Upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik oleh Pemerintah, Peritel dan Masyarakat

diskusi wartawan, Kemen-LH

Secara umum pola penanganan sampah di Indonesia hanya melalui tahapan paling sederhana, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Selama puluhan tahun pola penanganan tersebut telah berlangsung dan terpateri menjadi kebijakan yang umum dilaksanakan pemerintah. Pada 8 Mei 2008, Pemerintah menetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengubah paradigma menjadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumberdaya (resources recycle).

Tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran-ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Kegiatan pengurangan sampah tersebut bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas pada umumnya melaksanakan tiga kegiatan dimaksud melalui upaya-upaya yang cerdas, efisien dan terprogram.

Wajah Dunia Pada 2050 Tak Bisa Dikenali

ilustrasi bumi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pertambahan penduduk yang lebih makmur dan bersaing untuk memperoleh sumber daya yang kian langka dapat membuat dunia "tak bisa dikenali" paling lambat pada 2050, demikian peringatan beberapa peneliti dalam konferensi utama ilmu pengetahuan di AS, Ahad (20/2).

PBB telah meramalkan penduduk global akan mencapai tujuh miliar pada tahun ini, dan bertambah jadi sembilan miliar pada 2050. "Kebanyakan pertumbuhan justru terjadi di negara miskin, terutama di Afrika dan Asia Selatan," kata John Bongaarts dari organisasi nirlaba Population Council.

Untuk memberi makan semua mulut itu, "kita nantinya perlu menghasilkan sebanyak mungkin pangan dalam 40 tahun ke depan sebagaimana telah kita lakukan dalam 8.000 tahun belakangan", kata Jason Clay dari World Wildlife Fund dalam pertemuan tahunan tersebut yang diselenggarakan oleh American Association for the Advancement of Science (AAAS).

"Hingga 2050 takkan ada sisa planet yang bisa dikenali", jika kecenderungan saat ini berlanjut, kata Clay. Penduduk yang bertambah akan memparah masalah, seperti berkurangnya sumber daya, kata John Casterline, Direktur Initiative in Population Research di Ohio State University.

Namun penghasilan manusia juga diperkirakan akan naik selama 40 tahun ke depan --tiga kali lipat secara global dan jadi delapan kali lipat di negara berkembang. Kondisi itu justru menambah berat beban bagi pasokan makanan global.

Orang cenderung mendatangi rangkaian gerai makanan saat penghasilan mereka meningkat. Mereka mengkonsumsi makin banyak daging dibandingkan dengan ketika penghasilan mereka lebih sedikit, kata para ahli tersebut.

Diperlukan sebanyak 3,4 kilogram padi-padian untuk menghasilkan satu pon daging, dan sebanyak tiga sampai empat pon padi-padian untuk menghasilkan satu pon keju atau beberapa telur, kata para ahli itu.

"Makin banyak orang, makin banyak uang, makin banyak konsumsi, tapi planetnya tetap yang lama," kata Clay kepada AFP. Ia mendesak para ilmuwan dan pemerintah untuk mulai melakukan perubahan sekarang untuk menghasilkan makanan.

Sementara itu, ahli kependudukan menyerukan pendanaan lebih banyak buat program keluarga berencana guna membantu mengendalikan pertumbuhan jumlah manusia, terutama di negara berkembang.

"Selama 20 tahun, sangat sedikit penanaman modal di sektor keluarga berencana, tapi perhatian mulai balik lagi sekarang, sebagian gara-gara faktor lingkungan hidup seperti pemanasan global dan harga pangan," kata Bongaarts.

"Kami ingin meminimkan pertumbuhan penduduk, dan satu-satunya cara yang tersedia untuk melakukan itu ialah melalui program keluarga berencana yang lebih efektif," kata Casterline.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola pengendapan. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan.

Akibat pemanasan global dan kebutuhan akan perut manusia sangat menekan spesies ikan besar di lautan. Penangkapan ikan secara berlebihan oleh manusia membuat makin sedikit ikan besar pemangsa yang berenang di berbagai samudra di dunia, kata beberapa ilmuwan Jumat (18/2).

"Penangkapan ikan secara berlebihan tentu saja telah berlangsung dan menimbulkan dampak 'ketika kucing tak ada, tikus berkeliaran' terhadap lautan kita," kata Villy Christensen, profesor di UBC Fisheries Centre.

