Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2026 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025

Sekolah Muhammadiyah di Jabodetabek Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Selain Perguruan Tinggi, Perserikatan Muhammadiyah juga memiliki sekolah, madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren.

Kali ini kita sedang membahas tentang sekolah Muhammadiyah yang berdiri di Jabodetabek. Mulai dari jenjang PAUD (yang diwakili oleh Aisyiyah atau Aisyiyah Bustanul Athfal), juga termasuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

BACA JUGA : Kampus Muhammadiyah

Muhammadiyah sudah memiliki lembaga pendidikan dari layanan Pendidikan Anak Usia Dini hingga ke Perguruan Tinggi dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sebetulnya basis Muhammadiyah bukan di Jabodetabek, melainkan di Yogyakarta, Solo, Semarang dan Pekalongan, serta di Lamongan, Jawa Timur. Sedangkan di luar Jawa, sebut saja Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Lampung. Namun, secara umum sudah tumbuh di kota-kota kecil di seluruh Indonesia.

Ini Kondisi Pendidikan di Flores Tahun 2026

Pulau Flores yang baru tertimpa musibah bencana gempa bumi, memiliki 8 kabupaten yaitu, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur.

Foto : Garda Indonesia

Labuan Bajo (BHC) - Jumlah sekolah di 8 kabupaten yang ada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 5.277 sekolah.

Sedangkan jumlah siswa sebanyak 488.458 anak dengan didukung oleh 56.491 guru.

Berikut Tabel 1.1. Kondisi Pendidikan di Pulau Flores, NTT tahun 2026;

Daftar SMA, SMK & SLB di DKI Jakarta Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Bilqis Haura Consultant menyoroti data yang ada di Dapodik bahwa, jumlah SMA, SMK & SLB di Provinsi DKI Jakarta mencapai 1.165 SMA/SMK/SLB.

Terdiri dari 519 SMA, 558 SMK, 88 SLB.

Baca Juga : Daftar SPK SMA di Indonesia Tahun 2026 

Sedangkan berdasarkan status, terdapat 208 SMA/SMK/SLB Negeri (17,85%), dan 957 SMA/SMK/SLB Swasta (82,15%).