710 NIP Kategori I di Jateng dan Yogya Sudah Beres

Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Bekasi, Inayatullah saat memberikan arahan Sosialisasi Analisa Guru Kota Bekasi kepada Honorer di Medansatria, Kota Bekasi. Foto: LSM Sapulidi

Yogyakarta (BIB) - Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta telah menyelesaikan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Kategori I Honorer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Dari 802 K-I yang diusulkan, yang sudah selesai dibuatkan NIPnya sebanyak 710 orang. Terdiri dari 613 orang dari Jawa Tengah dan 177 orang dari DI Yogyakarta.

Sementara dari Honorer Guru di Jawa Tengah sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan 8 orang dan tenaga teknis 544 orang. Sehingga dari 622 yang diusulkan baru 613 orang yang telah diselesaikan NIPnya. Sehingga masih tertinggal 9 orang lagi.

Di DI Yogyakarta sendiri dari 180 honorer Kategori I, baru 177 orang yang sudah selesai sisanya 3 orang masih tertunda. 

Dapodik Hanya Mengamankan Transaksional

DAPODIK berbasis data NUPTK, NISN dan NPSN

Jakarta (BIB) - Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dirintis pertama kali oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Tahun 2006. Biro PKLN Depdiknas mengelola Dapodik dari tahun 2006 hingga 2011. Kegiatan ini dicetuskan oleh Bapak Gatot HP sebagai Kepala Biro yang baru. 

Saat itu tim dari Gatot menganalisa permasalahan pendidikan terutama masalah data dan singkronisasi dengan kebutuhan antara pusat dan daerah. Hasilnya, dibtuhkan ketersediaan data lengkap, akurat dan mudah diakses sebagai bahan penyusunan kebijakan program, evaluasi dan perencanaan Dekdiknas. (www.dapodik.org)

Pada tahun 2011 kemudian, Dapodik diambil alih oleh PPMP (Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) yang dahulu dikenal dengan Dirjen PMPTK yang tugas utamanya mengurusi kebutuhan guru ini.

Tes Honorer 2013 Menggunakan "CAT"...!!!

Foto saat uji coba di Kantor Regional VII BKN Palembang.

Jakarta (BIB) - Sedianya Pemerintah Pusat mulai melakukan tes seleksi CPNS dengan sistem Online. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memperkenalkan sistem tes CPNS Online ini. Mereka menyebutnya dengan Computer Assisted Test atau biasa disingkat CAT. 

Uji coba awal dan sosialisasi sudah dilakukan di Kantor Regional VII BKN Palembang beberapa waktu lalu. Namun, dalam uji coba tidak disebutkan kendala dan kesuksesan program ini. 

Yang jelas baik Kemen PAN&RB dan BKN sudah gembar-gembor akan melakukan tes CPNS baik dari umum maupun honorer tahun 2013 ini dengan menggunakan metode CAT.

2013 Pemerintah Rekrut 60.000 PNS Umum

Inilah Prioritas Honorer Untuk Diangkat Menjadi CPNS

JAKARTA (BIB) – Meskipun kebijakan moratorium CPNS sudah berakhir, bukan berarti pemerintah daerah dapat serta merta merekrut CPNS sebanyak-banyaknya. 

Tahun 2013 ini pemerintah tetap menerapkan kebijakan zero growth menuju minus growth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan, penambahan formasi CPNS dari jalur umum untuk tahun 2013 ini hanya sebanyak 60 ribu, yakni 40 ribu untuk daerah dan 20 ribu untuk instansi pusat. 

“Usulan tambahan harus berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu, instansi itu harus sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan,” ujarnya dalam percakapan dengan pers di Jakarta, Kamis (21/02).

Bang Imam : Mendesak Pemkot Bentuk BPBD

Banjir di Pondok Gede Permai (PGP) Bekasi

Kota Bekasi (BIB) - Meratanya titik banjir terutama di 10 kecamatan di Kota Bekasi menuntut Pemerintah Kota Bekasi harus segera membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Kota Bekasi.

Hal ini dikatakan, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S di Bekasi, Rabu, 20 Pebruari 2013.

"Pemkot harus lebih tanggap, titik banjir semakin hari semakin bertambah, itu artinya sudah mendesak untuk membentuk BPBD di Kota Bekasi," kata Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi ini.

Dia menambahkan jika sudah ada BPBD, otomatis masyarakat mudah menghubungi Pemkot Bekasi untuk berkoordinasi soal bencana, utamanya bencana banjir yang terus mengancam setiap tahun dimusim hujan.

"49 perumahan dan pemukiman terutama di sekitar bantaran kali masih menjadi titik banjir. Relokasi tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Perlu kajian dan solusi serta anggaran yang tidak sedikit. Langkah awal Pemkot harus segera membentuk BPBD agar penanganan bencana bisa satu komando," terang Bang Imam panggilan akrabnya.