Perizinan Berusaha Tahun 2026

Jakarta (BHC) - Ada yang baru dalam proses perizinan berusaha tahun 2026. Pertama, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBBR). Dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Kedua, terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Dengan demikian KBLI 2020 sudah bertransformasi ke KBLI 2025.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (PPBBR)

Pengumuman!!! Pelaku Usaha dengan data proyek transisi PP 28 yang persyaratan tata ruangnya telah terbit namun perizinan berusaha belum selesai, dipersilahkan untuk mengakses Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha (Data Lama) sebagai acuan dalam proses penyelesaian perizinan.

Informasi 

Panduan ini untuk pelaku usaha yang telah memiliki kondisi sebagai berikut :

• Memiliki Persyaratan Dasar Tata Ruang yang telah terbit, namun belum melakukan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
• Memiliki Persyaratan Dasar Tata Ruang Terbit, tapi data perlu perbaikan persyaratan;
• Memiliki Persyaratan Dasar Tata Ruang Terbit, Data Permohonan Status lain (misal : menunggu pembayaran PNBP Status lebih dari 7 hari kerja);
• Memiliki Persyaratan Dasar Tata Ruang Terbit, tapi tidak ada permohonan fasilitas yang sedang berproses.

maka klik panduan ini : Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha PP 28 Tahun 2025

Sektor Perizinan Berusaha (PB);

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Ketenaganukliran
6. Perindustrian
7. Perdagangan dan Metrologi Legal
8. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Transportasi
10. Kesehatan, Obat, dan Makanan
11. Pendidikan dan Kebudayaan
12. Pariwisata
13. Keagamaan
14. Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
15. Pertahanan dan Keamanan.

PB UMKU

1. Ekonomi Kreatif
2. Informasi Geospasial
3. Ketenagakerjaan
4. Perkoperasian
5. Penanaman Modal
6. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Lingkungan Hidup.

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

• Legalitas Usaha
• KKPR (Darat, Laut, Hutan)
• Persetujuan Lingkungan (PL) untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan UKL-UPL (SPPL)
• PBG dan SLF
• Perizinan Berusaha
• PB UMKU

Persyaratan Dasar Usaha dan/atau Kegiatan;

1. KKPR (RDTR)
2. PL (Amdal dan UKL-UPL : AmdalNet)
3. PBG dan SLF (simpbg)

Download : PP Nomor 28 Tahun 2025

KBLI 2025

Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025 : unduh disini : KBLI 2025

#BangImamBerbagi #PP282025 #BPS72025 #PPBBR #KBLI2025 #2025