Pemerintah Ancam Potong Anggaran Pemda 'Penahan Dana BOS'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengancam akan memotong anggaran Pemda yang tak segera menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah ke SD dan SMP di wilayahnya. Hal ini karena sebagian besar dana operasional sekolah berasal dari BOS. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri sudah mengancam sekitar 419 kabupaten/ kota untuk segera mengucurkan dana tersebut paling lambat minggu ini.

Akan tetapi jika tak segera dilakukan menurutnya, sanksi finansial akan menanti mereka. "Sebenarnya sanksi administratif bisa dilakukan oleh Pemerintah pusat akan tetapi biasanya sanksi finansial jauh lebih menimbulkan efek jera," papar Nuh seusai menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Komisi X, DPR RI, Rabu (2/3).

Nuh menyebutkan hingga saat ini baru sekitar 80 kabupaten/ kota yang mengucurkan dana tersebut. Angka tersebut masih jauh dari kata memuaskan karena masih ada sekitar 419 kabupaten/ kota yang belum menyalurkan dana tersebut. "Padahal dalam BOS itu ada hak anak yatim dan anak miskin yang butuh dana itu," ucapnya.

Dampak paling buruk dari terlambatnya dana BOS menurut Nuh ialah berhentinya kegiatan belajar karena tidak ada dana operasional. "Stop karena pelajaran dari beberapa pelajaran tidak bisa dilakukan karena gaji guru terlambat karena dana BOS sebagian untuk gaji guru honorer," ungkapnya.

Kementerian Pendidikan juga selain menjatuhkan sanksi finansial juga sebelumnya telah mengajak sekretaris daerah dan biro keuangan untuk menekan Pemerintah daerah untuk segera mengucurkan dana BOS.

Akan tetapi bagi anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, Hetifah Saifudjan, harusnya Pemerintah sudah memprediksi jika hal ini terjadi. "Sebelumnya bulan September saya sudah mengingatkan hal ini. Jadi kalau ternyata baru sekitar 16 persen yang mengucurkan dana menurut saya Pemerintah tak perlu kaget," ungkapnya ketika diwawancarai Republika, Rabu (2/3).

Bahkan ia saat kembali ke Kalimantan Timur mendapat laporan dari beberapa kepala sekolah bahwa Dinas Pendidikan di wilayahnya meminta 'jatah' bagian dari dana BOS. "Kepala Sekolah itu hampir semuanya menolak dan akibatnya dinas pendidikan menahan dana BOS," ucapnya.

Bagi Hetifah penyimpangan yang terjadi di Kalimantan Timur perlu diperiksa kembali oleh Kementerian Pendidikan. "Jadi apakah ini terjadi di daerah lain, kalau ia berarti ini penyimpangan massal," ungkapnya.

Akan tetapi ia setuju dengan usul Mendiknas untuk melakukan sanksi finansial bagi daerah yang terlambat mengucurkan dana BOS. Akan tetapi pemotongan anggaran ini bisa berdampak kepada sekolah dan siswa di bawah Dinas Pendidikan. "Ini bisa terkena kepada sekolah juga, jadi anggaran bagi guru jadi terbatas karena saat ini otonomi daerah, jadi sama saja," pungkasnya.

Red: Djibril Muhammad
Rep: Ichsan Emrald Alamsy
Sumber : Republika Online 

Asal Menunjukan SKTM : Pemkot Bogor Tanggung 100 Persen Pengobatan Warga Miskin

BOGOR, (PRLM).- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjamin biaya pengobatan warga miskin di Kota Bogor sebesar 100 persen dengan hanya menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Rencana ini akan mulai direalisasikan tahun 2011 ini menanggapi keluhan warga miskin di Kota Bogor yang sering ditolak oleh rumah sakit ketika berobat. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Triwanda Elan, Rabu (2/3).

Menurut dia, kebijakan ini mengemuka dalam rapat kerja daerah Pemkot Bogor belum lama ini. Kebijakan jaminan pembiayaan 100 persen untuk pengobatan keluarga miskin ini ditujukan kepada warga miskin yang tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas). "Kami akan membayar 100 persen. Asal, ada SKTM. Jadi jangan lupa bawa SKTM," kata Triwanda.

Sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan ini, dalam tahun anggaran 2011, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,5 Milyar untuk program pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Sasarannya adalah meningkatkan akses layanan dan kualitas layanan kesehatan. "Kami berharap dengan alokasi anggaran tersebut, persentase pasien gakin dapat terlayani di sarana pelayanan dasar dan rujukan," katanya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta untuk program kesehatan ibu melahirkan dan anak dengan target sasaran menurunkan jumlah kematian ibu dan anak di Kota Bogor.

