3,8 Juta Siswa SMK Dapat Rintisan BOS

Kota Bekasi 51.128 siswa, Kab. Bekasi 40.674 siswa
 

BOS SMK

Jakarta (BIB) - Sebanyak 3.876.813 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) Tahun 2013.

Tahun ini, SMK akan mendapatkan 2 kali anggaran, yakni R-BOS sebesar Rp. 60.000 per siswa per tahun ditambah BOS SMK Rp. 500.000 per siswa per tahun. Jika ditotal secara keseluruhan maka BOS SMK Tahun 2013 sebesar Rp. 2.311.449.780.000,00.

Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kemdikbud, penerima R-BOS dengan BOS SMK berbeda, sebab akan ada penambahan siswa saat tahun ajaran baru Juli 2013/2014 mendatang, sehingga diperkirakan siswa SMK menjadi 4.157.682 siswa.

Siapa Saja Penerima BOS SMA...

Siswa SMA

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merealisasikan kewajibannya untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Bantuan dibagi dalam 2 tahap, yakni Tahap I dicarikan pada bulan April 2013 sebesar Rp. 60.000 per siswa untuk seluruh siswa SMA baik sekolah negeri maupun swasta di Indonesia. Total dana yang dicarikan sebesar Rp. 244 miliar untuk 4.072.860 siswa. 

Sedangkan Tahap II akan dicarikan sebesar Rp. 2,118 triliun untuk 4.235.774 siswa. Penyaluran tahap II sendiri akan dilaksanakan pada Juli-Desember 2013. Sehingga setiap siswa mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 560 ribu per siswa per tahun. Jika dihitung antara dana Tahap I dengan Tahap II, maka anggaran dana BOS SMA sebesar Rp. 2.362.258.600.000,00.

59,41% PNS Indonesia Belum Sarjana

HONOR

Jakarta (BIB) - Sebanyak 59,41% pegawai negeri sipil di Indonesia belum berijajah sarjana (S1/D4). Dari 4.467.982 orang, 2.655.017 diantaranya (59,41%) belum mengenyam sarjana.

Mereka terdiri dari :

SD : 70.531 (1,58%)

SMP : 108.348 (2,42%)

SMA : 1.374.851 (30,77%)

D1 : 66.595 (1,49%)

D2 : 611.397 (13,68%)

D3 : 423.299 (9,47%)

SANIMAS AWARD Kota Bekasi 2013

POSTER LOMBA

Margahayu (BIB) - Pemerintah Kota Bekasi mengadakan pemilihan dan lomba SANIMAS AWARD KOTA BEKASI 2013.

Lomba ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat, mahasiswa, pelajar dan LSM yang berdomisili di Kota Bekasi dan memiliki program tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat yang hingga saat ini program tersebut telah dan akan diimplementasikan di Kota Bekasi.

Lomba Sanitasi ini akan memperebutkan hadiah total pembinaan sebesar Rp. 40 juta. Selain ini para juara juga akan memperoleh trophy dan sertifikat dari Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

Lembaga PAUD Kawatirkan 'BIMBA'

logo BIMBA

Bandung (BIB) - Baru-baru ini sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat mengkhawatirkan keberadaan lembaga 'BIMBA'. 

BIMBA adalah singkatan dari Bimbingan Belajar Minat Baca Anak. Bimba ini sudah mengajarkan anak usia dini (4-6 tahun) belajar membaca dan menulis. Hal ini sangat meresahkan para penyelenggara PAUD/TK di Bandung.

"Bimba menawarkan kepada siapa saja yang mau mendirikan dengan cara multi level (MLM). Kami sangat kawatir karena Bimba sudah mengajarkan anak usia dini untuk membaca. Padahal Calistung (membaca, menulis dan berhitung) baru wajib diajarkan setelah anak masuk SD," kata salah satu penyelenggara PAUD di Bandung.

Dia berharap agar Bimba segera ditertibkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jika tidak akan merusak konsentrasi pendidikan anak usia dini yang lebih mengutamakan konsep, "Belajar Sambil Bermain dan Bermain Sambil Belajar".

