekasi Kebagian DAK Rp. 36,189 Miliar

Bidang Pendidikan sebesar Rp. 25,027 miliar

Peragaan manasik haji yang dilaksanakan oleh IGRA Kota Bekasi. Foto: Bang Imam

Kota Bekasi (BIB) - Tahun 2013, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah sebesar Rp. 31,6 triliun. Terdiri dari DAK Rp. 29,6 triliun dan DAK Tambahan Rp. 2 trilun.

Dana Alokasi Khusus diperuntukkan untuk membantu daerah untuk mendanai kebutuhan fisik pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur air minum, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah.

Hal lainnya untuk membiayai program kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan dan sarana prasarana lainnya di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kota Bekasi sendiri tahun 2013 ini hanya menerima sebesar Rp. 36,189 miliar. Terdiri dari Bidang Pendidikan Rp. 25,027 miliar (SMP Rp. 9,366 miliar, SMA Rp. 5,097 miliar dan SMK Rp. 10,563 miliar). Untuk SD tidak dapat DAK.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dapat Santunan

Dewan Pendidikan dapat Rp. 25 Juta dan Komite Sekolah Rp. 15 Juta

logo Dewan Pendidikan

Jakarta (BIB) - Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan sosial (santunan) kepada 120 Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 280 Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar.

Besaran santunan atau bantuan sosial adalah, untuk Dewan Pendidikan sebesar Rp. 25 juta dan Komite Sekolah Rp. 15 juta. 

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan sendiri berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar, Kemdikbud.

Untuk Dewan Pendidikan bisa mengajukan langsung proposal ke Dirjen Dikdas melalui PPK Kegiatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Yang Terbina untuk diseleksi. Sementara untuk Komite Sekolah akan diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota masing-masing diusulkan sebanyak 3 komite tingkat SD Negeri/Swasta dan 3 komite tingkat SMP Negeri/Swasta.

Dapodik Untuk SMA/SMK

SMS CENTER DAPODIK SMA/SMK/SMLB 0888 091 13 493, 0888 90 25 129  

Bang Imam berkunjung ke SMAN 7 Bekasi, penerima Adiwiyata 2010, 2011

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) juga dibutuhkan untuk kelancaran proses pemberian bantuan baik terhadap PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), kepada Satuan Pendidikan (sekolah), maupun terhadap peserta didik (siswa).

Untuk itu dukunglah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam rangka menyusun program pendidikan berdasarkan databased yang lebih baik, transparan dan bisa diakses dengan mudah.

Kemana Menghubungi BKN Daerah

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN). Foto: Bang Imam

Ada 12 Kantor Regional atau Perwakilan Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia. 

Ke-12 regional tersebut menjadi pusat informasi perwakilan tentang kepegawaian, selain di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ke-12 kantor regional tersebut adalah, Regional I Yogyakarta, Regional II Surabaya, Regional III Bandung, Regional IV Makassar, Regional V Jakarta.

Kemudian Regional VI Medan, Regional VII Palembang, Regional VIII Banjarmasin, Regional IX Papua, Regional X Denpasar, Regional XI Manado, dan Regional XII Pekanbaru.

22 Maret, Hari Air Sedunia

HARI AIR SEDUNIA atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret

Jakarta (BIB) - Hari ini adalah Hari Air Dunia (HAD) atau World Water Day. Namun, apakah gerangan Hari Air Dunia itu sebenarnya?  

Hari Air Dunia digelar setiap tanggal 22 Maret, sebagai wadah untuk menyatukan fokus perhatian dunia kepada peran penting tersedianya air bersih dan mengupayakan tata kelola sumber daya air segar yang berkelanjutan.  

Setiap tanggal 22 Maret dipilih sebagai satu hari dari satu tahun untuk merayakan ketersediaan air segar, sebagaimana direkomendasikan oleh Konverensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED).  

Menpan Sosialisasi Formasi CPNS 2013

Sekaligus penyampaian listing tenaga honorer Kategori II

SOSIALISASI RASIO (KIRI-KANAN): Inayatullah Kabid Dikdas Disdik Kota Bekasi, Bang Imam LSM Sapulidi, Warsito Wakil Ketua Umum FKGS Kota Bekasi, Nyi Rodemah Kepala UPTD Pembinaan SD Kec. Pondokmelati saat sosialisasi analisa rasio guru Kota Bekasi kepada kepsek dan guru se-kec. Pondokmelati. Foto: LSM Sapulidi

Pangkal Pinang, Bangka-Belitung (BIB) - Besok, Kamis, 21 Maret 2013, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN&RB) bekerja sama dengan Kantor Regional VII BKN Palembang akan melakukan sosialisasi formasi CPNS 2013 untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung (Babel), Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu.

Selain sosialisasi, menurut Muhammad Imanuddin, Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN&RB kegiatan ini sekaligus penyampaian listing tenaga honorer Kategori II oleh Kantor Regional VII BKN Palembang. 

Soal Honorer Kategori I, 9 Daerah di Jateng dan Yogyakarta Masih Bermasalah

Umumnya terkendala soal sumber gaji

Sosialisasi Analisa Rasio Guru Kota Bekasi di Jatisampurna, Kota Bekasi. Foto: LSM Sapulidi

Yogyakarta (BIB) - 9 Daerah di Provinsi Jawa Tengah hingga batas waktu penyelesaian Tenaga Honorer Kategori I tanggal 8 Maret 2013 masih bermasalah. Ketujuh daerah tersebut adalah; Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kab. Batang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Magelang, Kab. Wonosobo dan Kab. Gunung Kidul.

