Update NIP PPPK Paruh Waktu di DKI Jakarta Tahun 2025

16.591 Orang

Jakarta (BHC) - Target usulan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sebanyak 16.591 orang. Namun, usulan masuk baru 16.511 orang, 7.674 MS, dan 3.434 orang dinyatakan BTS.

Sehingga progres PPPK Paruh Waktu di DKI Jakarta masih mandek.

Sementara itu, NIP PPPK Paruh Waktu 2025 untuk Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 46%, dengan rincian; 

• Target Usulan = 16.591 orang
• Jumlah Usulan = 16.511 orang
• MS = 7.674 orang
• BTS = 3.434 orang
• TMS = 0 orang

PPPK Paruh Waktu di Aceh Tahun 2025

Banda Aceh (BHC) - Provinsi Aceh melalui Kantor Regional XIII BKN sedang mengusulkan PPPK Paruh Waktu di Wilayah Aceh. Jumlah PPPK Paruh Waktu yang diusulkan dari Aceh sebanyak 53.103 orang. ACC Pertek sebanyak 47.458 orang.

Yang masuk BKN sebanyak 50.187 orang. Masih ada proses di BKN sebanyak 296 orang. Perbaikan dokumen masih ada 2.423 orang.

Sedangkan yang TMS sebanyak 10 orang 

Ada beberapa wilayah yang belum mengusulkan PPPK Paruh Waktu di Provinsi Aceh. Diantaranya, Provinsi Aceh sendiri, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Gayo Lues.

Progres PPPK Paruh Waktu di Aceh tergolong lambat.

Berikut Data Terbaru Per Novemver Tahun 2025 Usulan PPPK Paruh Waktu di Aceh :

Kondisi Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

7.674 Murid Putus Sekolah

Kota Bandung (BHC) - Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah peserta didik terbanyak. Pada Tahun Ajaran 2024/2025, jumlah peserta didik di Provinsi Jawa Barat mencapai 9.388.048 murid.

Dan ada 7.674 murid yang dinyatakan Putus Sekolah. Dengan rincian 5.189 murid SD, 1.276 murid SMP, 286 murid SMA, 785 murid SMK, dan 98 murid SLB.

Kondisi Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2024

Kota Bekasi (BHC) - Berdasarkan data yang diperoleh Bilqis Haura Consultant (Bang Imam Berbagi) dari Rp.6,4 triliun ABPD Kota Bekasi Tahun 2024, ada 36% yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan.

Dengan rincian Rp.628,67 miliar (9,9%) transfer daerah (pendidikan) dan Rp.1,71 triliun (26,8%) program urusan pendidikan. Sedang sisanya untuk non pendidikan pada APBD Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp.4,04 triliun (63,4%).

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) vs Kementerian Kehutanan

Di era Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dipisah dengan Kementerian Kehutanan.

Pemisahan ini untuk mengefektifkan dan spesifik kegiatan organisasi. Namun dilapangan menjadi gemuk.