Selasa, 26 Februari 2013

710 NIP Kategori I di Jateng dan Yogya Sudah Beres

Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Bekasi, Inayatullah saat memberikan arahan Sosialisasi Analisa Guru Kota Bekasi kepada Honorer di Medansatria, Kota Bekasi. Foto: LSM Sapulidi
Yogyakarta (BIB) - Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta telah menyelesaikan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Kategori I Honorer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Dari 802 K-I yang diusulkan, yang sudah selesai dibuatkan NIPnya sebanyak 710 orang. Terdiri dari 613 orang dari Jawa Tengah dan 177 orang dari DI Yogyakarta.

Sementara dari Honorer Guru di Jawa Tengah sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan 8 orang dan tenaga teknis 544 orang. Sehingga dari 622 yang diusulkan baru 613 orang yang telah diselesaikan NIPnya. Sehingga masih tertinggal 9 orang lagi.

Di DI Yogyakarta sendiri dari 180 honorer Kategori I, baru 177 orang yang sudah selesai sisanya 3 orang masih tertunda. 

Senin, 25 Februari 2013

Dapodik Hanya Mengamankan Transaksional

DAPODIK berbasis data NUPTK, NISN dan NPSN
Jakarta (BIB) - Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dirintis pertama kali oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Tahun 2006. Biro PKLN Depdiknas mengelola Dapodik dari tahun 2006 hingga 2011. Kegiatan ini dicetuskan oleh Bapak Gatot HP sebagai Kepala Biro yang baru. 

Saat itu tim dari Gatot menganalisa permasalahan pendidikan terutama masalah data dan singkronisasi dengan kebutuhan antara pusat dan daerah. Hasilnya, dibtuhkan ketersediaan data lengkap, akurat dan mudah diakses sebagai bahan penyusunan kebijakan program, evaluasi dan perencanaan Dekdiknas. (www.dapodik.org)

Pada tahun 2011 kemudian, Dapodik diambil alih oleh PPMP (Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) yang dahulu dikenal dengan Dirjen PMPTK yang tugas utamanya mengurusi kebutuhan guru ini.

Jumat, 22 Februari 2013

Tes Honorer 2013 Menggunakan "CAT"...!!!

Foto saat uji coba di Kantor Regional VII BKN Palembang.
Jakarta (BIB) - Sedianya Pemerintah Pusat mulai melakukan tes seleksi CPNS dengan sistem Online. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memperkenalkan sistem tes CPNS Online ini. Mereka menyebutnya dengan Computer Assisted Test atau biasa disingkat CAT. 

Uji coba awal dan sosialisasi sudah dilakukan di Kantor Regional VII BKN Palembang beberapa waktu lalu. Namun, dalam uji coba tidak disebutkan kendala dan kesuksesan program ini. 

Yang jelas baik Kemen PAN&RB dan BKN sudah gembar-gembor akan melakukan tes CPNS baik dari umum maupun honorer tahun 2013 ini dengan menggunakan metode CAT.

Kamis, 21 Februari 2013

2013 Pemerintah Rekrut 60.000 PNS Umum

Inilah Prioritas Honorer Untuk Diangkat Menjadi CPNS

JAKARTA (BIB) – Meskipun kebijakan moratorium CPNS sudah berakhir, bukan berarti pemerintah daerah dapat serta merta merekrut CPNS sebanyak-banyaknya. 

Tahun 2013 ini pemerintah tetap menerapkan kebijakan zero growth menuju minus growth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan, penambahan formasi CPNS dari jalur umum untuk tahun 2013 ini hanya sebanyak 60 ribu, yakni 40 ribu untuk daerah dan 20 ribu untuk instansi pusat. 

“Usulan tambahan harus berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu, instansi itu harus sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan,” ujarnya dalam percakapan dengan pers di Jakarta, Kamis (21/02).

Rabu, 20 Februari 2013

Bang Imam : Mendesak Pemkot Bentuk BPBD

Banjir di Pondok Gede Permai (PGP) Bekasi
Kota Bekasi (BIB) - Meratanya titik banjir terutama di 10 kecamatan di Kota Bekasi menuntut Pemerintah Kota Bekasi harus segera membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Kota Bekasi.

Hal ini dikatakan, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S di Bekasi, Rabu, 20 Pebruari 2013.

"Pemkot harus lebih tanggap, titik banjir semakin hari semakin bertambah, itu artinya sudah mendesak untuk membentuk BPBD di Kota Bekasi," kata Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi ini.

Dia menambahkan jika sudah ada BPBD, otomatis masyarakat mudah menghubungi Pemkot Bekasi untuk berkoordinasi soal bencana, utamanya bencana banjir yang terus mengancam setiap tahun dimusim hujan.

"49 perumahan dan pemukiman terutama di sekitar bantaran kali masih menjadi titik banjir. Relokasi tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Perlu kajian dan solusi serta anggaran yang tidak sedikit. Langkah awal Pemkot harus segera membentuk BPBD agar penanganan bencana bisa satu komando," terang Bang Imam panggilan akrabnya.

