Gunung Lokon Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 2 Ribu Meter

Gunung Lokon meletus

Kota Tomohon (BIB) - Letusan kembali terjadi di Gunung Lokon, di Tomohon, Sulawesi Utara. Kali ini terbilang besar. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono menjelaskan letusan terjadi dua kali.

“Pertama pukul 23.31 Wita, kemudian meletus lagi pukul 00.30 Wita,” kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Jumat 15 Juli 2011 dini hari.

Surono menjelaskan, letusan pertama melontarkan material vulkanik setinggi 2.000 meter. Sementara letusan kedua setinggi 700 meter.

Apa Tugas Anggota TKPSDA ?

Saluran BSK menuju Kali Bekasi

TKPSDA Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air, melalui :

1). Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (WS 6 Ci) guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;

2). Pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (WS 6 Ci) guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;

3). Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (WS 6 Ci) guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;

Daftar Anggota TKPSDA WS 6 Ci

Bang Imam, anggota TKPSDA WS 6 Ci wakil LSM

Daftar anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum atau disingkat dengan TKPSDA WS 6 Ci.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor: 594/KPTS/M/2010 tanggal 16 Desember 2010, ditetapkan anggota TKPSDA WS 6 Ci, sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Palembang Menjadi Kota Sehat Asia Pasifik

Palembang anggota Alliance Healthy City Asia Pasifik

Palembang (BI-BERBAGI) - "Kota Palembang siap menjadi anggota kota sehat atau "Alliance Healthy City" se-Asia Pasifik," kata Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra, di Palembang, Rabu (13/7/2011), usai bertemu dengan Sekretaris Himpunan Kota Sehat itu.

Menurut Eddy, ajakan Sekretaris Himpunan Kota Sehat Asia-Pasifik tersebut sangat menarik sehingga pemkot setempat akan segera menindaklanjutinya secara serius. "Saat ini, sebanyak 200 kota di Asia Pasifik telah menjadi bagian dari "Alliance Healthy City"," ujar dia.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat Pemkot Palembang akan menandatangani nota kesepahaman kerja sama kota sehat tersebut. Namun, menurutnya, semuanya masih menunggu pertemuan lanjutan dengan perhimpunan kota tersebut.

Sekretaris Alliance Healthy City, Peter Davey menjelaskan, Pemkot Palembang telah menjalankan sejumlah program yang seiring dengan kegiatan himpunan kota sehat, seperti kampung ramah lingkungan dan menjaga kebersihan kota.

"Ke depan setelah sepakat bekerjasama, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada perwakilan Pemkot Palembang untuk melanjutkan program kota sehat itu," ujar Eddy.

Dia menambahkan, pada tahap awal akan diajak sekitar 10 orang perwakilan Kota Palembang berlatih ke Griffith University di Brisbane, Australia. "Di sana akan disiapkan pelatihan yang berkaitan dengan kebersihan kota, air dan udara," ujarnya.

Davey menegaskan bahwa penting untuk mensinergikan program pemerintah dengan kelestarian lingkungan yang menjadi isu penting mereka bahas. "Khusus di Indonesia, selain Palembang, Makassar juga diajak menjadi bagian dari Alliance Healthy City," kata Davey.

Sumber : Kompas

PERAN DAN TUGAS POKJA SANITASI KABUPATEN & KOTA

Pokja Sanitasi Kota Bekasi. Foto: Prawoto

Jakarta (BIB) - Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten/Kota mutlak harus dibentuk dan diperlukan dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di kabupaten/kota. Pokja ini memiliki peran dan tugas yang telah ditentukan. 

Pokja kabupaten/kota pada dasarnya diharapkan akan menjadi lembaga koordinasi yang bersifat sementara (ad-hoc), yang akan membantu memperkuat upaya lembaga-lembaga struktural pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota. Dalam praktik pelaksanaan PPSP, akan terdapat 2 (dua) kelompok kabupaten/kota, yaitu: