Formulir Kerangka Acuan (KA) Amdal 2022

Berikut ini Pedoman Pengisian Formulir Kerangka Acuan Amdal Tahun 2022 :

A. Tujuan dan Fungsi Formulir Kerangka Acuan

1. Tujuan penyusunan Formulir Kerangka Acuan adalah;

• merumuskan lingkup dan kedalaman studi amdal;
• merumuskan Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian dan metodologi studi; dan
• mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. 

2. Fungsi Formulir Kerangka Acuan adalah sebagai rujukan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, penyusun Amdal, Instansi Pemerintah yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, instansi Lingkungan Hidup, dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan.

Daftar Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021

Jakarta (BIB) - Sekitar 344 Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021. Sedangkan yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 77 sekolah.

Sebetulnya hingga tahun 2021 sudah mencapai 4.726 sekolah/madrasah yang telah pernah meraih Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri.

Catatan di Tahun 20221, dalam Program Sekolah Adiwiyata, sebanyak 42.534 ton sampah dapat dikelola dengan program 3R, 70.890 telah membuat lubang biopori, 14.178 sumur resapan, dan bisa menghemat energi listrik tiap sekolah antara 10-40 persen. 

Namun ada provinsi yang belum berpartisipasi tahun 2021, diantaranya Aceh, Jambi, Bengkulu, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Wilayah Papua.

Ini Peserta Proper Kategori Emas 5 Tahun Terakhir (2017-2021)

Jakarta, KLHK (BIB) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengumumkan Proper Tahun 2021. Terdapat 2.593 peserta perusahaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 perusahaan mendapatkan proper kategori emas, 186 proper hijau, 1.670 proper biru, 645 proper merah, dan tidak ada proper hitam.

Sementara itu ada sekitar 45 perusahaan tidak mendapatkan penilaian karena perusahaan tidak beroperasi/sedang dalam penegakan hukum/penangguhan.

Jika dilihat 5 tahun terakhir, periode 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, hanya 5 perusahaan yang konsisten mendapatkan Proper Emas, yaitu;

1. PT Pertamina Hulu Energi-Jambi Merang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
2. PT Badak NGL di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
3. PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
4. Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
5. PT Pertamina (Persero) MOR IV Fuel Terminal Rewulu di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wow ... Ini Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2021

Jakarta (BIB) - Tahun 2021, sebanyak 77 mendapatkan Penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri. 

Sebenarnya di tahun 2021 ini terdapat 932 sekolah/madrasah yang diusulkan untuk mmeperoleh adiwiyata dari 150 kabupaten dan 24 kota di 24 provinsi.

Dalam rangka membangun Gerakan PBLHS, Program Adiwiyata bisa berlanjut dan sukses berkat kerjasama antara KLHK, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah merupakan program berkelanjutan siswa untuk mengelola dalam peningkatan peran dan aksinya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat Bentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Periode 2022-2027

Kota Bandung (BIB) - Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. 

Sebelumnya, Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sudah terbentuk Periode 2010-2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 616/Kep.488-Dis.PSDA/2010.

Pada akhir tahun 2021, ada seleksi calon Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027 dari Unsur Non Pemerintah.

Berdasarkan Hasil Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Desember 2021 dari 29 kandidat unsur non pemerintah, dinyatakan sebanyak 27 unsur non pemerintah memenuhi syarat administratif.

Dan dari 27 unsur non pemerintah tersebut, yang lulus wawancara sebanyak 17 unsur non pemerintah. Sehingga ke-17 unsur non pemerintah ini dinyatakan sebagai Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027.