Jumat, 07 Maret 2014

MenPAN-RB Tidak Mengetahui Kepastian Data Pegawai Fungsional

Jakarta (BIB) - Ternyata KemenPAN-RB tidak tahu berapa pegawai fungsional di Instansi Pemerintah secara pasti. Hal ini terlihat dari Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/107/M.PANRB/03/2014 tentang Keberadaan dan Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Sehingga terlihat jelas bahwa penerimaan CPNS Tahun 2014 ini masih menunggu kabar kepastian data base dari instansi soal pegawai yang menempati jabatan fungsional.

Saat ini memang kebanyakan data pegawai utamanya jabatan fungsional keahlian dan keterampilan masih membutuhkan banyak pegawai. Namun, karena sistem distribusi dan redistribusinya tidak berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan akan pegawai di bidang ini sulit dipetakan.

Untuk itu, surat MenPAN-RB ini menghimbau kepada 43 instansi pemerintah di pusat untuk melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional selama 5 tahun, yakni dari tahun 2014 hingga 2019.

Kementerian/Instansi/Lembaga yang dimaksud adalah :

Rabu, 05 Maret 2014

Dapodik Pendidikan Dasar Baru Up Date 98,14 Persen

3.452 Sekolah Belum Kirim Dapodik


Siswi SDN Jatirasa V, Pondok Gede Permai, Jatiasih sedang membersihkan ruang kelas akibat kebanjiran. Foto: Bang Imam
Jakarta (BIB) - Hingga akhir Pebruari 2014, baru sekitar 181.694 sekolah atau sekitar 98,14% di jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SLB, red) yang sudah meng-up-date data pokok pendidikan dalam Dapodik Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal jumlah sekolah SD, SMP, SLB di Indonesia mencapai 185.146 sekolah. Sehingga terdapat 3.452 sekolah belum mengupdate data Dapodiknya.

Persentase jumlah dapodik yang masuk yang telah mencapai 98,23% adalah jenjang SD. Dari 147.487 sekolah yang ada, sebanyak 144.881 sekolah sudah memperbaharui dapodiknya. Sisanya sekitar 2.606 sekolah yang tidak mengupdate.

Pada jenjang SMP, sekolah yang sudah update dapodik sebanyak 34.841 sekolah. Sementara jumlah satuan pendidikan jenjang SMP di Indonesia mencapai 35.605 sekolah. Sehingga hanya tersisa 764 sekolah yang belum mengirimkan dapodiknya.

Minggu, 02 Maret 2014

Cara memilih Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi di sekitarmu saat ini bak jamur di musim hujan. Tiap tahunnya PTN dan PTS terus tumbuh. Seiring dengan masa globalisasi dan tuntutan dunia kerja, PT terus bersolek dan menyandarkan pada proses kualitas dan mutu.

Jika saat ini anda sudah kelas XII SMA atau SMK, perlu memahami tata cara memilih perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhanmu, kemampuanmu dan mungkin juga menjadi cita-citamu.

Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cara memilih perguruan tinggi yang baik dan benar secara sederhana dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu :

1. Pilihlah program sutudi yang sesuai dengan minat, bakat dan cita-citamu;

2. Pahami jenis perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta;

3. Pastikan program studi perguruan tinggi sudah terakreditasi dari BAN-PT;

4. Pahami prosfek kerja/karir atau studi lanjutan dari program yang kamu pilih;

5. Cari informasi secara detail perguruan tinggi yang akan kamu minati baik lewat brosur, iklan, pamflet, ataupun melalui websitenya; 

6. Hindari masuk ke perguruan tinggi yang melaksanakan kelas jauh (kelas jauh berbeda dengan pendidikan jarak jauh). Pendidikan jarak jauh saat ini adalah pendidikan resmi yang dilakukan pemerintah, yaitu di Universitas Terbuka.

Semoga bermanfaat....

Sumber : Dikti

Rabu, 26 Februari 2014

Apa Yang Dilakukan Sebelum, Saat dan Setelah Banjir?


Kota Bekasi (BIB) - Banjir adalah bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi ini selalu meningkat setiap tahunnya. 

Meskipun terkadang tidak menimbulkan banyak korban jiwa, bencana ini tetap saja merusak infrastruktur dan mengganggu stablitas perekonomian masyarakat secara signifikan. 

Karakteristik banjir sangat beragam. Banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi serapan tanah yang cukup. 


Atau dapat terjadi dalam bentuk rob atau bandang. Oleh karena itu, kita harus siap untuk mengantisipasi setiap jenis bencana banjir. 

Selasa, 25 Februari 2014

48.236 K2 di Jabar Tidak Lulus CPNS

Siapa Jujur di Proses CPNS K2...???

Bekasi (BIB) - Sebanyak 48.236 tenaga honorer Kategori II (K2) yang berasal dari provinsi Jawa Barat tidak lulus CPNS K2.

Dari data yang diperoleh Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, daftar nominatif tenaga honorer kategori 2 (K2) di provinsi Jawa Barat mencapai 64.498 orang. Sementara yang lulus hanya 16.262 orang.

"Berarti kelulusan K2 di Jabar kurang dari 30%. Mau dikemanakan K2 yang tidak lulus, hingga hari ini belum jelas aturannya," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST, Ketua Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, di Bekasi, Selasa, 25 Pebruari 2014.

Honorer K2 yang tidak lulus paling banyak terdapat di Kabupaten Subang 4.945 orang, Kabupaten Bekasi 4.556 orang, Kabupaten Cinajur 4.203 orang, Kabupaten Garut 3.857 orang, Kota Bekasi 3.594 orang dan Kabupaten Bogor 3.112 orang.

Sementara itu ada 2 daerah yang tidak memiliki tenaga honorer K2, yakni Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

"Jangankan mau kemana yang tidak lulus, proses kelulusan CPNS K2 juga terasa janggal. Karena tidak ada perhitungan passing grade (nilai ambang batas) jika K2 dinyatakan lulus. Belum lagi perhitungan poin usia kritis dan masa kerja yang tergolong kurang transparan. Bagaimana MenPAN-RB dan Panselnas mendapatkan rujukan cara perhitungannya hingga mereka dianggap lulus," jelas Bang Imam, panggilan akrab Direktur SOsial dan Pendidikan di LSM Sapulidi ini.

Berdasarkan analisa dan perhitungan LSM Sapulidi, kebanyakan yang lulus adalah 'Honorer Siluman" yang lulus uji publik dan bisa ikut tes atas dasar 'titipan oknum pejabat' baik di BKD maupun dari instansinya bekerja.

"Tapi kalau ditelusuri lebih jauh sangat sulit membuktikan 'honorer siluman'. Sebab semua persyaratan K2 sangat-sangat subjektif. Artinya semua syarat bisa dimanipulasi. Saya sih berharap tadinya Panselnas dan MenPAN-RB tegas, tapi harapan itu tidak tepat ternyata ditujukan untuk MenPAN-RB. Semua bermain, jadi tidak mungkin bisa diungkap, termasuk oknum petinggi MenPAN-RB dan di BKN," kata Bang Imam lagi.

Berikut ini data nominatif tenaga honorer K2 di Jawa Barat :