Program tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kunjungan ibu hamil ke pusat layanan kesehatan dan meningkatkan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional. Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak juga dilakukan dengan cara meningkatkan kunjungan pascamelahirkan dan anak-anak ke tempat pusat layanan kesehatan.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Diani Budiarto mengatakan mekanisme Jamkesmas yang diterapkan di Kota Bogor kurang efektif membantu pelayanan kesehatan murah atau gratis bagi warga miskin. Pasalnya di Kota Bogor hanya sekitar 20 persen jamkesmas yang terserap karena penerima jamkesmas kebanyakan tidak sakit sehingga dananya tidak terserap.

Sementara di sisi lain Pemkot Bogor masih menanggung biaya kesehatan untuk warga miskin dengan menggunakan kartu keluarga miskin (gakin) atau SKTM dalam jumlah miliaran rupiah.Selain itu, sejumlah rumah sakit juga belum mengalokasikan 25 persen tempat tidur yang ada untuk warga miskin sesuai dengan peraturan daerah yang dimiliki oleh Pemkot Bogor. (A-155/das)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Mengenal Lebih Dekat Direktur Eksekutif LSM Sapulidi

I.             KETERANGAN PERORANGAN

1.      Nama Lengkap         : DR. H. Bambang Istianto, HP, M.Si

2.      T.T.L                                    : Purwokerto, 08-01-1958

3.      Jenis Kelamin                       : Laki-laki

4.      Agama                      : Islam

5.      Status Perkawinan     : Kawin

6.      Alamat Rumah          : Komp. Perhubungan Jatiwaringin, Kel. Cipinang Melayu

  Kec. Makassar RT 10/RW 06, Jakarta Timur

7.      Telp./HP                   : (021) 86605183/081388331958

II.          KETERANGAN KELUARGA

1.      Nama Istri                 : Fitri Herlinawati, SH

2.      T.T.L                                    : Purwokerto, 28-02-1963

3.      Anak                         : 1. Arsyad Hendrawan (Mahasiswa ITB, Bandung)

  2. Rohmadhon Her Wicaksono (SMA Al-Azhar)

  3. Imaduddin Her Adiyuwono (SD)

III.       PENDIDIKAN

1.      SDN II Tahun 1970 di Sokaraja, Kabupaten Banyumas

2.      SMPN I Tahun 1973 di Purwokerto

3.      SMAN II (IPS) Tahun 1977 di Purwokerto

4.      S-1 Fisip Universitas Jember (Administrasi Negara) Tahun 1982 di Jember

5.      S-2 Universitas Indonesia (Kebijakan Publik) Tahun 1998 di Jakarta

6.      S-3 Universitas Satyagama (Manajemen Pemerintahan) Tahun 2007 di Jakarta

IV.        RIWAYAT PEKERJAAN DI PEMERINTAHAN

1.      Staf Bidang Rekruitmen Pegawai De. Hub Tahun 1984 s.d 1989

2.      Kasubag Analisis Kebutuhan Pegawai Tahun 1989 s.d 1992

3.      Kasubag Karier Pegawai Tahun 1992 s.d 1995

4.      Kasubag Tenaga Kerja Asing dan Kekaryaan Abari 1995 s.d 1996

5.      Kabag Umum Biro Kepegawaian Tahun 1996 s.d 1999

6.      Kabag Pemberhentian dan Pensiun Tahun 1999 s.d 2001

7.      Kabag Pengembangan Pegawai Tahun 2001 s.d 2006

8.      Kabid Komunikasi Publik (Humas) Tahun 2006 s.d 2007

9.      Kabag Umum Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat Tahun 2007 s.d 2010

10.  Kabag Kepegawaian dan Umum Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun 2010 s.d Sekarang

V.           KURSUS DAN PELATIHAN

1.      Analisis Jabatan Tahun 1989, LAN dan Menpan di Jakarta

2.      Penataran Teknis Penyusunan Formasi Tahun 1991, BKN di Jakarta

3.      Analisis Manajemen Tk. I Tahun 1991, LAN di Jakarta

4.      Pemantapan Pembinaan Bidang Kepegawaian Tahun 1993, Departemen Perhubungan di Jakarta

5.      Human Resources Dev. Tahun 1994, LAN di Jakarta

6.      Penataran Waskat Tahun 1996, Departemen Perhubungan di Jakarta

7.      P4 Terpadu Tahun 1997, BP-7 di Jakarta

8.      Auditor Ahli Tahun 1999, BPKP di Jakarta

9.      Diklat Setifikasi Jabfung Tahun 1999, LAN di Jakarta

10.  Public Accountability Tahun 2004, Menpan di Jakarta

11.  Training tentang Peran Media Masa dalam Pembangunan Tahun 2007, UI di Jakarta

12.  Conversation and Presentation English Course Tahun 2001, LAN di Jakarta

VI.        DIKLAT KEPEMIMPINAN ADMINISTRASI

1.      Kursus Sepala Tahun 1990 – Peringkat I