Bang Imam Ajak Calon Legislatif Agar Tidak Menempel Baliho di Pohon dan Tidak Merusak Taman

Bincang pagi di Radio Kabar4 844 AM Bekasi berbicara soal RTH Kota Bekasi

Rawalumbu (BIB) - Aktifis lingkungan dari LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S mengajak seluruh calon legislatif baik tingkat DPRD Kab/Kota, DPRD Prov maupun DPR RI untuk tidak merusak pohon dan taman dengan memasang poster, baliho dan spanduk serta asesoris promosi lainnya.

"Saya mengajak kepada 600-an calon legislatif yang saat ini mendaftar jadi DCS di KPU untuk tidak memaksakan menempelkan dan memaku poster, baliho dan spanduknya di pohon-pohon dan taman-taman kota dipinggir jalan. Hal ini untuk tidak merusak taman-taman yang sudah ada. Mari sama-sama kita rawat ruang terbuka hijau dan menjaganya agar tercipta kota yang bersih dan nyaman," kata Bang Imam, panggilan akrabnya saat acara bincang pagi di Radio Kabar4 AM 855, Ahad, 21 April 2013.

Oknum Wakil Ketua DPRD Tarif CPNS Rp. 50 Juta

Kepala Sekolah Jadi Perantara

Guru Honorer Jatiasih. Foto: LSM Sapulidi

Kota Bekasi (BIB) - Beredar kabar dikalangan tenaga honorer Kota Bekasi bahwa ada salah satu oknum Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi memberikan tarif bagi honorer yang ingin menjadi prioritas diangkat menjadi CPNS harus membayar sebesar Rp. 50 juta. 

Tarif Rp. 50 juta tersebut dibayar dengan 2 termin. Termin pertama pembayaran dilakukan saat pelaksanaan uji publik atau disebut sebagai uang muka (DP) sebesar Rp. 25 juta. Sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah tenaga honorer tersebut lulus sebagai CPNS.

Yang unik dalam praktek percaloan CPNS di Kota Bekasi ini, penawaran sebagai perantara dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah terhadap tenaga honorer yang masuk pada Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II yang dipimpinnya.

Hari Penjadwalan UN Yang Tertunda

Posko UN Irjen Kemdikbud: SMS 0813 804 777 79, Email: un2013@itjen.kemdikbud.go.id

UN kacau-balau, siapa bertanggung jawab. Foto: matanews

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menjadwal ulang UN yang tertunda di wilayah zona 3 (Indonesia Tengah) yang meliputi; Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Gorontalo dan Sulawesi Barat yang dimulai hari ini, Kamis, 18 April 2013.

UN SMA untuk zona 3 tersebut akan berlangsung pada Kamis-Jum'at dan Senin-Selasa. Sedangkan untuk SMK/SMALB pada Jum'at, Senin dan Selasa. Sementara Paket C Kamis-Jum'at dan Senin-Selasa.

Untuk memastikan pelaksanaan UN berjalan sesuai dengan rencana, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka POSKO UN 24 JAM.

Posko UN 24 Jam ini akan mengawasi pemberitaan beberapa tv nasional seperti TvOne, Metrotv, Transtv dan TVRI. 

Ternyata Siluman Juga Honorer!!!

Tinggal 1 hari lagi masa uji publik, pengaduan honorer siluman minim lebih banyak sanggahan Honorer yang tidak masuk K2

Bang Imam (kiri) saat berkunjung ke SMPN 8 Cirebon, memilah produk daur ulang sampah. Foto: Prawoto

Kota Bekasi (BIB) - Masa Uji Publik untuk memberikan sanggahan, pengaduan atau duplikasi Daftar Tenaga Honorer Kategori II di seluruh Indonesia tinggal satu hari lagi, yakni hingga 16 April 2013 besok.

Ternyata masa uji publik lebih banyak kontroversial terhadap pengkategorian (K2, K2 dan Non Kategori) sesuai amanat PP 48/2005, PP 43/2007 junto PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Di temptku...tmn2 yg brmasalah, kpl sekolah di panggil di UPTD....dan kpl sklh. Diminta membuat srt pernytaan dn bertand tangan di ats materai 6000. Byk KS yg tdk mau Ttd" kata Ibu Hana guru honorer yang mengabdi di salah satu SD Negeri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ibu Hana memang benar, hampir seluruh daerah kesulitan mendapatkan tanda tangan dari Kepala Sekolah, Kepala UPTD, Kepala Bidang Pendidikan Dasar/Pendidikan Menengah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD dan Kepala SKPD yang menaungi honorer Kategori II yang bermasalah terutama yang duplikasi hingga perubahan pada syarat administrasi tertentu.

