Guru SMPN 2 Temanggung saat berbincang dg Bang Imam |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru-guru di DKI Jakarta diperkirakan akan pensiun massal pada 2012-2015. Sebab, kebanyakan guru tersebut sudah habis masa baktinya. Artinya, Jakarta kemungkinan besar akan mengalami kekurangan guru di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Wakadisdik) DKI Jakarta, Agus Suhardika menjelaskan hal ini terjadi akibat rekruitmen besar-besaran pada 1974. Sehingga, jika secara massal pula guru-guru hasil rekrumen tersebut akan pensiun bersamaan pada 2012. "Banyak guru yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) DKI akan habis masa kerjanya yaitu sudah berusia 60 tahun. Sesuai peraturan yang ada, guru yang berumur 60 tahun harus pensiun," katanya pada Rabu, (2/3).
Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang melakukan pemetaan jumlah guru yang akan pensiun. Ia memperkirakan jumlahnya akan mencapai ribuan. Ia mengatakan akan mengkoordinasikan perihal perekrutan guru baru dengan badan kepegawaian daerah (BKD), apakah akan membuat sistem rekruitmen tenaga baru atau memanfaatkan guru honorer yang ada.
Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan guru pada 2012-2015 mendatang, Suradika menegaskan pihaknya akan merekrut guru baru dan mengangkat guru honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di DKI Jakarta. Apalagi untuk mengangkat pegawai baru, tidak bisa seperti seperti pegawai lainnya.
"Contohnya guru mata pelajaran bahasa Inggris harus digantikan dengan guru mata pelajaran yang sama," katanya. Begitu pula dengan guru SD yang dulunya guru kelas yang sekarang sudah berbeda. Sedangkan keberadaan guru honorer pun bisa membantu keterbatasan guru dibidang tertentu. Ia mencontohkan bidang komputer yang belum bisa tentu dikuasai guru lama.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemprov DKI akan mengangkat guru yang masih berstatus PTT menjadi PNS secara bertahap. Pada tahun ini, tercatat ada 374 guru yang berstatus PTT dan secara bertahap akan diangkat menjadi PNS DKI.
Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta, Bowo Irianto, mengungkapkan DKI Jakarta memiliki sekitar tujuh ribu lebih guru honorer. "Guru honor inilah yang akan mengganti posisi guru yang telah pensiun," katanya. Namun, untuk menjadi PNS, pihaknya akan mengklasifikasikan. Artinya, bidang studi apa saja yang akan dibutuhkan saat ini, sehingga pihaknya akan menyesuaikan.
Terkait kekurangan tenaga pendidik, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Pemprov DKI melindungi hak guru bantu yang cenderung terlupakan. Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, menegaskan akan memaksimalkan desakan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) serta Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkat guru bantu tersebut menjadi PNS.
Menurutnya, tahun ini merupakan tenggat waktu terakhir untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS. "Jika tidak ada realisasi pada tahun ini, maka Indonesia akan mengalami krisis pendidik," kata Sulistyo. Karena, dari 2010 hingga lima tahun ke depan yaitu 2015, akan banyak guru senior memasuki masa pensiun. Sehingga mengakibatkan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah anak murid. Kalau tidak cepat diisi dengan pengangkatan guru bantu, maka akan menimbulkan penurunan kualitas pendidikan.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Wakadisdik) DKI Jakarta, Agus Suhardika menjelaskan hal ini terjadi akibat rekruitmen besar-besaran pada 1974. Sehingga, jika secara massal pula guru-guru hasil rekrumen tersebut akan pensiun bersamaan pada 2012. "Banyak guru yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) DKI akan habis masa kerjanya yaitu sudah berusia 60 tahun. Sesuai peraturan yang ada, guru yang berumur 60 tahun harus pensiun," katanya pada Rabu, (2/3).
Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang melakukan pemetaan jumlah guru yang akan pensiun. Ia memperkirakan jumlahnya akan mencapai ribuan. Ia mengatakan akan mengkoordinasikan perihal perekrutan guru baru dengan badan kepegawaian daerah (BKD), apakah akan membuat sistem rekruitmen tenaga baru atau memanfaatkan guru honorer yang ada.
Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan guru pada 2012-2015 mendatang, Suradika menegaskan pihaknya akan merekrut guru baru dan mengangkat guru honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di DKI Jakarta. Apalagi untuk mengangkat pegawai baru, tidak bisa seperti seperti pegawai lainnya.
"Contohnya guru mata pelajaran bahasa Inggris harus digantikan dengan guru mata pelajaran yang sama," katanya. Begitu pula dengan guru SD yang dulunya guru kelas yang sekarang sudah berbeda. Sedangkan keberadaan guru honorer pun bisa membantu keterbatasan guru dibidang tertentu. Ia mencontohkan bidang komputer yang belum bisa tentu dikuasai guru lama.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemprov DKI akan mengangkat guru yang masih berstatus PTT menjadi PNS secara bertahap. Pada tahun ini, tercatat ada 374 guru yang berstatus PTT dan secara bertahap akan diangkat menjadi PNS DKI.
Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta, Bowo Irianto, mengungkapkan DKI Jakarta memiliki sekitar tujuh ribu lebih guru honorer. "Guru honor inilah yang akan mengganti posisi guru yang telah pensiun," katanya. Namun, untuk menjadi PNS, pihaknya akan mengklasifikasikan. Artinya, bidang studi apa saja yang akan dibutuhkan saat ini, sehingga pihaknya akan menyesuaikan.
Terkait kekurangan tenaga pendidik, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Pemprov DKI melindungi hak guru bantu yang cenderung terlupakan. Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, menegaskan akan memaksimalkan desakan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) serta Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkat guru bantu tersebut menjadi PNS.
Menurutnya, tahun ini merupakan tenggat waktu terakhir untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS. "Jika tidak ada realisasi pada tahun ini, maka Indonesia akan mengalami krisis pendidik," kata Sulistyo. Karena, dari 2010 hingga lima tahun ke depan yaitu 2015, akan banyak guru senior memasuki masa pensiun. Sehingga mengakibatkan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah anak murid. Kalau tidak cepat diisi dengan pengangkatan guru bantu, maka akan menimbulkan penurunan kualitas pendidikan.
Rep: Esthi Maharani
sumber : Republika Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan memberikan komentar yang tidak menghasut, memfitnah, dan menyinggung sara dan komentar menjadi tanggung jawab pemberi komentar. jika komentar lebih panjang dan memerlukan jawaban bisa ke email: bangimam.kinali@gmail.com, WA 0813-14-325-400, twitter: @BangImam, fb: Bang Imam Kinali Bekasi, ig: bangimam_berbagi