Informasi ini disampaikan oleh Direktur Bidang Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) II BKN Pusat, Sudjarwo, SH. saat melakukan pertemuan dengan daerah yang bermasalah Honorer Kategori I nya di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Dari pernyataan Direktur Dalpeg II BKN mengakui beberapa tenaga honorer Kategori I di 9 wilayah tersebut dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) disebabkan karena mereka terkendala dengan proses pembayaran gaji yang terputus dan sumber pembayaran keuangan yang tidak berasal langsung dari APBN/APBD.

Diduga Limbah Bekas Percetakan Dibuang ke Kali Bekasi

Diduga limbah percetakan mengalir ke Kali Bekasi

Margajaya, Kota Bekasi (BIB) - Diduga limbah bekas percetakan berwarna kebiru-biruan mengalir dari selokan ke Kali Bekasi. Limbah ini kemungkinan dialirkan dari buangan percetakan yang memang 5 tahun terakhir sudah menjamur di wilayah Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Jika melihat dari warnanya limbah ini tidak diolah melainkan langsung dibuang ke selokan yang mengalir dari depan Stasiun Bekasi hingga ke Kali Bekasi depan Jembatan, belakang Pegadaian Cabang Bekasi.

"Kemungkinan limbah percetakan, tuh lihat airnya kebiru-biruan kayak warna tinta," kata warga Margajaya usai menonton Pawai Budaya dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-16, Ahad, 10 Maret 2013.

Biasanya, menurut warga ini pembuangan limbah dilakukan pada sore hingga malam hari. Tapi sekarang siang pun sudah dibuang. Warna air kebiru-biruan jelas terlihat karena kondisi air di Kali Bekasi sedang dangkal.

Pemerintah Galau Angkat Honorer Kategori II

Bang Imam dan relawan Dompet Dhuafa saat kunjungan ke Merapi 2010, foto koleksi pribadi

Bang Imam ; Seharusnya proses awal Uji Publik tetap harus dilaksanakan, sehingga bisa ketahuan mana yang fiktif dan yang benar-benar mengajar sesuai aturan... 

Bekasi (BIB) - Pemerintah Pusat belum bersepakat atau bahasa anak sekarang "Galau" dalam menyelesaikan persoalan Tenaga Honorer, khususnya Kategori II. Kegalauan Pemerintah utamanya karena mencurigai justru Pemerintah Daerah ikut melegalkan Honorer Siluman masuk menjadi data base Kategori II yang dikirimkan ke BKN dan Kemen PAN&RB.

Honorer Siluman ini dicurigai Pemerintah Pusat terhadap daerah yang mengirimkan Honorer K-II nya melebihi 1.000 orang ditambah lagi umumnya K-II yang dikirimkan bekerja tidak sesuai dengan kemampuan akademiknya dan kurang strategis alias kebanyakan tenaga administrasinya.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S di Bekasi, Selasa, 5 Maret 2013.

"Yang saya dapat informasi, antara Menteri Keuangan, Menteri PAN&RB serta BKN belum bersepakat soal honorer K-II. Mereka curiga dengan munculnya honorer siluman bersamaan dengan niat untuk memperbaiki reformasi birokrasi," kata Tengku Imam yang biasa dipanggil Bang Imam.

HUT KE-16 : Rindu Hutan Kota di Bekasi

Tempat duduknya adem, sayang pengguna dan pengunjung membuang sampah sembarangan. Foto Hutan Kota Bina Bangsa Kota Bekasi, Ahad, 3 Maret 2013 (Bang Imam).

GOR, Bekasi Selatan (BIB) - Andaikan tidak buang sampah sembarangan, tentu duduk, berteduh sambil bercengkrama dengan sahabat dan keluarga sangat cocok di tempat ini. Namun jika melihat pemandangan seperti saat ini, hal ini menjadi sebaliknya, sayang yah.

Tugu "Patriot" Perjuangan Kota Bekasi

Hutan Kota Bina Bangsa nama tempat ini. Dia terletak di Komplek Gedung Olahraga (GOR) atau Stadion Patriot Kota Bekasi, tepat di seberang Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Kayuringinjaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Luas Hutan Kota Bina Bangsa ini kurang lebih 3 hektar. Ditengah-tengah hutan kota terdapat jalan melingkar untuk kegiatan olahraga pagi. Ditengahnya lagi ada kolam dengan berdiri megah menara Patriot atau Tugu Perjuangan Kota Bekasi. 

Disini ada sepenggal sajak Chairil Anwar berjudul, "Krawang Bekasi". 

Hutan Kota Bina Bangsa juga dipakai sebagai tempat Perkemahan Pramuka anak sekolah. Di hutan kota ini juga terdapat fasilitas WC (toilet umum) tepatnya disebelah utara seberang Cevest Bekasi. 

DAPODIK : Umumnya Bermasalah di JJM Linier dan JJM KTSP

Kota Bekasi (BIB) - Data Pokok Pendidikan atau saat ini populer di seluruh satuan pendidikan dengan singkatan DAPODIK. Jika melihat instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) seharusnya DAPODIK sudah selesai dilaksanakan pada bulan September 2012. 

Karena dengan data itulah dapat menentukan alokasi Dana BOS 2013, Data Siswa Miskin 2013, alokasi Dana Tunjangan Sertifikasi Guru, dan alokasi Tunjangan Fungsional, termasuk untuk menitikberatkan pembangunan sekolah baik dari status rusak berat, sedang maupun ringan.

Sayang program ini molor hingga bulan Pebruari 2013, sementara program yang dimaksud terpaksa sudah berjalan, sehingga kesingkronan data tidak dapat dipertanggungjawabkan alias data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal jumlah siswa, jumlah guru, jumlah rombongan belajar (rombel) hingga jumlah ruang kelas tidak singkron antara data di Pusat (Kemendikbud) dengan Daerah (Provinsi/Kab/Kota).