TOLAK PROPAGANDA : Temanggung Tolak Pakai Buku-buku SBY

krisbheda foto buku-buku SBY

TEMANGGUNG, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya memutuskan tidak sudi memakai buku seri tentang Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah referensi siswa.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya berbagai masalah seperti yang terjadi di berbagai daerah.

"Daripada menimbulkan masalah di kemudian hari, kami memilih buku tentang tokoh-tokoh lain saja," ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Sudianto, Rabu (2/3/2011).

Seperti diberitakan, buku-buku tentang SBY yang telah beredar di SD dan SMP di Tegal akhirnya justru ditarik oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal karena menimbulkan polemik di masyarakat.

Di Kabupaten Magelang, peredaran buku-buku SBY justru terindikasi sebagai penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) karena buku SBY tidak termasuk dalam daftar buku yang diminta oleh sekolah. Saat ini, kasus tersebut diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Sudianto mengatakan, buku tentang SBY tersebut sebenarnya dinilai layak sebagai bahan pengayaan karena telah lulus seleksi oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Namun, karena kemudian berbagai pihak mengaitkan peredaran buku ini dengan unsur politik, buku tersebut akhirnya justru rentan menimbulkan polemik di masyarakat.

Pengadaan buku-buku menggunakan DAK senilai Rp 8,6 miliar. Dalam hal ini, tim yang beranggotakan guru, pengawas, dan perwakilan Dinas Pendidikan harus memilih 940 judul buku dari 2.400 judul buku yang ditawarkan Pusat Perbukuan Depatemen Pendidikan Nasional, dan 11 judul di antaranya adalah buku seri tentang SBY.

Lelang pengadaan buku-buku ini baru akan dilaksanakan pada April mendatang. Buku-buku ini nantinya akan dibagikan ke 48 SD dan 68 SMP.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Martini mengatakan, pihaknya masih terus melanjutkan penyelidikan tentang pengadaan buku bagi SD dan SMP dengan menggunakan DAK Rp 77 miliar.

Dalam proyek pengadaan buku ini terdapat indikasi penyimpangan anggaran karena 11 judul buku SBY yang beredar tidak sesuai dengan permintaan sekolah. "Saat ini, kami masih terus mengumpulkan keterangan terkait pengadaan buku ini," ujarnya. ***

Sumber : Kompas dot Com
http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/03/05081994/Temanggung.Tolak.Pakai.Buku-buku.SBY

2012, Guru di DKI Jakarta Bakal Pensiun Masal

Guru SMPN 2 Temanggung saat berbincang dg Bang Imam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru-guru di DKI Jakarta diperkirakan akan pensiun massal pada 2012-2015. Sebab, kebanyakan guru tersebut sudah habis masa baktinya. Artinya, Jakarta kemungkinan besar akan mengalami kekurangan guru di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Wakadisdik) DKI Jakarta, Agus Suhardika menjelaskan hal ini terjadi akibat rekruitmen besar-besaran pada 1974. Sehingga, jika secara massal pula guru-guru hasil rekrumen tersebut akan pensiun bersamaan pada 2012. "Banyak guru yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) DKI akan habis masa kerjanya yaitu sudah berusia 60 tahun. Sesuai peraturan yang ada, guru yang berumur 60 tahun harus pensiun," katanya pada Rabu, (2/3).

Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang melakukan pemetaan jumlah guru yang akan pensiun. Ia memperkirakan jumlahnya akan mencapai ribuan. Ia mengatakan akan mengkoordinasikan perihal perekrutan guru baru dengan badan kepegawaian daerah (BKD), apakah akan membuat sistem rekruitmen tenaga baru atau memanfaatkan guru honorer yang ada.

Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan guru pada 2012-2015 mendatang, Suradika menegaskan pihaknya akan merekrut guru baru dan mengangkat guru honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di DKI Jakarta. Apalagi untuk mengangkat pegawai baru, tidak bisa seperti seperti pegawai lainnya.