UN Batal di 11 Provinsi

UN SMA 15-18 April 2013

Jakarta (BIB) - Ujian Nasional batal di 11 provinsi pada saat pelaksanaan UN hari pertama, Senin, 15 April 2013.

Ke-11 provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"UN ditunda di 11 provinsi tersebut, yaitu hanya penundaan pada hari pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan akan ditunda menjadi Jum'at, 19 April 2013," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ibnu Hamad di Jakarta, Jum'at, 11 April 2013.

Dia juga menyampaikan bahwa penundaan UN hanya dilakukan di 11 provinsi dengan mata pelajaran yang diuji Bahasa Indonesia. Sedangkan UN di 22 provinsi lainnya tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni 15-18 April 2013 untuk tingkat SMA/MA/smalb dan Paket C. 

Kota Bekasi Uji Publik Honorer Disdik 2.137 Orang

Tenaga Guru 1.510 & Lainnya 627 orang

guru honor. foto: detik

Kota Bekasi (BIB) - Pemerintah Kota Bekasi hanya melaksanakan uji publik terhadap 2.137 orang di lingkungan Dinas Pendidikan termasuk Guru dan Tenaga Administrasi lainnya.

Sementara keseluruhan tenaga honorer yang diujipublikkan adalah versi pertama 3.388 orang dan versi kedua 1.044 orang.

Rincian tenaga honorer yang berada pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah; Disdik&UPTD 1 guru dan 52 tenaga lainnya; TK 2 orang, SD 1.204 guru dan lainnya 195 orang.

Berikut ini rekap data honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dihimpun oleh LSM Sapulidi :

REKAP DATA K2 DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NO	INSTANSI	TENAGA GURU	ADM/ LAINNYA	JUMLAH
01	02	03	04	05
1	DISDIK & UPTD	1	52	53
2	TK NEGERI	2	-	2
3	SD NEGERI	1.204	195	1.399
4	SMP NEGERI	183	242	425
5	SMA NEGERI	84	109	193
6	SMK NEGERI	36	32	68
TOTAL		1.510	627	2.137

Sumber : LSM SAPULIDI

RPJMD Kota Bekasi, Antara Rencana dan Realitas

Yayat Supriyatna, pengamat tata kota dari Unsakti

Griya Wulan Sari (BIB) - Dalam memenuhi tuntutan atas janji kampanye pasangan terpilih, Walikota-Wakil Walikota Bekasi, pemerintah daerah sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

Banyak masyarakat bertanya, apa urgensi dari RPJMD dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat utamanya layanan publik. Mereka juga bertanya bagaimana pertanggungjawaban RPJMD yang terdahulu, apakah sudah berhasil atau hanya sebatas rencana yang tertuang dalam kertas yang dibukukan sebagai dokumen perpustakaan?

Pertanyaan ini mengemuka saat acara focus group discussion (FGD) RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Bidang Infrastruktur yang mengangkat tema, "Membangun Infrastruktur Kota Bekasi Yang Maju Sesuai Dengan Dinamika Pertumbuhan Kota" di Griya Wulan Sari, Senin, 08 April 2013.

Tak terkecuali, pengamat tata kota sekaligus nara sumber pada acara itu, Yayat Supriyatna. Secara berkelakar dia juga berucap, "Jangan-jangan RPJM itu rencana pembangunan janji melulu," ungkapnya.

2,06 Persen PNS Indonesia Lulusan SD

Hanya 5% PNS Indonesia yang produktif, selebihnya....

Jakarta (BIB) - Sebanyak 96.877 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 2,06% di Indonesia hanya lulusan Sekolah Dasar (SD).

Banyaknya persentase PNS yang hanya berijasah SD tersebut dikawatirkan hanya akan membebankan belanja pegawai yang tidak efektif. Bahkan dari total keseluruhan jumlah PNS saat ini 65,35% nya belum berijasah sarjana. 

