Rabu, 09 Maret 2011

Ini Daftar 67 Titik Banjir di Kota Bekasi

MENGUNGSI : Kondisi banjir 2 Pebruari 2007 di Perumahan Bintara Jaya Permai, Kota Bekasi
67 Titik Rawan Banjir di Kota Bekasi itu adalah :

I. KECAMATAN BEKASI TIMUR

  1. Perumnas III
  2. Perumahan Arenjaya
  3. Perumahan Danita
  4. Perumahan Durenjaya
  5. Karang Kitri
  6. Perumahan Margahayu Jaya
  7. Perumahan Villa Kartini

Pembangunan Waduk, Monyet Liar Tergusur Waduk

Seekor monyet liar yang bermukim di obyek wisata Goa Kreo Semarang, terancam terusir dari habitatnya, akibat pembangunan waduk jatibarang di desa Kandri Kecamatan Gunungpati Semarang.(Foto: Kompas)
SEMARANG, KOMPAS.com — Tiga ratusan monyet liar yang bermukim di obyek wisata Goa Kreo Semarang terancam terusir dari habitatnya akibat pembangunan Waduk Jatibarang di Desa Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Monyet-monyet dari jenis monyet ekor panjang ini biasanya menggantungkan hidupnya dari kunjungan wisatawan yang memberinya makan.

Menurut warga Desa Kandri, Hartadi (34), saat ini monyet-monyet liar tersebut sering terpaksa harus turun sampai ke permukiman penduduk dan mengambil makanan di rumah-rumah penduduk. Meskipun pihak pengelola obyek wisata Goa Kreo tetap memberinya makan ketela, hal itu tidak mencukupi.

"Yang pasti karena suasananya jadi panas. Pohon-pohon, kan, banyak yang ditebang, kebun penduduk juga sudah tidak ada. Mungkin saja mereka masih kelaparan. Tapi, nggak banyak, kok, paling satu-dua ekor," kata Hartadi, Rabu (9/3/2011).

Monyet-monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) ini bermukim di Goa Kreo sejak ratusan tahun lalu. Keberadaannya tak lepas dari legenda pembangunan Masjid Agung Demak yang dibangun Sunan Kalijaga. Selama ini, monyet-monyet itu menjadi daya tarik utama obyek wisata Goa Kreo.

"Sebenarnya kita membayangkan kalau monyet-monyet di sini seperti di Sangeh. Jinak dan bisa bergaul dengan manusia. Kami selaku warga sudah bertahun-tahun melatih mereka bergaul dengan manusia dan ini sudah mulai akrab, namun malah terancam digusur," kata Kasmani, warga yang lain.

Pembangunan Waduk Jatibarang dimulai pada September 2009 sebagai pengendali banjir di Kota Semarang, menjaga ketersediaan air minum, dan sebagai pembangkit tenaga listrik. Waduk seluas 46,56 hektar ini, selain mengancam kelangsungan hidup monyet-monyet liar yang sudah jinak, juga menenggelamkan sawah dan kebun produktif serta menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

Sumber : Kompas Online

Selasa, 08 Maret 2011

Andi Sudirman, Penjaga Pintu Air yang Bangga Jadi 'Maskot'

Foto: mawarbiru.net
Jakarta - Andi Sudirman sehari-hari berkecimpung di 'dunia perairan'. Maklum pekerjannya selama hampir 24 tahun adalah menjaga pintu air Katulampa Bogor. Setelah lebih dari dua dekade bekerja, betapa senangnya dia bisa kuliah lagi dan menyandang gelar 'maskot' alias mahasiswa kolot.

"Alhamdulillah Pak Andi bisa jadi maskot alias mahasiswa kolot (tua) dengan biaya sendiri. Tahun 2007 mulai kuliah dan beres kuliah tahun 2010," ujar Andi saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa (8/3/2011).

Pria kelahiran 17 Juli 1967 ini, menjadi petugas di Pintu Air Katulampa Bogor sejak 1987. Kala itu, dia belum lama lulus dari bangku SMA. Keinginan awalnya adalah menjadi seorang marinir, sayang dia tidak lulus dalam tes penerimaan.

Senin, 07 Maret 2011

Kebersihan Lingkungan , Energi Listrik yang Dihasilkan Mencapai 8 Megawatt

Pengolahan Sampah Diperluas


JAKARTA – Dinas Kebersihan DKI Jakarta segera memperluas tiga tempat pengolahan sampah terpadu di dalam kota tahun ini. Hal ini terkait dengan terus meningkatnya sampah rumah tangga dan industri di Jakarta. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna mengatakan tiga lokasi yang akan ditingkatkan kapasitas pengolahan sampahnya, yakni Intermediate Treatment Facilities (ITF) Cakung, ITF Sunter, dan pembangunan sentra 3R (reuse, reduce, dan recycle) di Marunda, Jakarta Utara. “Kami akan menawarkan proyek perluasan ini kepada perusahaan swasta.

Jadi, semua kegiatan pengolahan dan peralatan adalah tanggung jawab mereka,” kata dia, Minggu (6/3). Eko menambahkan nantinya kapasitas pengolahan sampah akan ditingkatkan sampai 1.200 ton per hari di ITF Marunda dan Sunter dan 1.500 ton per hari di ITF Cakung- Cilincing. Lelang untuk proyek tersebut akan dilakukan tahun ini. Pemprov DKI berencana membayar 20 dollar AS (setara 180 ribu rupiah) untuk setiap ton limbah yang diproses. Saat ini, kata Eko, pembangunan ITF Cakung tengah dalam proses persiapan tender sehingga pada April atau Mei tahun ini tender bisa dilaksanakan dan secepatnya ditentukan pemenang tender.