Selasa, 19 Februari 2013

Asyiknya Melihat "Teratai Raksasa" di Kebun Raya Bogor

Victoria Amazonia/Teratai Raksasa di Kebun Raya Bogor. Foto: Bang Imam
Jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor atau di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Center for Plant Conservation Bogor Botanical Gardens) tidak lengkap rasanya bila tidak menikmati indahnya pemandangan di sekitar danau di depan Istana Bogor.

Yang menarik buat saya adalah, tumbuhnya Teratai Raksasa yang nama latinnya disebut Victoria Amazonia. 

Bunga dan Daunnya siap mekar. Foto: Bang Imam
Menurut catatan Teratai Raksasa masuk dalam sub tumbuhan berpembuluh yang menghasilkan biji dan bunga yang cantik. Teratai Raksasa ini termasuk dalam spesies Victoria Amazonia Sowerby.

Minggu, 10 February 2013 lalu saya menyempatkan melihat kecantikan dan keindahan Teratai Raksasa di Danau depan Istana Bogor. 

Jika penasaran silahkan mampir ke Kebun Raya Bogor. Oh ya biar lebih dekat, sebaiknya masuk lewat Pintu Utama/Pintu I. (bang imam)

Senin, 18 Februari 2013

Bang Imam : Setelah CPNS, Daerah Kesulitan Redistribusi Honorer

Guru Honorer menangis. Foto: Viva.co.id
Bekasi Selatan, Kota Bekasi (BIB) - Pemerintah Daerah akan kesulitan untuk redistribusi honorer setelah mereka nantinya diangkat menjadi CPNS. Hal ini terkait dengan aturan yang berbeda antara kebutuhan di daerah dengan pola perhitungan formasi CPNS oleh Men PAN&RB dan BKN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN&RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan analisis beban kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) didasarkan pada Permen PAN&RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Untuk Daerah dan Kepmen PAN&RB Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS.

Sabtu, 16 Februari 2013

RUU ASN : "Honorer" Tetap Ada, Tapi Tidak Ada Pengangkatan PNS

Honorer berganti baju menjadi PT2P (Pegawai Tidak Tetap Pemerintah)
 
Bang Imam
Kota Bekasi (BIB) - Setelah penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II (TH K-2) hingga akhir 2014 atau 2015, sesuai dengan PP 48/2005 yang telah dua kali diubah dan yang terakhir PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer di Instansi/Pemerintah Daerah tetap ada, namun dengan istilah yang berbeda yaitu Pegawai Tidak Tetap Pemerintah (PT2P).

Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), bahwa pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah (PT2P).

Didalam Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan PT2P adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam rangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan. 

Sementara kedudukan pegawai yang berstatus PNS dan PT2P sama, yang membedakan juma jenjang karir dan tunjangan pensiunan.

Selasa, 12 Februari 2013

Membuat Masterplan Pendidikan

Masterplan dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya Rencana Induk atau Cetak Biru... Dokumen ini memang bisa saja hanya berbentuk selembar kertas lebar (plotter) atau tersimpan dalam sebuah file komputer yang tak terlalu makan banyak memori. Tapi proses di balik pembuatan dokumen ini bisa menyita waktu berhari-hari bahkan beberapa minggu hingga bulan (annahape.com)
 
Siswa Miskin prioritas. Foto; Kedaulatan Rakyat
Kota Bekasi (BIB) - Masterplan juga sering disebut sebagai comprehensive plan karena memang untuk menyusun suatu rencana induk atau cetak biru perlu memuat soal perencanaan yang menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integratif). Sehingga suatu masterplan harus memuat sebuah materi yang cukup lengkap dengan jangka waktu tertentu apakah 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun maupun 30 tahun. 

Bagaimana dengan Masterplan Pendidikan???

Daerah utamanya kabupaten/kota sudah harus membuat masterplan pendidikan. Mengingat pokok-pokok permasalahan pendidikan sangat komplek dan permasalahan tersebut bisa berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi suatu daerah. 

Untuk itu, selain menyusun masterplan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional (SNP) sebaiknya diikuti dengan tidak melupakan kearifan lokal yang tidak hanya sekedar membahas sejarah, budaya dan bahasa ibu, tetapi lebih dari itu harus dapat menyimpulkan identitas daerah tersebut sesuai amanah guru kita dalam tut wuri handayani.

Senin, 11 Februari 2013

Bekasi Bebas Banjir 2017 : Kapan Status Siaga I Kali Bekasi???

STATUS AIR : batas ukur ketinggian air yang datang dari Kali Cikeas dan Kali Cileungsi di pertemuan kedua kali menjadi Kali Bekasi di Pondok Gede Permai (PGP) Jatiasih, Kota Bekasi. Foto: Bang Imam
Jatiasih (BIB) - Jika ketinggian air diatas 300 cm atau diatas 3 meter sesuai pemantauan dari Posko P2C, maka kondisi air di Kali Bekasi dinyatakan Siaga I.

