Fakta Permasalahan Banjir di Kota Bekasi

Adakah saran anda agar Kota Bekasi Bebas Banjir ???

warga korban banjir mengungsi di Lotte Mart, Bekasi

Kota Bekasi hingga saat ini belumlah terbebas dari banjir. Hal ini mengakibatkan masih terdapat 47 titik banjir (versi Pemkot Bekasi) atau 67 titik banjir (versi LSM Sapulidi) di Kota Bekasi.

Banjir sebetulnya bukan hal baru bagi masyarakat Bekasi. Kejadian bencana terbesar terjadi pada 2002, 2007, 2010 dan 2013. Catatan buruk soal bencana banjir menjadi momok bagi siapapun yang menjadi Walikota-Wakil Walikota di Bekasi. Sehingga jika bicara banjir, seolah dianggap menjadi hal yang biasa pada musim penghujan. 

Wal hasil metode penanganannya pun tentu tidak terlalu signifikan. Kalau boleh dibilang hingga saat ini Kota Bekasi belum memiliki Strategi Perencanaan Kontinjensi Penanganan dan Penanggulangan Banjir. 

Secara garis besar, Kota Bekasi berada pada ketinggian antara 11-81 meter diatas permukaan laut. Selain perkembangan penduduk, pembangunan perumahan, mall, ruko yang sangat pesat, Kota Bekasi juga disulitkan dengan mengalirnya Kali Bekasi akibat pertemuan antara Kali Cikeas dan Kali Cileungsi yang sering meluap hingga menyebabkan banjir terutama disekitar bantaran Kali Bekasi dari PGP (Pondok Gede Permai, Jatiasih) hingga di Bekasi Timur dan Bekasi Utara.

Disamping itu adanya perlintasan Kali Malang, jalan tol dan rel kereta api yang menyebabkan sulitnya aliran sungai yang melewati ke-3 bangunan tersebut.

Kriteria Kelulusan Siswa UN Tahun 2014

Dinyatakan Lulus Apabila Nilai Rata-rata 5,5

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan aturan soal pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2013/2014 untuk jenjang SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, dan Pendidikan Kesetaraan (S/M/PK).

Pelaksanaan UN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional (download Permendikbud 97/2013).

Dalam aturan tersebut, peserta didik atau siswa dinyatakan lulus pada satuan pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian S/M/PK, dan lulus ujian nasional (UN).

Ngurusin Banjir, Pemkot Bekasi Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan

Jakarta membuat Rencana Kontinjensi Bencana Banjir 2013

Banjir di Mega Bekasi Hyper Mal (MBHM) Januari 2013

Bekasi Selatan (BIB) - Bekasi sudah memasuki musim penghujan. Jika melihat kondisi wilayah ini merupakan salah satu daerah di Jabodetabek yang rawan banjir. Sebab dilalui oleh Kali Bekasi yang dihulunya merupakan pertemuan Kali Cileungsi dan Kali Cikeas yang sewaktu-waktu meluap.

Selain itu wilayah Kota Bekasi merupakan dataran rendah dan bekas rawa, sehingga data terakhir yang dirilis Pemerintah Kota Bekasi masih ada 47 titik banjir yang tersebar di kota ini.

Terakhir kali banjir menggenangi kota ini pada awal tahun 2013 sempat menjadi isu nasional karena di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih merupakan langganan banjir dan tanggul jebol, sehingga merendam seluruh perumahan yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda yang tidak bisa dianggap remeh. Karena disinilah titik pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi menjadi Kali Bekasi, kalau orang Bekasi menyebutnya P2C.

Ini Lo Cara Kampanye Sanitasi Kabupaten dan Kota...

Bekasi (BIB) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengeluarkan kebijakan dan program yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sampah. 

Kebijakan ini didasarkan pada paradigma baru dalam pengelolaan sampah yakni penanganan sampah di sumbernya sebagai prioritas.
 
Pemerintah daerah bisa menyusun kebijakan dan program sesuai dengan sasarannya. Berikut rinciannya :

I. Kebijakan dan program pemda dalam pencegahan dan pembatasan sampah tingkat individu dan komunitas.

a. Biasakan jamuan makan prasmanan

b. Kurangi kantong plastik belanja

c. Hindari alat makan dan minum sekali pakai

d. Biasakan menggunakan dokumen elektronik

e. Gunakan produk durable, rechargeable

Ini Daftar Nama 123 Honorer K1 Kota Bekasi Yang Pemberkasan NIP CPNS

Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi telah melakukan pemberkasan NIP untuk 123 Tenaga Honorer Kategori I (K1) yang lulus menjadi CPNS sesuai dengan PP 48/2005 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya pada PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjasi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh BKD Kota Bekasi, Tenaga Honorer Kategori I (K1) Kota Bekasi yang diajukan pertama kali sebanyak 221 orang. 

Dan saat verifikasi dan validasi BKN, ternyata yang memenuhi kriteria (MK) sebanyak 191 orang dan tidak memenuhi kriteria (TMK) sebanyak 30 orang.

Kemudian pada tahap kedua BKD Kota Bekasi kembali mengajukan tenaga honorer sebanyak 1.945 orang untuk dimasukkan menjadi Honorer K1. Namun yang dianggap memenuhi syarat adalah 1 orang, sementara 1944 lainnya turun atau menjadi luncuran Honorer K2. Sehingga total Honorer K1 yang masuk MK adalah 192 orang.