2.      Kursus Sepadya Tahun 1994 – Peringkat IV

3.      Kursus Spamen Tahun 2001 – Sangat Memuaskan

VII.     TANDA JASA/PENGHARGAAN

1.      Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun, Presiden RI

2.      Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun, Presiden RI

VIII.  PENGALAMAN LUAR NEGERI

1.      Jerman Barat dan Timur dalam rangka Peninjauan Pembuatan Kapal selama 2 minggu Tahun 1996

2.      Belanda dalam rangka Survey Pembuatan Kapal selama 2 minggu Tahun 1996

3.      Exibition and Seminar tentang Parking, Strect dan Dea tentang Transportasi di Birmingham, Inggris Tahun 2009

4.      Tour Technical and Seminar Public Private Partnership (kerjasama Puskal UGM dengan University of South and Wales Sydney, Australia Tahun 2009

5.      Previsit kerjasama Pusdiklat Darat dengan Ho Hai University di Nanjing, China Tahun 2010

IX.        RIWAYAT MENGAJAR (DOSEN)

1.      Dosen pada Fisip Univ. Wijaya Kusuma, Purwokerto Tahun 1983 s.d 1984

2.      Dosen Fakultas Fisip Univ. Kosgoro (Sekolah Tinggi Manajemen Kosgoro) Tahun 1986 s.d 1990

3.      Dosen STIAMI Jakarta Tahun 1998 s.d sekarang

4.      Dosen STIE Gotong Royong Jakarta Tahun 2000 s.d sekarang

5.      Dosen Pasca Sarjana pada STIAMI Tahun 2000 s.d sekarang

6.      Dosen Pasca Sarjana pada Univ. Pembangunan Nasional (UPN) Tahun 2005 s.d sekarang

X.           PENGALAMAN DI ORGANISASI PARTAI POLITIK

1.      Pendiri dan Deklarator PAN Kota Bekasi Tahun 1998

2.      Ketua MPP Tahun 1998 s.d 2000 (mengundurkan diri memilih kembali sebagai PNS)

3.      Instruktur Training Calon Legislatif DPD PAN Kota Bekasi 1998 di Hotel Cikarang

4.      Penatar dan Pembekalan Anggota Legislatif dan DPD PAN Kota Bekasi Tahun 1999

5.      Penatar Materi Teknis Penyusunan Per-Undang-Undangan, bagi Anggota Legislatif (DPR) dan PAN di Hotel Grand Cempaka Jakarta Tahun 1999

6.      Penyusunan Skoring System Seleksi Caleg DPD PAN Kota Bekasi

7.      Penyusunan Buku Ideologisasi Platform PAN Tahun 2000

XI.        PENGALAMAN DI ORGANISASI MASSA

1.      Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisip Universitas Jember, 1980 s.d 1982

2.      Anggota DPN PPK Kosgoro Tahun 1986 s.d 1990

3.      Coordinator Majelis Ta’lim Umatan Wasathan Cipete Jakarta Selatan Tahun 1987 s.d 1997

4.      Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Kompleks Bekasi Jaya Indah, Bekasi Tahun 1995 s.d 1999

5.      Ketua Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi, Tahun 2006 s.d sekarang

6.      Ketua Komunitas Seniman Bekasi (KOMISSI) Tahun 2006 s.d 2010.

7.      Direktur Eksekutif LSM Sapulidi Tahun 2008 s.d sekarang

Bekasi, 29 Januari 2011

Ttd

DR. H. Bambang Istianto, HP., M.Si

TOLAK PROPAGANDA : Temanggung Tolak Pakai Buku-buku SBY

krisbheda foto buku-buku SBY

TEMANGGUNG, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya memutuskan tidak sudi memakai buku seri tentang Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah referensi siswa.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya berbagai masalah seperti yang terjadi di berbagai daerah.

"Daripada menimbulkan masalah di kemudian hari, kami memilih buku tentang tokoh-tokoh lain saja," ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Sudianto, Rabu (2/3/2011).

Seperti diberitakan, buku-buku tentang SBY yang telah beredar di SD dan SMP di Tegal akhirnya justru ditarik oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal karena menimbulkan polemik di masyarakat.

Di Kabupaten Magelang, peredaran buku-buku SBY justru terindikasi sebagai penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) karena buku SBY tidak termasuk dalam daftar buku yang diminta oleh sekolah. Saat ini, kasus tersebut diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Sudianto mengatakan, buku tentang SBY tersebut sebenarnya dinilai layak sebagai bahan pengayaan karena telah lulus seleksi oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Namun, karena kemudian berbagai pihak mengaitkan peredaran buku ini dengan unsur politik, buku tersebut akhirnya justru rentan menimbulkan polemik di masyarakat.

