Dapodik Yang Sudah Singkron Baru 94,6%

Data pokok pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan hingga penutupan Dapodik 31 Agustus 2026, baru 96,4% yang sudah singkronisasi

Jakarta (BHC) - Dari 447.108 sekolah yang terdata per 01 September 2026 pukul 0:04 wib, sudah ada 431.157 sekolah yang sudah terkirim dan sudah singkronisasi. Sehingga masih ada 15.951 sekolah yang belum si gkronisasi.

Jenjang tertinggi yang sudah singkron adalah jenjang SD yaitu 99,3% dari 149.876 SD yang masuk dapodik per hari ini, sebanyak 148.791 SD sudah singkronisasi. Dan masih ada 1.085 SD yang belum singkron dan belum update dapodiknya.

Kemudian jenjang SMP sudah singkron 98,3% atau setara dengan 43.745 SMP yang sudah melakukan singkronisasi. Yang belum singkron sebanyak 765 SMP terdata belum singkron.

Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026

Berikut Syarat Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026;

1. Tanda Daftar Yayasan

2. Akta Pendirian Yayasan

3. Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Tidak Menempati atau Menggunakan fasilitas gedung milik Pemerintah, Rumah Toko/Rumah Kantor atau pada lahan yang bermasalah

5. Surat Pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar mulai pukul 06.30

6. SK Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

7. SK Pengesahan Akta Perubahan Yayasan

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2026 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Sekolah Muhammadiyah di Jabodetabek Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Selain Perguruan Tinggi, Perserikatan Muhammadiyah juga memiliki sekolah, madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren.

Kali ini kita sedang membahas tentang sekolah Muhammadiyah yang berdiri di Jabodetabek. Mulai dari jenjang PAUD (yang diwakili oleh Aisyiyah atau Aisyiyah Bustanul Athfal), juga termasuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

BACA JUGA : Kampus Muhammadiyah

Muhammadiyah sudah memiliki lembaga pendidikan dari layanan Pendidikan Anak Usia Dini hingga ke Perguruan Tinggi dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sebetulnya basis Muhammadiyah bukan di Jabodetabek, melainkan di Yogyakarta, Solo, Semarang dan Pekalongan, serta di Lamongan, Jawa Timur. Sedangkan di luar Jawa, sebut saja Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Lampung. Namun, secara umum sudah tumbuh di kota-kota kecil di seluruh Indonesia.