Mereka terdiri dari lulusan SD 96.877 orang, SMP137.058 orang (2,91%), SMA 1.597.871 (33,94%), dan lulusan D1-D3 sebanyak 1.244.969 orang atau 26,44 persen.

Jumlah Siswa SD Dibatasi Maksimal 32 Orang Perkelas

siswa SD di Bekasi Utara. Foto: Bang Imam

Jakarta (BIB) - Tahun ini ada perubahan atas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat dasar. Untuk tingkat SD jumlah siswa tidak boleh melebihi 32 orang per rombongan belajar atau kelas.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Acuan ini dibuat agar dapat dilaksanakan di satuan pendidikan dasar sehingga proses belajar mengajar bisa efektif. 

Selain jumlah siswa yang dibatasi maksimal 32 siswa, SPM Pendidikan Dasar mengecualikan terhadap daerah-daerah terpencil. Daerah terpencil umumnya tidak memungkinkan untuk memenuhi jumlah siswa per kelas hingga mencapai 32 orang.

Uji Publik K2 Kota Bekasi Hingga 16 April 2013

Membingungkan, Data Honorer K2 Ada 2 Versi, Pertama Berjumlah 3.388 (-1) dan 1.044 orang

Bang Imam, Direktur Sosial & Pendidikan

Bekasi Selatan (BIB) - Uji Publik Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kota Bekasi sangat membingungkan. Selain jadwal pelaksanaan sudah molor hingga 1 minggu, dimulai pada hari Selasa, 2 April hingga 16 April 2013 (hanya selama 15 hari, bukan 21 hari sesuai acuan Surat Men PAN&RB Nomor K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013), BKD Kota Bekasi juga mengumumkan data honorer K2 khususnya Tenaga Guru dengan 2 versi.

Versi pertama tercantum daftar K2 secara keseluruhan sebanyak 3.388 orang sudah termasuk K2 dari seluruh SKPD dan PTK pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Sedangkan versi ke-2, diumumkan (uji publik) data honorer K2 khusus guru sebanyak 1.044 orang. 

Kejanggalannya beberapa guru sudah termuat dalam dua versi, baik versi 3.388 maupun versi 1.044. Sementara beberapa tenaga guru lainnya bisa ada pada versi 3.388 tetapi tidak tercantum dalam versi 1.044. Begitu juga akan berlaku sebaliknya.

Sehingga datanya sangat membingungkan, namun bisa keluar keterangan dalam aplikasi BKN sebagai honorer Kategori II Valid.

DKI Jakarta Uji Publik Honorer K-2 Sebanyak 16.416 Orang

Masa sanggah dan pengaduan ditunggu 22 April 2013

Honorer masih berjuang di uji publik dan TKD serta TKB

Jakarta (BIB) - Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengumumkan daftar nominatif tenaga honorer Kategori II sejak Senin, 1 April 2013.

Daftar ini diumumkan oleh BKD DKI Jakarta. Data K-2 yang diumumkan adalah 16.417 orang, namun BKN mengurangi 1 orang nama karena menurutnya tidak sesuai dengan validasi aplikasi BKN.

Untuk menindaklanjuti sanggahan dan pengaduan, BKD DKI Jakarta membuat mekanisme, antara lain :

I. Pengaduan melalui Surat/Email/Web, dengan cara :

a. Surat Pengaduan/permintaan penjelasan dapat ditujukan langsung kepada Sekretariat Penanganan Tenaga Honorer BKD DKI Jakarta ke : pendagun_bkddki@ymail.com

b. Informasi yang disampaikan dalam surat pengaduan merupakan fakta (bukan fitnah) dan apabila diperlukan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung

c. Surat pengaduan/permintaan penjelasan dibuat dalam bahasa yang jelas dan ringkas

d. Identitas pengirim harus jelas yang meliputi nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Surat pengaduan/permintaan penjelasan yang tidak dilengkapi dengan identitas pengirim tersebut tidak akan ditindaklanjuti

e. Surat pengaduan/permintaan penjelasan dapat disampaikan melalui alamat sebagai berikut :

BKD DKI Jakarta

Gedung Balaikota Blok G Lantai XX

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 

Kota Administrasi Jakarta Pusat.