Para peneliti itu juga mendapati lebih dari separuh (54 persen) kemerosotan populasi ikan pemangsa telah terjadi selama 40 tahun terakhir. Sebanyak 76 juta ton makanan laut komersial dilaporkan telah ditangkap pada 2006. Itu berarti "tujuh triliun hewan dibunuh dan dikonsumsi oleh kita atau ternak kita", kata ilmuwan UBC Reg Watson.

Watson mengatakan kegiatan penangkapan ikan telah berkembang selama beberapa dasawarsa belakangan, sehingga secara keseluruhan mencapai posisi 1,7 miliar watt, atau 22,6 juta tenaga kuda, di seluruh dunia tahun itu.

Red: Stevy Maradona
Sumber: Antara/Republika Online

Sampah Numpuk,Ciliwung Kritis

BOGOR-Setelah krisis pangan dan energi,kini giliran air bersih yang terancam kritis. Hal itu terlihat dari kualitas air sungai yang buruk akibat tercemar limbah.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf mengatakan, krisis air bersih menjadi problematika selanjutnya di masyarakat. Salah satu penyebabnya karena sumur resapan berkurang, sehingga air tanah yang ada di permukaan kian terkikis. Untuk itu, lanjut Dede, sungai-sungai yang ada perlu dirawat dan diperhatikan. Dede mengimbau masyarakat agar tak memuang sampah ke sungai serta menanam pohon di sekitaran daerah aliran sungai (DAS). “Ciliwung rusak hirup balangsak!” ujar Dede ketika melakukan aksi bebersih Ciliwung,di Kelurahan Kedunghalang,Sabtu (5/2).

Mengambil contoh keadaan sungai Ciliwung, Dede mengatakan,sungai tersebut tiap tahun kondisinya kian parah. Kerusakan lingkungan yang terjadi sangat signifikan. Apabila tidak disikapi dari sekarang,hal-hal yang tidak diinginkan mungkin saja terjadi. Dede mengatakan, kondisi level sungai-sungai besar di Indonesia masuk pada level cemar berat. Tak terkecuali Sungai Ciliwung. “Cemar berat artinya sudah menjadi batas akhir, bisa dibilang gawat dan patut diwaspadai,”terangnya.

Menurut Dede, bukan sampah saja yang menjadi penyumbang pencemaran air sungai. Namun,juga sumbangan limbah rumah tangga berbahan kimia serta limbah-limbah pabrik. Untuk itu,Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tengah menggodok peraturan untuk pemantauan, pengawasan, dan perlindungan DAS mulai dari Sungai Ciliwung,Cisadane, Citarum dan Cimanuk. “Pemerintah masing-masing wilayah yang dilewati DAS,nantinya yang akan bertanggung jawab dalam program ini,” tandasnya.

Dede mengapresiasi langkahlangkah yang dilakukan aktivis  peduli lingkungan, seperti yang dilakukan Komunitas Peduli Ciliwung (KCP). Menurut Dede,perlu adanya kesadaran masyarakat,untuk mulai peduli terhadap lingkungan. KCP yang telah memunguti sampah di Ciliwung sejak Februari 2009 lalu itu, dinilai Dede sebagai langkah konkret dalam mencegah krisis air bersih yang mengancam. “Seperti apa yang saya lakukan hari ini (Sabtu (5/2), efeknya adalah ada rasa malu pada warga, sehingga mereka enggan buang sampah ke sungai lagi,” imbuh Dede.(ric)

Sumber : Radar Bogor Online

Penanganan Sungai Citarum Harus Komprehensif

sungai citarum dilihat dari udara

SOREANG,(PRLM).- Bupati Bandung Dadang M. Naser mengakui biaya yang dibutuhkan untuk mengelola Sungai Citarum cukup besar. Bahkan menurut dia, biaya tersebut bisa mencapai triliunan rupiah. Hal ini dikarenakan, penanganan Sungai Citarum tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus komprehensif mulai dari hulu sampai hilir yang dititikberatkan kepada aspek tehnis dan sosial ekonomi. 

Menurut perhitungan Bupati, biaya yang dibutuhkan untuk menangani aliran Sungai Citarum mencapai Rp 2 hingga 3 triliun. Dengan biaya sebesar itu, ia yakin penanganan Sungai Citarum bisa dilakukan secara maksimal. “Menangani Citarum bukan hanya memperlebar atau mengeruk kedalaman sungainya saja, tapi juga harus diupayakan penanganannya dari hulu hingga hilir” katanya kepada wartawan, Senin (21/2).

