Sabtu, 19 April 2025

Daftar Universitas di Malang Tahun 2025


Kota Malang (BHC) -
Malang merupakan kota pendidikan selain Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Surakarta. Terbukti di Malang pendidikan sangat komplit, mulai dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan, perguruan tinggi milik kementerian/lembaga dan perguruan tinggi milik swasta.

Malang misalnya untuk perguruan tinggi negeri, ada;

  • Universitas Brawijaya (UB)
  • Universitas Negeri Malang (UM)
  • Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
  • Universitas Terbuka Malang
  • Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Shantika Dharma Malang
  • Politeknik Negeri Malang

Ada juga perguruan tinggi milik kementerian/lembaga, sebut saja;

  • Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
  • Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Berikut Daftar Perguruan Tinggi di Malang (termasuk Kota Malang dan Kabupaten Malang) mulai dari Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik hingga Akademi Tahun 2025;

Kamis, 17 April 2025

Daftar DAS di Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2025


Kota Sofifi (BHC) -
Provinsi Maluku Utara memiliki 3 Wilayah Sungai dan 579 DAS atau Daerah Aliran Sungai. 

Ada 2 Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan pusat, yaitu WS Halmahera Utara dan WS Halmahera Selatan dibawah BWS Maluku Utara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen SDA, Kemen PU). Karena WS Halamahera Utara dan WS Halmahera Selatan merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Sedangkan WS Kepulauan Sula-Obi merupakan kewenangan provinsi, karena menjadi Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

WS Kewenangan Pusat terdiri dari 395 DAS, dan kewenangan provinsi sebanyak 184 DAS.

Rabu, 16 April 2025

Jumlah DAS Berdasarkan Wilayah Sungai di Seluruh Indonesia Tahun 2025

Peta Wilayah Sungai di Indonesia

Jakarta (BHC) -
Daerah Aliran Sungai atau DAS di Indonesia dikelola banyak oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, dan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Sisanya, DAS banyak diurus oleh Pemerintah Daerah, tapi kurang terurus.

Wilayah Sungai yang dikelola oleh Pusat diantaranya; 5 WS Lintas Negara, 31 WS Lintas Provinsi, dan 28 WS Strategis Nasional yang terbagi kepada 10 BWS/BBWS di Wilayah Sumatera, 9 BBWS di Wilayah Jawa, 5 BWS Wilayah Kalimantan, 3 BWS/BBWS Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kemudian 6 BBWS/BWS Wilayah Sulawesi, 2 BWS Wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta 3 BWS Wilayah Papua

Selasa, 15 April 2025

Daftar DAS di Wilayah Sulawesi Tahun 2025


Kota Makassar (BHC) -
Wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi terbagi menjadi 22 Wilayah Sungai dengan 6 BWS/BBWS. Selain itu, ada juga Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Provinsi.

Saat ini Wilayah Sulawesi merupakan wilayah rawan banjir. Hal ini akibat dari rusaknya lahan kritis di hulu sungai akibat ulah manusia. 

BBWS selain mengurus DAS, juga mengelola berbagai aspek sumber daya air, seperti bendungan, saluran irigasi, sistem pengendalian banjir, danau, situ, embung, rawa, tambak, air tanah, dan air baku. BBWS/BWS juga berperan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air serta sosialisasi tentang pengurangan sedimentasi ke sungai dan waduk.

Senin, 14 April 2025

Daftar DAS di Wilayah Papua Tahun 2025


Jayapura (BHC) -
Daerah Aliran Sungai atau DAS di Wilayah Papua dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua di Kota Jayapura, BWS Papua Barat di Manokwari dan BWS Papua Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Ada 5 Wilayah Sungai di Papua dengan 317 DAS semuanya merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat. 2 dari 5 WS tersebut merupakan Wilayah Sungai Lintas Negara, yaitu WS Mamberamo-Tami-Apauvar dan WS Einlanden-Dikul-Bikuma.

WS Omba adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi dan WS Kamundan-Sebyar adalah Wilayah Sungai Strategis Nasional. Sementara WS Wapoga-Mimika tercatat sebagai Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota. Hal ini karena penetapannya Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya belum dibentuk.