Pengadaan buku-buku menggunakan DAK senilai Rp 8,6 miliar. Dalam hal ini, tim yang beranggotakan guru, pengawas, dan perwakilan Dinas Pendidikan harus memilih 940 judul buku dari 2.400 judul buku yang ditawarkan Pusat Perbukuan Depatemen Pendidikan Nasional, dan 11 judul di antaranya adalah buku seri tentang SBY.

Lelang pengadaan buku-buku ini baru akan dilaksanakan pada April mendatang. Buku-buku ini nantinya akan dibagikan ke 48 SD dan 68 SMP.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Martini mengatakan, pihaknya masih terus melanjutkan penyelidikan tentang pengadaan buku bagi SD dan SMP dengan menggunakan DAK Rp 77 miliar.

Dalam proyek pengadaan buku ini terdapat indikasi penyimpangan anggaran karena 11 judul buku SBY yang beredar tidak sesuai dengan permintaan sekolah. "Saat ini, kami masih terus mengumpulkan keterangan terkait pengadaan buku ini," ujarnya. ***

Sumber : Kompas dot Com
http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/03/05081994/Temanggung.Tolak.Pakai.Buku-buku.SBY

2012, Guru di DKI Jakarta Bakal Pensiun Masal

Guru SMPN 2 Temanggung saat berbincang dg Bang Imam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru-guru di DKI Jakarta diperkirakan akan pensiun massal pada 2012-2015. Sebab, kebanyakan guru tersebut sudah habis masa baktinya. Artinya, Jakarta kemungkinan besar akan mengalami kekurangan guru di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Wakadisdik) DKI Jakarta, Agus Suhardika menjelaskan hal ini terjadi akibat rekruitmen besar-besaran pada 1974. Sehingga, jika secara massal pula guru-guru hasil rekrumen tersebut akan pensiun bersamaan pada 2012. "Banyak guru yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) DKI akan habis masa kerjanya yaitu sudah berusia 60 tahun. Sesuai peraturan yang ada, guru yang berumur 60 tahun harus pensiun," katanya pada Rabu, (2/3).

Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang melakukan pemetaan jumlah guru yang akan pensiun. Ia memperkirakan jumlahnya akan mencapai ribuan. Ia mengatakan akan mengkoordinasikan perihal perekrutan guru baru dengan badan kepegawaian daerah (BKD), apakah akan membuat sistem rekruitmen tenaga baru atau memanfaatkan guru honorer yang ada.

Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan guru pada 2012-2015 mendatang, Suradika menegaskan pihaknya akan merekrut guru baru dan mengangkat guru honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di DKI Jakarta. Apalagi untuk mengangkat pegawai baru, tidak bisa seperti seperti pegawai lainnya.

"Contohnya guru mata pelajaran bahasa Inggris harus digantikan dengan guru mata pelajaran yang sama," katanya. Begitu pula dengan guru SD yang dulunya guru kelas yang sekarang sudah berbeda. Sedangkan keberadaan guru honorer pun bisa membantu keterbatasan guru dibidang tertentu. Ia mencontohkan bidang komputer yang belum bisa tentu dikuasai guru lama.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemprov DKI akan mengangkat guru yang masih berstatus PTT menjadi PNS secara bertahap. Pada tahun ini, tercatat ada 374 guru yang berstatus PTT dan secara bertahap akan diangkat menjadi PNS DKI.

Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta, Bowo Irianto, mengungkapkan DKI Jakarta memiliki sekitar tujuh ribu lebih guru honorer. "Guru honor inilah yang akan mengganti posisi guru yang telah pensiun," katanya. Namun, untuk menjadi PNS, pihaknya akan mengklasifikasikan. Artinya, bidang studi apa saja yang akan dibutuhkan saat ini, sehingga pihaknya akan menyesuaikan.

Terkait kekurangan tenaga pendidik, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Pemprov DKI melindungi hak guru bantu yang cenderung terlupakan. Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, menegaskan akan memaksimalkan desakan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) serta Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkat guru bantu tersebut menjadi PNS.

Menurutnya, tahun ini merupakan tenggat waktu terakhir untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS. "Jika tidak ada realisasi pada tahun ini, maka Indonesia akan mengalami krisis pendidik," kata Sulistyo. Karena, dari 2010 hingga lima tahun ke depan yaitu 2015, akan banyak guru senior memasuki masa pensiun. Sehingga mengakibatkan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah anak murid. Kalau tidak cepat diisi dengan pengangkatan guru bantu, maka akan menimbulkan penurunan kualitas pendidikan.

Red: Djibril Muhammad
Rep: Esthi Maharani
sumber : Republika Online