Seperti diketahui hulu sungai Citarum berada di seputar Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dadang menambahkan, dana pengelolaan Sungai Citarum yang saat ini masih berkisar senilai Rp 300 miliar dinilainya tidak akan mencukupi untuk membiayai pengelolaan sungai Citarum secara maksimal. 

Sehingga tidak heran kondisi sungai Citarum pada musim hujan terus meluap dan membanjiri rumah penduduk khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang. "Adapun upaya Pemkab Bandung dalam menangani Banjir akibat luapan sungai Citarum yakni dalam waktu dekat akan segera membangun sejumlah danau buatan atau embung yang tersebar di beberapa lokasi untuk menampung sebagian aliran sungai Citarum. Mudah-mudahan dengan cara ini luapan sungai Citarum yang sering membanjiri rumah penduduk bisa diminimalisasi atau dikurangi,” tuturnya.

Danau buatan ini juga, lanjutnya, bisa digunakan untuk kepentingan pabrik atau industri yang membutuhkan pasokan air. "Dan pada musim kemarau, air yang tertampung di danau buatan ini bisa digunakan untuk kepentingan pabrik atau industri yang membutuhkan pasokan air cukup banyak,” kata Dadang.

Ia berharap, upaya penanganan sungai Citarum ini juga bisa mengikutsertakan masyarakat untuk tetap peduli terhadap lingkungan minimal dengan tidak membuang sampah sembaranagn ke aliran sungai. Ia pun mengajak masyarakat untuk rajin menanam pohon-pohonan agar kondisi kesehatan lingkungan tetap nyaman. "Mari kita sama-sama menanam pohon agar lingkungan kita hijau, sehingga akan membuat kehidupan kita tetap nyaman,” tambahnya.(A-194/A-88)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Pos Pemantauan P2C Diresmikan

Azhar Laena, Ketua DPRD saat gunting pita

Jatiasih, Bekasi : Pos Pemantauan Pertemuan Kali Cileungsi-Cikeas dan Kali Bekasi (P2C) diresmikan oleh Azhar Laena, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sabtu, 19 Pebruari 2011. Pos ini berfungsi sebagai pemantau ketinggian dan posisi tingkat kebencanaan akibat meluapnya Kali Cileungsi dan Kali Cikeas.

Pos Pemantauan ini persis berada di pertemuan Cikeas-Cileungsi menjadi Kali Bekasi di atas tanggul pengaman Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat.

Pos Pemantauan P2C ini merupakan sumbangan dari Bank Mandiri lewat kepedulian perusahaan terhadap masyarakat atau CSR. P2C ini langsung menghadap pertemuan Kali Cileungsi-Cikeas dengan tinggi sekitar 8-10 meter, ukuran 4x4 meter, dilengkapi dengan perangkat radio komunikasi, papan pencatatan siklus air, dan 1 buah perahu karet.

Posko Pemantauan P2C ini diberikan pertanggungjawaban pemakaiannya kepada Komunitas Peduli Informasi (KOMPI-887), sebuah komunitas peduli kebencanaan di bidang radio komunikasi.

Pos Pemantauan P2C ini dirasa sangat bermanfaat kedepan untuk mengantisipasi keadaan darurat (early warning system) terhadap kemungkinan siklus bencana banjir yang terjadi 5 tahunan sekali di Bekasi.

Pos Pemantauan P2C di PGP

Karena, Perumahan PGP merupakan salah satu dari 67 titik banjir terparah yang terjadi pada Pebruari 2007 lalu di Kota Bekasi. Hal ini disebabkan karena perumahan tersebut persis berada di pertemuan Kali Cileungsi-Cikeas menjadi Kali Bekasi.

Hadir dalam peresmian tersebut, Marsma TNI Tedy Sutedjo, S.Sos Direktur Operasi dan Latihan pada Deputi Bidang Operasi SAR BASARNAS, Azhar Laena Ketua DPRD Kota Bekasi, Encu Hermana Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan mewakili Wakil Walikota Bekasi, Feri Fajar dari perwakilan Bank Mandiri Wilayah V Jakarta, Camat Jatiasih, Lurah, Muhammad Djafar Ketua Wilayah 11 RAPI Bekasi, Iqbal Daut, SH Ketua Lokal ORARI Bekasi, Kapolsek, Koramil, pengurus KOMPI-887, dan tokoh masyarakat sekitar perumahan PGP. (bang imam)