Begini Kondisi Kewenangan Pemerintah Provinsi Terhadap Pendidikan Tahun 2026

Kecuali DKI Jakarta, Semua Provinsi Hanya Memiliki Tanggung Jawab Terhadap SMA, SMK, dan SLB

Jakarta (BHC) - Pemerintah Provinsi di Indonesia hanya diberikan kewenangan mengelola SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta.

Tetapi, untuk sekolah swasta dipertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap Yayasan (masyarakat).

Sedangkan jenjang PAUD, SD, SMP, PKBM, dan SKB berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi DKI Jakarta, mengelola semua jenjang pendidikan dari layanan Pendidikan Anak Usia Dini hingga jenjang Menengah.

Selain berbentuk sekolah, ada juga pendidikan berbentuk madrasah, pondok pesantren dan pendidikan diniyah. Layanan ini khusus dikendalikan oleh Kementerian Agama.

Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran, ada juga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta berbentuk Sekolah Rakyat dibawah kewenangan Kementerian Sosial.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah sekolah SNT sebanyak 17 lembaga, SR sebanyak 156 lembaga (sudah termasuk jenjang SD, SMP, dan SMA), 15.398 SMA, 14.387 SMK, dan 2.482 SLB.

Sedangkan, EMIS, Kemenag mencatat jumlah madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren mencapai 725.531 lembaga. Jadi, sebetulnya jumlah layanan pendidikan (Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Pendidikan Diniyah) di Indonesia sebanyak 1.173.122 lembaga.

Artinya, saat ini jumlah Madrasah/Ponpes/Pendidikan Diniyah lebih banyak ketimbang sekolah, yakni sekitar 725.531 lembaga (61,84%). Sisanya, jumlah sekolah hanya 447.591 lembaga (38,16%). 

Berikut Tabel 1.1. Layanan SMA, SMK, dan SLB di Indonesia Tahun 2026;

DAPODIK NASIONAL SMA, SMK & SLB TAHUN 2026

 

No	Provinsi	Dapodik
		Sekolah	Siswa	Guru
	Nasional	32.271	10.765.834	703.461
1	Aceh	857	209.801	28.718
2	Sumatera Utara	2.096	679.099	52.412
3	Sumatera Barat	768	521.135	23.030
4	Riau	891	297.569	26.744
5	Kepulauan Riau	335	107.196	8.472
6	Jambi	485	137.717	13.746
7	Bengkulu	280	85.906	9.778
8	Sumatera Selatan	1.002	360.091	31.042
9	Bangka Belitung	158	61.484	5.089
10	Lampung	1.088	357.702	29.330
11	Banten	1.551	504.283	39.101
12	DKI Jakarta	1.163	388.852	31.041
13	Jawa Barat	5.196	1.965.281	134.367
14	Jawa Tengah	2.656	1.350.663	95.694
15	DI Yogyakarta	470	158.278	14.574
16	Jawa Timur	4.119	1.388.717	108.323
17	Bali	339	188.584	16.182
18	NTB	885	216.717	24.418
19	NTT	1.050	282.053	31.864
20	Kalimantan Barat	762	215.419	16.210
21	Kalimantan Tengah	445	101.025	10.338
22	Kalimantan Selatan	373	138.586	13.691
23	Kalimantan Timur	509	177.162	15.233
24	Kalimantan Utara	118	31.935	3.304
25	Sulawesi Utara	470	99.324	10.052
26	Gorontalo	141	43.184	4.546
27	Sulawesi Tengah	467	117.598	12.058
28	Sulawesi Selatan	1.158	346.312	32.895
29	Sulawesi Tenggara	596	124.583	17.261
30	Sulawesi Barat	247	52.910	6.868
31	Maluku	447	88.611	11.052
32	Maluku Utara	413	61.074	7.196
33	Papua	183	50.379	4.371
34	Papua Barat	105	25.508	2.298
35	Papua Tengah	129	31.455	2.506
36	Papua Pegunungan	102	21.182	1.246
37	Papua Selatan	76	22.624	1.842
38	Papua Barat Daya	128	24.515	2.538
39	Luar Negeri	13	1.352	106

Sumber : Dapodik, Kemendikdasmen, Semester Ganjil T.A. 2026/2027

FAKTA BARU

Saat ini, jumlah madrasah/ponpes/diniyah lebih banyak ketimbang sekolah berbanding 61,84% : 38,16%.

Ada layanan pendidikan dasar dan menengah yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Sekolah Nasional Terintegrasi/NST), dan Kementerian Sosial (Sekolah Rakyat).

BACA JUGA : Daftar Sekolah Rakyat Tahun 2026 

#BangImamBerbagi #BilqisHauraConsultant #Dapodik #SMA #SMK #SLB #2026