"Contohnya guru mata pelajaran bahasa Inggris harus digantikan dengan guru mata pelajaran yang sama," katanya. Begitu pula dengan guru SD yang dulunya guru kelas yang sekarang sudah berbeda. Sedangkan keberadaan guru honorer pun bisa membantu keterbatasan guru dibidang tertentu. Ia mencontohkan bidang komputer yang belum bisa tentu dikuasai guru lama.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemprov DKI akan mengangkat guru yang masih berstatus PTT menjadi PNS secara bertahap. Pada tahun ini, tercatat ada 374 guru yang berstatus PTT dan secara bertahap akan diangkat menjadi PNS DKI.

Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta, Bowo Irianto, mengungkapkan DKI Jakarta memiliki sekitar tujuh ribu lebih guru honorer. "Guru honor inilah yang akan mengganti posisi guru yang telah pensiun," katanya. Namun, untuk menjadi PNS, pihaknya akan mengklasifikasikan. Artinya, bidang studi apa saja yang akan dibutuhkan saat ini, sehingga pihaknya akan menyesuaikan.

Terkait kekurangan tenaga pendidik, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Pemprov DKI melindungi hak guru bantu yang cenderung terlupakan. Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, menegaskan akan memaksimalkan desakan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) serta Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkat guru bantu tersebut menjadi PNS.

Menurutnya, tahun ini merupakan tenggat waktu terakhir untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS. "Jika tidak ada realisasi pada tahun ini, maka Indonesia akan mengalami krisis pendidik," kata Sulistyo. Karena, dari 2010 hingga lima tahun ke depan yaitu 2015, akan banyak guru senior memasuki masa pensiun. Sehingga mengakibatkan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah anak murid. Kalau tidak cepat diisi dengan pengangkatan guru bantu, maka akan menimbulkan penurunan kualitas pendidikan.

Red: Djibril Muhammad
Rep: Esthi Maharani
sumber : Republika Online 

Pesona ‘Rawa Bangke’ (Pulau Geulis) membelah Ciliwung

Ujung Selatan pulau Geulis

Pulo Geulis adalah nama sebuah pulau kecil di tengah Sungai Ciliwung di Kota Bogor, tepatnya di sebelah selatan Kebun Raya Bogor. Pulau ini termasuk ke dalam Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah.

Sebenarnya Pulo Geulis bukanlah pulau sebenarnya, dan ia juga bukan merupakan delta sungai. Tetapi karena aliran Sungai Ciliwung terbelah dan kemudian menyatu kembali tepat sebelum Kebun Raya Bogor maka Pulo Geulis tampak seperti pulau.

Pulo Geulis ini sangat padat penduduknya. Dengan luas wilayah sekitar 3,5 hektare, Pulo Geulis dihuni oleh kurang lebih 2.500 jiwa; dengan kata lain kepadatannya sekitar 700 jiwa per hektare.

Penduduk Pulo Geulis kebanyakan berasal dari suku bangsa Sunda dan Tionghoa. Tempat ini agaknya telah dihuni orang semenjak ratusan tahun silam. Di tengah pulau ini terdapat sebuah kelenteng tua bernama Wihara Mahabrahma yang dibangun pada abad ke-18, yang diyakini sebagai kelenteng pertama di Bogor. Meskipun kecil dan kurang terpelihara, Wihara Mahabrahma ini merupakan rumah ibadah yang dianggap penting di Bogor, yang selalu disertakan dalam upacara perayaan Imlek di Kota Bogor.

Kp. Pulo Geulis dilihat dari Jalan Riau, Bogor

Pulo Geulis dapat dicapai dengan berjalan kaki melewati jembatan-jembatan yang menghubungkannya dengan tepian Sungai Ciliwung di sebelah barat (lingkungan Jalan Roda) dan sebelah timur (Jalan Riau). Jalan Riau ini berada tidak jauh di sebelah barat Terminal Bus Baranangsiang.

