PPPK Tahun 2024

Jakarta (BHC) -  Pada Tahun 2024, Pemerintah kembali membuka lowongan untuk ASN PPPK. Tidak tanggung-tanggung kuota yang disediakan mencapai 1.031.554.

Formasi terbesar ada di 8 instansi pusat, yaitu;

1. Kementerian Agama : 89.781 formasi
2. Kementerian Sosial : 40.573 formasi
3. Kementerian Pendidikan : 25.079 formasi
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 25.079 formasi
5. Kementerian Perhubungan : 16.626 formasi
6. Kementerian Kesehatan : 14.593 formasi
7. Mahkamah Agung : 9.726 formasi
8. Kejaksaan Agung : 1.609 formasi

PPPK di Indonesia Tahun 2023

487.127 Orang

PPPK Berdasarkan Jabatan dan Jenis KelaminTahun 2023 

No	Jabatan	PPPK		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan
	Jumlah	161.689	325.438	487.127
1	JPT Madya	4	1	5
2	Tenaga Dosen	788	556	1.344
3	Tenaga Guru	110.968	223.104	334.072
4	Tenaga Kesehatan	2.133	7.528	9.661
5	Tenaga Penyuluh Pertanian	8.082	3.930	12.012
6	Tenaga Teknis	38.799	89.800	128.599
7	Tenaga Kependidikan	915	519	1.434

Sumber : BKN, diolah Bang Imam Berbagi, 2023

Jakarta (BIB) - Hingga tahun 2023, jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di seluruh Indoensia mencapai 487.127 orang.

Sebanyak 33,19% PPPK merupakan jenis kelamin Laki-laki dan 66,81% PPPK berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan berdasarkan jabatan 68,58% atau 334.072 orang merupakan PPPK Guru. 

ASN : PNS DAN PPPK DI INDONESIA TAHUN 2023

4.282.429 Orang

Jakarta (BIB) - Kita selalu bertanya, berapa sih ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia? Berdasarkan Data Statistik Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah ASN di Indonesia Tahun 2023 sebanyak 4.282.429 orang.

Jumlah ASN ini sudah termasuk ASN Pusat dan ASN Daerah.

Terdiri dari 3.795.302 orang PNS (89%) dan 487.127 orang PPPK (11%).

PNS adalah Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Sebaran ASN di Pusat sebanyak 953.487 orang (22%), sementara ASN yang bekerja di daerah sebanyak 3.328.942 orang (78%).

FORMASI ASN PPPK DIBUKA 10 FEBRUARI 2019

150.000 Formasi Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dilakukan mulai tanggal 8 Februari 2019. 

Sekitar 150.000 eks Tenaga Honorer Kategori II dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi. 

Khusus untuk penyuluh pertanian yang diangkat oleh Kementerian Pertanian (Kementan), database-nya ada pada Kementan dan BKN. Adapun pendaftaran secara online dilakukan tanggal 10-16 Februari melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Untuk jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah, mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id). 

PPPK : Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Yang dimaksud dengan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari interfensi politik, bersih dari peraktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.