Teks Deklarasi Pendidikan Anti Korupsi

“IKRAR DEKLARASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI TINGKAT KOTA BEKASI”

Plt. Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi saat membacakan deklarasi

Kami segenap warga sekolah yang terdiri dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, pejabat pengelola pendidikan dan stake holder pendidikan di Kota Bekasi bersikap dan berikrar menyatakan bahwa :

I.           Kami akan melaksanakan dan membangun budaya pembelajaran berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai karakter bangsa yaitu : beriman, bertaqwa, jujur, bersih, santun, cerdas, disiplin, kreatif, kerja keras, sportif, dan bertanggung jawab.

II.           Kami akan melaksanakan nilai-nilai kejujuran, akhlak mulia, dan nilai luhur pendidikan karakter bangsa sebagai budaya di sekolah, dan implementasi Pakta Integritas Kota Bekasi untuk realisasi Bekasi Cerdas, Sehat, dan Ihsan.

III.         Kami akan belajar dengan amanah, teliti, rapih, sopan dan santun baik di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat.

IV.          Kami adalah generasi dan warga pendidikan anti korupsi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan komitmen ini.

Bekasi, 28 Pebruari 2012

Kami segenap warga sekolah yang terdiri dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, pejabat pengelola pendidikan dan stake holder pendidikan di Kota Bekasi 

dan didukung oleh Pemerintah Kota Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Transparency International Indonesia (TII)

Kota Bekasi Kekurangan 3.752 Ruang Kelas Baru

Bang Imam/foto: ist

Kota Bekasi (BIB) - Pemerintah Kota Bekasi masih kekurangan 3.752 ruang kelas baru (RKB) pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Saat ini dengan jumlah siswa 181.423 orang maka Kota Bekasi seharusnya memiliki 6.479 RKB.

"Saat ini RK yang dipunyai SD Negeri di Kota Bekasi baru ada 2.727 ruang kelas. Padahal kita seharusnya memiliki ruang kelas sekitar 6.479 RK" kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi.

Pelatihan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Kiri-Kanan : N. Darismanto nara sumber tentang Pemberdayaan P3A

Jakarta (BIB) - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidabau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (TKPSDA WS 6 Ci) melaksanakan Pelatihan Pemverdayaan Masyarakat Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Ciliwung-Cisadane, Rabu, 25 Januari 2011 di Hotel Garden, Kemang-Mampang Prapatan, Jakarta.

Pelatihan diikuti oleh anggota dan pengurus P3A. GP3A, IP3A, Ulu-ulu, anggota komisi air dan anggota TKPSDA Wilayah Cilcis. 

Plt. Walikota Bekasi Akui Hasil Analisa Yang Dibuat LSM Sapulidi

Tim Advokasi menyerahkan secara simbolis hasil analisa rasio guru

Kota Bekasi (BIB) - Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi mengakui Hasil Analisa Rasio Kebutuhan Guru Kota Bekasi Tahun 2012-2016 yang dibuat oleh LSM Sapulidi.

Hal itu dikatakannya pada kegiatan ekspose yang dilakukan Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi antara LSM Sapulidi bekerjasama dengan Forum Komunikasi Guru Sukarelawan (FKGS) Kota Bekasi di Ruang Rapat Plt. Walikota, Jum'at, 20 Januari 2012.

"Data ini mendekati sempurna karena dilakukan oleh orang profesional dengan sistem kajian ilmiah. Untuk itu dinas pendidikan Kota Bekasi harus menindaklanjuti data ini dan mensingkronkan dengan data disdik yang ada. Ini juga menjadi catatan penting untuk BKD. Saya berharap LSM Sapulidi mau bekerjasama (MoU) dengan Dinas Pendidikan hingga persoalan data base kepegawaian tuntas," pesan Rahmat Effendi saat menanggapi hasil ekspose LSM Sapulidi di ruangannya.

Diseminasi RPKPP Kota Bekasi 2011 : 1.098 Rumah Berdiri Di Sempadan Kali Bekasi

Diseminasi RPKPP Kota Bekasi 2011 di RR VIP Disbangker, 27/12

Bekasi Timur (BIB) - Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bekasi telah selesai di buat, sehingga telah memunculkan 15 daerah terpilih, 4 blok prioritas dan 3 kelurahan akan mulai dibangun pada tahun anggaran 2012.

RPKPP Kota Bekasi ini mendapatkan dana sebesar Rp. 1,7 miliar dari APBN 2012. Angka itu merupakan angka dana stimulan untuk membangun kebutuhan di wilayah Kelurahan Margahayu, Bekasijaya dan Bantargebang. Dana berupa DED akan mulai di tenderkan pada awal Januari 2012 di provinsi Jawa Barat.

"Ini kebutuhan wilayah, jangan dianggap proyek, karena proses sudah melibatkan teman-teman dari kelurahan," kata Boy, dari Satuan Kerja (satker) Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 27 Desember 2011 pada Acara "Diseminasi RPKPP Kota Bekasi 2011" di Ruang Rapat VIP Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.