Peluang Guru Bahasa Inggris di SD Negeri Jadi PNS

Guru Honorer tuntut diangkat jadi PNS. Foto: Bang Imam

Heboh soal pemberkasan pengangkatan guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) justru membuat guru honorer yang mengampu bidang studi Bahasa Inggris terutama pada SD Negeri resah. 

Sebab, dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Formasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menyebutkan Guru Bahasa Inggris sebagai bidang studi yang dibutuhkan pada Sekolah Dasar. 

Karena dalam rumus perhitungan jumlah formasi pada guru SD hanya didasarkan pada kebutuhan guru kelas, guru agama, guru penjaskes dan satu orang kepala sekolah.

Sejarah Mulok Bahasa Inggris di SD Negeri

Menurut Nuri Supriyanti, MA dari Universitas Negeri Yogyakarta bahwa bahasa inggris di tingkat SD lebih bersifat performatif. Yaitu pembelajaran dilaksanakan terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Berbeda dengan di SMP yang mengajarkan bahasa inggris dalam bentuk fungsional, sedangkan bahasa inggris level SMA lebih bersifat informational. 

Posisi Bahasa Inggris terdapat dalam penjelasan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat(1) ... Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing dengan mempertimbangkan :

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Nasional;

2. Bahasa Daerah merupakan bahasa ibu peserta didik, dan 

3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Agar mampu menghadapi persaingan global, bahasa Inggris dapat diajarkan sejak usia dini, terutama bagi siswa SD, dan saat ini mata pelajaran bahasa Inggris untuk SD ditempatkan pada muatan lokal (local content).

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Bali mata pelajaran bahasa Inggris ditempatkan sebagai muatan lokal pilihan (mulok). Pada berbagai level, umumnya bahasa Inggris dimulai sejak kelas empat (IV), lima dan enam. Saat ini justru di kota-kota besar sudah mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.

Mata pelajaran bahasa Inggris sebenarnya sudah disikapi pemerintah sejak tahun 1990-an. terbitnya UU 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  yang diikuit dengan PP 28/1990 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia terutama dalam dunia pendidikan yaitu pengembangan kualitas kompetensi dan keterampilan guru, siswa serta tenaga kependidikan terkait. 

Sementara kebijakan soal muatan lokal pada SD ditandai dengan terbitnya Kebijakan Depdikbud Republik Indonesia Nomor 0487/14/1992 Bab VIII yang menyatakan bahwa sekolah dasar dapat menambah mata pelajaran dalam kurikulumnya, dengan syarat pelajaran itu tidak bertentangan  dengan tujuan pendidikan nasional. 

Mata pelajaran tambahan (mulok) biasanya tergantung dari kebutuhan daerah masing-masing. Muatan lokal sangat dipengaruhi dari kebutuhan daerah dan masyarakat, sehingga daerah ada yang mengadakan mulok bahasa daerah, bahasa inggris dan pelajaran kesenian.

Untuk mewujudkan persiapan ketersaingan global pada siswa Indonesia, pada tanggal 25 Pebruari 1993 terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Dimungkinkannya Program Bahasa Inggris Diajarkan Lebih Dini sebagai  Satu Mata Pelajaran Muatan Lokal. 

Mata pelajaran Bahasa Inggris ini dapat dimulai pada kelas IV Sekolah Dasar sesuai anjuran pemerintah. 

Kebijakan pemberlakuan mata pelajaran muatan lokal terutama Bahasa Inggris ditetapkan sebagai kebijakan daerah dengan memperhatikan beberapa hal, misalnya keterlibatan pemerintah daerah, pakar pendidikan, sekolah, guru, penyusunan bahan ajar dan anggota masyarakat steakholders lainnya. 

Disamping itu, perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan seperti wilayah perkotaan, daerah wisata, kondisi sosial masyarakat dan budayanya sehingga perlu juga menyediakan tenaga pengajar bahasa inggris yang kompeten.

Seperti yang diterapkan Provinsi Bali misalnya. Dalam pelaksanaan kurikulum mulok tahun 2004 yang berbasis kompetensi, Dinas Pendidikan Provinsi Bali menerbitkan Standar Kompetensi Muatan Lokal Wajib dan Standar Kompetensi Muatan Lokal Pilihan. 

Mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar ditetapkan menjadi mulok pilihan.

Kebijakan lain juga muncul dalam penegasan mulok bahasa Inggris pada sekolah dasar, terutama SK Mendikbud Nomor 060/U/1993 tentang dimungkinkannya program bahasa Inggris sebagai mata pelajaran mulokyang dimulai pada kelas 4 SD. 

Sebetulnya tujuan utama pembelajaran bahasa Inggris secara umum adalah lebih kepada cakupan kompetensi bahasa yaitu; Menyimak (listening), Berbicara (speaking), Membaca (reading), dan menulis (writing).

Pada Permendiknas 22/2006 mulok merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas potensi daerah, termasuk didalamnya keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. 

Mulok dapat ditentukan oleh Satuan Pendidikan (sekolah) dengan substansi, mulok dialokasikan 2 jam tatap muka per minggu, yaitu 2x35 menit dan dimulai pada kelas 4, 5, dan 6.

Kebijakan mulok bahasa Inggris juga cukup dirapatkan bersama kepsek, staf guru dan komite sekolah, apakah di satuan pendidikan tersebut perlu mengadakan mulok bahasa Inggris. 

Kebijakan lain yang terkait dengan pembelajaran mulok bahasa Inggris di sekolah dasar adalah Permendiknas 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Dalam acuannya, mata pelajaran bahasa Inggris mencakup tujuan beberapa hal, diantaranya :

1. Mendengarkan, yaitu memahami instruksi, informasi, dan cerita yang sangat sederhana yang disampaikan secara lisan dalam konteks kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar.

2. Berbicara, yaitu mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan transaksional yang sangat sederhana dalam bentuk instruksi dan informasi dalam konteks kelas, sekolah dan lingkungan sekitar.

3. Membaca, yaitu membaca nyaring dan memahami makna dalam instruksi, informasi, teks fungsional pendek, dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana yang disampaikan secara tertulis dalam konteks kelas, sekolah dan lingkungan sekitar.

4. Menulis, yaitu menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek yang sangat sederhana dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

Terkait CPNS

Adanya proses pemberkasan tenaga honorer menjadi CPNS terutama pada formasi guru SD tidak tercantum aturan soal kebutuhan akan guru bahasa Inggris. Dalam acuan, kebutuhan guru pada sekolah dasar hanya ada guru kelas, guru bidang studi (Penjaskes dan PAI) dan kepala sekolah.

Sehingga kejelasan akan guru bahasa Inggris yang sejak 10 tahun belakangan sudah ada pada SD Negeri tidak terakomodir. 

Untuk itu, Pemerintah Pusat utamanya pada menteri terkait yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu mempertimbangkan kembali formasi guru bahasa Inggris terutama di beberapa daerah dengan karakter kondisi lingkungan sosial seperti di kota-kota besar, daerah pariwisata dapat dilakukan perekrutan dan pengangkatan Guru Bahasa Inggris menjadi PNS. 

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST. Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi