Kisi-Kisi Materi Ujian CPNS Dihapus Dari Web Kemenpan

Bang Imam (dua dari kanan) Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi

Kota Bekasi (BIB) - Entah karena masalah apa, hanya beberapa hari kisi-kisi materi ujian CPNS dan waktu pelaksanaan ujian kompetensi dasar tahun 2012 di hapus di laman www.menpan.go.id.

"Padahal kisi-kisi itu penting untuk dipelajari oleh peserta CPNS yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 08 September 2012 besok," ujar Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST. Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi.

Kisi-kisi materi ujian CPNS tersebut merupakan Perubahan Atas Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS. Permen itu bernomor 233 (download disini Permen PAN&RB 233 Tahun 2012).

Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

Guru Honorer Kota Bekasi. Foto: LSM Sapulidi

A. Pemanggilan

1. Pemberitahuan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) atau tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dan diterima, disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

2. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat tercatat.

3. Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan CPNS, harus memperhitungkan letak geografis, alamat yang dituju, dan ketersediaan waktu untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.

4. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 2 dan angka 3 di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

2. Tes Kompetensi Bidang Menuju PNS

Guru Honor dan Walikota Bekasi. Foto: LSM Sapulidi

1. UMUM

a. TKB dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.

b. Dalam menyusun materi soal TKB harus disesuaikan dengan formasi jabatan atau pekerjaan. Dengan demikian, materi soal TKB untuk jabatan yang satu berbeda dengan jabatan yang lain.

c. PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan soal TKB untuk lowongan formasi jabatan fungsional tertentu berdasarkan materi ujian yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu.

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Menuju PNS

1. TES KOMPETENSI DASAR (TKD) UMUM

 

a. Materi TKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi dibuat oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

b. Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menetapkan Standar Operating Procedure (SOP) penyusunan materi TKD dan LJK.

c. TKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional, dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas, dan inisiatif.

Ini Syarat K2 Menjadi PNS

Guru Honorer Kota Bekasi. Foto: LSM Sapulidi

Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Yang Tidak Dibiayai Oleh APBN/APBD Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

A. UMUM

Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

 

B. PERSYARATAN

• usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;
• mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus;
• penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD;
• bekerja pada instansi pemerintah;
• dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB);
• syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.