Dengan begitu, pada bulan Juli diharapkan pembangunan fi sik dapat dimulai. ITF Cakung akan menerapkan pengolahan sampah dengan teknologi Mechanical Bio-Treatment (MBT) pada lahan dan fasilitas yang murni dimiliki swasta itu. Ditargetkan tempat pengolahan sampah ini mampu mengolah sampah sebanyak 1.300 ton per hari dan akan menghasilkan energi listrik hingga mencapai 8 megawatt pada tahun 2012. “Meski diprediksi selesai tahun 2012, ITF Cakung mulai menerima sampah secara bertahap. Tahap awal direncanakan menerima sebanyak 500 ton sampah per hari mulai Juli nanti.

Setelah pembangunan selesai pada tahun 2012, intalasi ini tentu akan beroperasi optimal,” kata Eko. Tahun ini, dikatakan Eko, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga akan membangun ITF dengan teknologi waste to energy di lokasi pengoperasian sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sunter. Pihaknya akan melakukan peningkatan teknologi SPA Sunter menjadi ITF Sunter. Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga akan bekerja sama dengan pihak swasta. Skema Kerja Sama Skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam membangun infrastruktur pengolahan sampah ITF Sunter akan diterapkan dalam proyek ini. Skema KPS dipilih, karena lahan seluas 4,5 hektare di Sunter dimiliki murni oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Namun, kita libatkan swasta untuk membangun dan meng operasikanya. Pola kerjasamanya bisa build, operate, and transfer (BOT). Langkah ini diambil agar pembangunannya tidak terlampau membebani APBD,” tuturnya. Sedangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pemprov DKI Jakarta yang berada di luar Jakarta akan difungsikan sebagai TPST Regional yang dapat dimanfaatkan oleh daerah penyangga ibu kota, sesuai konsep Megapolitan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo telah memasukkan program tempat pengelolaan sampah terpadu dalam kota ini sebagai program unggulan tahun ini.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yusi Sofia, menjelaskan pihaknya terus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam hal penanggulangan sampah. Saat ini, volume sampah di DKI sudah mencapai 6.592 ton per hari dan diprediksi mengalami kenaikan setiap tahun sekitar 5 persen. Bahkan, pada 2030, volume sampah diprediksi mencapai 9 ribu ton per hari. 

Sumber : Koran Jakarta

Buntut Pembengkakan Anggaran, Program Jamkesda Kabupaten Karawang Dihilangkan

Jaminan Kesehatan Masyarakat di daerah jadi JAMKESDA
KARAWANG, (PRLM).- Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Kabupaten Karawang akan dihapuskan. Hal tersebut disebabkan karena membengkaknya anggaran Jamkesda pada 2010 hingga Pemkab Karawang berhutang. Sebagai gantinya, Pemkab Karawanga akan menggandeng PT Askes, sebagai mitra untuk mengatasi kesehatan bagi 551 ribu keluarga miskin yang sebelumnya merupakan peserta Jamkesda.

Bupati Karawang, Ade Swara, Minggu (6/3) mengatakan, setelah ada data yang riil, Pemkab Karawang mengubah pola pembayaran klaim Jamkesda. Tadinya, anggaran itu dikelola oleh Dinas Kesehatan, kemudian dinas membayarkannya sesuai jumlah klaim dari belasan rumah sakit yang ada. 

Tahun ini, rencananya anggaran untuk Jamkesda itu, akan dikelola oleh PT Askes. Tujuannya, supaya anggaran itu lebih terarah dan tepat sasaran. Bahkan, Ade telah memerintahkan untuk segera membahasnya. Termasuk juga mempercepat penandatanganan kerja sama (MoU). 

Seharusnya, MoU tersebut terlaksana pada Jumat (4/3) kemarin. Akan tetapi, ada permasalahan teknis, sehingga MoU itu ditunda. "Saya pikir seluruh dinas sudah siap. Ternyata belum," ujarnya.

Pola baru ini ditetapkan untuk mengganti pola yang lama. Pasalnya, jika masih menggunakan pola lama, khawatir permasalahan tahun lalu akan kembali terjadi. Dampak buruknya, hutang pemkab terhadap klaim rumah sakit akan semakin membengkak. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan bagi Jamkesda, akan terpotong untuk pembayaran hutang tersebut. "Saat ini saja, hutang kita masih Rp 8,3 miliar lagi," katanya.

Sementara itu, salah satu alasan tertundanya penandatanganan perjanjian kerja sama itu, karena masalah hutang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Asep Hidayat Lukman, mengatakan, anggaran Jamkesda tahun ini mengalami penurunan, dari Rp 30 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. 

Sebenarnya, kata dia, meskipun ada penurunan, tapi tak akan menjadi masalah terhadap program ini. Akan tetapi, pihaknya kebingungan terkait dengan permasalahan hutang tahun sebelumnya. Dengan kata lain, hutang tersebut bisa dibayarkan dari memotong anggaran Jamkesda yang sudah ada, atau menggunakan dana lain. "Masalah ini, yang harus menjadi pertimbangan PT Askes," ucapnya. (A-186/das)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online