Dalam menentukannya, petugas posko P2C membuat dan mengukur air yang ditempelkan pada tanggul dipertemuan Kali Cileungsi, Kali Cikeas dan Kali Bekasi. 

Petugas kemudian memberikan informasi lewat Handy Talky (HT) lewat frekuensi RAPI di 138.870 Mhz. Kemudian diteruskan kepada masyarakat yang rawan banjir melalui SMS dan pengeras suara di musholla.

Berikut perhitungan status Kali Bekasi :

SIAGA 1 : air permukaan Kali Bekasi Diatas 300 cm

SIAGA 2 : air permukaan Kali Bekasi 300 cm 

SIAGA 3 : air permukaan Kali Bekasi Dibawah 200 cm 

Minggu, 10 Februari 2013

Bekasi Bebas Banjir 2017 : Tanggul Jebol Segera Diperbaiki

KUNJUNGAN POLITIK : Tak banyak yang menyambut kedatangan Netty Heryawan dan Ibu Deddy Mizwar istri cagub-cawagub Jabar saat mengunjungi tanggul jebol di Jl. Nusa Indah XIII Blok C RT 01 dan RT 02 RW 08 Perumahan Pondokgede Permai (PGP) Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih-Kota Bekasi. Hal ini mungkin karena mereka hanya datang saat kampanye digelar. Kedua istri cagub-cawagub ini hanya diringi oleh pendukung dan simpatisan dari PKS serta beberapa wartawan. Foto: Bang Imam
Pondokgede Permai, Jatiasih (BIB) - Tanggul yang jebol sepanjang 50 meter di Jl. Nusa Indah XIII Blok C RT 01 dan RT 02 RW 08 Perumahan Pondokgede Permai (PGP), Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih-Kota Bekasi perlu segera diperbaiki dan dibangun lebih baik lagi.

Sebab, warga terus waspada dan ketakutan jika sewaktu-waktu kondisi hujan lebat dikawasan hulu Kali Bekasi (Cileungsi dan Cikeas). Karena memang kondisinya masih dalam musim hujan.

Tanggul yang jebol tersebut mengakibatkan banjir besar hingga setinggi antara 3-5 meter telah terjadi di Perumahan PGP Jatiasih 2 kali selama awal tahun 2013, yaitu 18 Januari dan 4 Pebruari 2013.

Sabtu, 09 Februari 2013

Bekasi Bebas Banjir 2017 : Bersih-Bersih Usai Banjir

  • BERAPA KERUGIAN SDN JATIRASA V ...?????

SDN Jatirasa V difoto dari lapangan sebelah timur sekolah
Pondokgede Permai, Jatiasih (BIB) - Usai terkena banjir, warga memilih membersihkan rumah dan perabotannya. Tak terkecuali salah satu-satunya SD Negeri di Perumahan Pondokgede Permai (PGP) yakni SDN Jatirasa V.

SDN Jatirasa V menjadi korban banjir 2 kali dalam tahun 2013. Menurut Marwah Zaitun, Kepala Sekolah di SDN Jatirasa V, banjir kedua yang terjadi pada tanggal 4 Pebruari 2013 lebih parah (lebih tinggi) ketimbang banjir pertama 18 Januari 2013.

"Ini buktinya, banjir pertama segini (menunjuk ke arah bekas banjir di kaca sekolah) banjir kedua naik sekitar 30 cm dari banjir pertama," kata Marwah, saat saya mengunjungi SDN Jatirasa V, Selasa, 5 Pebruari 2013 disore hari.

Kamis, 07 Februari 2013

Kilas Balik Laporan Banjir Kota Bekasi 2013 (2) : Banjir Kiriman, Perlu Sikap Politik dan Koordinasi Antar Daerah

Kondisi Kali Bekasi Hulu. Foto : IPB


  • MENCARI SOLUSI KOTA BEKASI BEBAS BANJIR (2)

Bekasi Selatan (BIB) - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur disebutkan sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan penataan ruang secara terpadu.

Penataan ruang dilakukan mulai dari perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian tata ruang di seluruh wilayah tersebut secara integrasi. Salah satu tujuan dari dibentuknya Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekjur adalah untuk menanggulangi banjir di daerah hilir yang diakibatkan oleh rusaknya hutan di daerah hulu.

Sebelum membahas masalah Kerjasama antar Daerah terutama antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dengan Kota Bekasi, perlu kita telusuri terlebih dahulu kondisi dan keadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi Hulu yang terdiri dari Sub-DAS, yaitu DAS Cikeas dan DAS Cileungsi.

Penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Sub-DAS Cileungsi yang memiliki luas sekitar 26.525,9 ha (67,9%) terbagi lagi dihulunya menjadi ada 4 DAS yaitu Cikeruh (1.790,9 ha), Cibadak (2.497,2 ha), Ciherang (2.071,2 ha) dan Cijanggel (3.480,6 ha). Sedangkan Cikeas sendiri memiliki luas DAS sebesar 11.352,9 ha (29,1%) dan Bekasi Hulu 1.166,2 ha. Sehingga total luas DAS Bekasi Hulu menjadi 39.045,0 ha.