Pulo Geulis berarti pulau yang cantik (Sd. geulis = cantik). Sebelumnya pada masa dahulu pulau ini dikenal sebagai Pulau Parakan Baranangsiang; namun ada pula yang menyebutnya “Rawa Bangke”. (bang imam/Wikipedia)

Pengadaan Mesin Pemisah Sampah Resahkan Pemulung di Bantar Gebang

TPA Bantargebang, Bekasi/ist

BEKASI, (PRLM).- Rencana pengadaan mesin pemisah sampah meresahkan ribuan pemulung yang sehari-hari memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Pemulung khawatir, keberadaan mesin tersebut akan mematikan mata pencaharian utama mereka.

Keresahan tersebut sebenarnya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu, saat rencana pengadaan mesin mulai didengungkan. Kekhawatiran pun makin memuncak karena satu instalasi mesin yang dapat memilah sampah secara otomatis tersebut akan mulai dioperasikan.

"Kami khawatir, pengadaan mesin itu akan mengakibatkan terjadinya monopoli sampah di Bantargebang oleh PT Godang Tua Jaya selaku pengelola TPST," ucap Muslimin (60), salah seorang pengelola limbah, ketika ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu.

Hal itu, lanjut Muslimin, bisa terjadi karena mesin yang beroperasi dengan sistem ban berjalan itu memilah sampah dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama khusus memisahkan sampah plastik, dilanjutkan dengan pemilahan sampah anorganik lainnya, dan terakhir sampah yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos.

Selama ini, dua tahap pemilahan sampah dikerjakan oleh sekitar enam ribu pemulung yang ada. Perputaran uang yang terjadi setiap harinya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Seperti diakui Yuregi (17), salah satu pemulung, yang dalam sehari mendapat uang hasil penjualan sampah antara Rp 60.000,00 hingga Rp 100.000,00.

Dengan dioperasikannya mesin tersebut, Muslimin yang membawahi seribu pemulung khawatir, PT Godang Tua Jaya akan memonopoli sampah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Namun kekhawatiran tersebut dibantah.

Vice Managing Director TPST Bantargebang Linggom Toruan, dihubungi Sabtu (26/2), meyakinkan bahwa keberadaan mesin pemilah sampah tak akan serta-merta menyingkirkan pemulung. "Justru ini cara kami menunjukkan kepedulian kepada mereka yang selama ini berjasa pada lingkungan. Dengan adanya mesin, pemulung bisa bekerja lebih manusiawi karena perlu mengaduk-aduk timbunan sampah yang sangat rawan akan kecelakaan," tuturnya.

Dikatakannya, mesin justru dapat meningkatkan pendapatan pemulung, berikut pengepul dan pengelola limbah. Sebab sampah yang terkumpul bisa lebih banyak.

Lebih lanjut Linggom mengatakan, pengoperasian mesin tersebut baru akan diaktifkan tahun depan. Saat ini pengerjaan baru sampai pemasangan instalasi pendukungnya.

Satu instalasi dapat memilah seribu ton sampah dan dikerjakan oleh seribu pemulung. "Sisanya yang masih berupa gundukan bukit sampah tetap bisa dipilah pemulung seperti biasa," katanya.

Sementara mengenai status perekrutan karyawan yang akan beroperasi di instalasi mesin pemilah, Linggom mengatakan pihaknya masih akan membahasnya. "Semua tergantung kesepakatan dengan para juragan sampah yang ada. Sampai kesepakatan tercapai, sosialisasi mengenai hal ini akan terus dilakukan," ucapnya. (A-184/A-26).***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

UNDANGAN PRA-KUALIFIKASI ICWRMIP DI BEKASI

Proyek kegiatan di Bekasi (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang) untuk LSM untuk membentuk dan mengelola Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang akan mendampingi masyarakat melaksanakan kegiatan ditingkat desa/kelurahan untuk kegiatan tahun 2011 - 2012.

Iklan di Koran Tempo, Kamis, 24 Pebruari 2011