158 Orang Ini Tidak Mengikuti Tes Honorer K2 Kota Bekasi

Hanya 3.132 Yang Hadir Saat Tes

Kota Bekasi (BIB) - Data hasil uji publik Tenaga Honorer Kategori II (K2) di Kota Bekasi adalah 4.4.32 orang. Namun hingga hasil verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi menyusut menjadi 3.076 orang.

Sementara Daftar Calon Peserta Tes K2 Kota Bekasi per 3 Nopember 2013 mencapai 3.290 orang atau bertambah 214 peserta.

Pada pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) yang dilakukan serentak di berbagai sekolah di wilayah Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, hanya 3.132 orang yang mengikuti tes, sisanya sebanyak 158 orang tidak mengikuti tes atau tidak hadir pada pelaksanaan tes TKD maupun TKB yang digelar oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Berikut ini nama-nama K2 yang tidak mengikuti tes : 

Agenda Tahunan di Bekasi itu Bernama Banjir

Yuk Lihat Festival Banjir Bekasi 2014

salah satu anak tetap terobos banjir

Bekasi Selatan (BIB) - Mengapa banjir selalu datang setiap tahun? Awal tahun 2014 ini kedatangan banjir lebih cepat yakni sejak Minggu sore tanggal 12 Januari hingga Senin siang tanggal 13 Januari 2014.

Terlalu seringnya banjir di Kota Bekasi dan belum ada penanganan yang signifikan menjadikan masyarakat melihat kedatangan banjir hanya sebagai agenda tahunan, Ya... karena pasti datang tiap tahun maka dianggap biasa dan mirip seperti agenda tahunan layaknya Ujian Nasional (UN).

"Banjir sih sudah agenda tahunan pak. Tapi, alhamdulillah semua buku dan barang berharga lainnya sudah diamankan..."

Proses Panjang Tenaga Honorer Menjadi PNS

Bekasi (BIB) - Jika tetap berkeinginan menjadi PNS lewat proses pada Tenaga Honorer, sungguh tergolong panjang dan melelahkan. Karena banyak rintangan, halangan dan hambatan yang sudah didepan mata.

Halangan justru berawal dari tindakan semena-mena pimpinan langsungnya yang membuatkan SK hingga persoalan penghambatan pada tingkat aturan yang dibuat serumit mungkin.

Untuk mengingatkan kita kembali tentang proses Tenaga Honorer menuju PNS, berikut kami sampaikan kronologisnya :

Diadu Berdasarkan Kategori

Surat Edaran Menpan Nomor 05 Tahun 2010 merupakan awal pendataan Tenaga Honorer secara nasional. Dan dalam SE ini kemudian mengatur Tenaga Honorer dipisahkan dan diadu antara Kategori I biasa disebut K1 dan Kategori II yang lebih populer disebut K2.

Setelah memisahkan kategori honorer, kemudian dilanjutkan dengan SE 03 Tahun 2012 yang menjelaskan proses selanjutnya tentang K1 dan K2.

SE Bersama US SD dan UN Mendikbud dengan Mendagri

Kepada Yth. :
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN BERSAMA

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2014 serta menindaklanjuti Permendikbud 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ual dan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (USMPK) dan Ujian Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sbb :

1. Untuk pelaksanaan Ujian Sekolah (US) pada Sekolah Dasar yang sederajat, diminta :

a. Pemerintah Provinsi melaksanakan :

1) Sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A Tahun Pelajaran 2013/2014, koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di provinsi dalam rangka persiapan pelaksanaan US.

[Hambatan] Honorer Menuju PNS...!!!!

Bekasi (BIB) - Tidak banyak yang curiga, jika Panselnas (Panitia Seleksi CPNS Nasional) juga bisa 'bermain', mengubah jawaban seseorang menjadi benar dengan sengaja memperlambat pengumuman CPNS utamanya terhadap Tenaga Honorer Kategori II (K2).

Kecurigaan itu bukan tidak mungkin, sebab tidak ada yang mengawasi Panselnas dalam mengolah hasil LJK K2. Jika yang mengawasi BPK, BPKP dan KPK, benarkah?

Bagaimana teknis pengawasan, siapa tenaganya, dan kapan mereka mengawasi Panselnas...!!!

Hingga hari ini, semua masih menuding bahwa selama ini 'permainan' KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) hanya dilakukan oleh daerah dan instansi dalam merekrut pegawai menjadi PNS.

Kecurigaan terhadap praktek KKN oleh lembaga/kementerian/instansi dan provinsi/kab/kota dibuktikan dengan diambil alihnya proses seleksi CPNS oleh pusat dalam hal ini MenPAN-RB dan BKN. 

Pengambilalihan ini juga dilegalisasi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berbekal aturan tersebut, pengadaan PNS pada instansi/lembaga/kementerian dan provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan sepenuhnya oleh Kemen PAN-RB dan BKN.