Posisi TU & Administrasi pada Pengangkatan CPNS

Honorer TU atau administrasi & tenaga kebersihan atau penjaga di SD bisa jadi PNS

Bekasi (BIB) - Usai Tes CPNS utamanya bagi Tenaga Honorer Kategori II (K2) belum menjamin secara otomatis diangkat menjadi CPNS.

Hal ini masih menunggu hasil LJK TKD dan TKB yang akan diumumkan pada 21 Desember 2013 mendatang. Termasuk didalamnya menyesuaikan kemampuan Pemerintah yang hanya mengangkat Tenaga Honorer K2 menjadi CPNS tidak lebih dari 35% atau sekitar 216.000 orang.

Formasi ini juga didasarkan atas kebutuhan daerah/instansi berdasarkan perhitungan kebutuhan 5 tahun mendatang sesuai dengan kriteria pada analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) yang dibuat oleh masing-masing instansi.

Bila mengacu pada kebutuhan [Anjab/ABK] maka dilingkungan satuan pendidikan (TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri) kebutuhan mendesak terutama terhadap formasi Guru Kelas, Guru Produktif, Guru Agama dan Guru Olahraga/Penjaskes.

Penyediaan Buku Kurikulum 2013 Tidak Dibebankan pada Siswa

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Implementasi Kurikulum 2013. Hal ini akan dilakukan kepada seluruh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK sederajat mulai tahun ajaran 2014/2015.

Hal ini ditegaskan oleh Kemendikbud dalam Surat Edaran Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 tanggal 8 Nopember 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 tahun ajaran 2014/2015 sudah diwajibkan terutama pada SD/MI Kelas I, II, IV dan V; SMP/MTs Kelas VII dan VIII serta SMA/MA/SMK/MAK Kelas X dan XI kepada seluruh sekolah di Indonesia tanpa terkecuali.

Padahal pada T.A 2013/2014 hanya dilaksanakan di 295 kab/kota. 

21 Desember 2013 Pengumuman Kelulusan Tes CPNS K2

Jakarta (BIB) - Setelah melaksanakan Tes CPNS 3 Nopember lalu, Honorer K2 deg-degan menunggu hasil tes TKD dan TKB yang rencananya akan dilakukan lewat website sscn.bkn.go.id dan direlay oleh seluruh instansi/rpvinsi/kab/kota secara serentak mulai tanggal 21 Desember 2013.

Tahun ini peserta tes CPNS terdiri dari Honorer Kategori II (K2) sebanyak 648.982 (termasuk luncuran K1) dan pelamar CPNS Umum sebanyak 963.872 orang. Sehingga total peserta tes baik lewat CAT dan LJK sebanyak 1.612.854 peserta.

Usai tes, Panselnas kemudian dihadapkan pada jadwal penyampaian hasil LJK serta pengumuman secara bertahap. 

Berikut ini daftar Jadwal Penyelesaian Honorer Kategori II dan Umum :

DPT Pemilu 2014 Kota Bekasi Sebanyak 1.723.106

Bekasi (BIB) - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di Kota Bekasi sebanyak 1.723.106 dan 4.6876 TPS. Pada pemilu kali ini, pemilih didominasi oleh pemilih laki-laki yakni sebanyak 862.765 orang, sedangkan pemilih perempuan hanya 860.341 orang.

Berikut Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di Kota Bekasi :

Profil Singkat Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

PETA WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE

Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menjadi menarik untuk dibahas karena wilayah sungai ini melewati Ibukota Indonesia, Jakarta.

Secara umum luas wilayah sungai ciliwung cisadane adalah berkisar 5.293,01 km persegi. Terbentang dari 3 provinsi yakni, Wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. 

Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CILCIS), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. 

Statusnya saat ini ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Lintas Provinsi karena melintasi 3 provinsi dan 13 kab/kota serta 15 daerah aliran sungai (DAS) sekaligus.

Passing Grade CPNS Umum : Cat 250 & LJK 242

JAKARTA (BIB) -  Pemerintah menetapkan nilai ambang batas (passing grade) kelulusan tes kompetensi dasar (TKD) CPNS 2013 untuk pelamar umum. 

Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 35/2013 tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS dari Pelamar Umum tahun 2013. 

Menteri PANRB Azwar Abubakar mengungkapkan, nilai ambang batas TKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta  ujian seleksi CPNS. 

“Peserta yang memenuhi nilai ambang batas  TKD dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya,” ujar Azwar kepada wartawan, di Jakarta, Senin  (04/11).

Penanganan Sampah di Kota Bekasi?

Kota Bekasi dalam mengelola sampah sesuai dengan Perda 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi

PETA AREA PERSAMPAHAN DI KOTA BEKASI

 Bagaimana menurut anda soal penanganan dan pengelolaan SAMPAH di Kota Bekasi?

16 Provinsi Yang Menetapkan UMP Buruh 2014

Jakarta (BIB) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menginformasikan, hingga batas akhir penetapan, Jumat (1/11), dari 34 provinsi di tanah air sebanyak 16 provinsi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provins (UMP)  tahun 2014.

Ke-16 provinsi yang telah menetapkan dan melaporkan besaran upah minimum tepat waktu per 1 November 2013 itu adalah  Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, Banten, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memberikan apresiasi  yang tinggi kepada para gubernur yang telah berhasil menetapkan upah minimum tahun 2014 secara tepat waktu yaitu 1 November 2013.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dewan Pengupahan Daerah dan Para Gubernur yang telah berhasil menetapkan upah minimum tahun 2014. Penetapan upah minimum secara tepat waktu memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha di daerahnya masing-masing, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (2/11) .