Akses PAUD Ditanah KH Noer Ali

Foto bersama FPAUDNI Muaragembong (Bang Imam)

Muaragembong, BEKASI (BIB) – Pertumbuhan lembaga layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bekasi tergolong pesat dan hampir merata di setiap kecamatan.

Program ini sejalan dengan target pemerintah pusat untuk meningkatkan akses dan perluasan serta pemerataan layanan PAUD di seluruh Indonesia. Dimana target hingga akhir tahun 2014 harus mencapai 75%.

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengakui hal tersebut. Dr. Sukarmawan, Kabid PNFI Disdik Kab. Bekasi melakukan terobosan dengan bekerja sama dan bermitra langsung pada organisasi-organisasi lembaga PAUD yang sudah ada, seperti FORUM PAUD, HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, GOPTKI, IGRA, LPPTKA-BKPRMI dan DTA-TPQ yang menjadi binaan Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi.

“Dalam rangka meningkatkan akses tersebut kami mengadakan peringatan HAN 2011 bersama-sama antara seluruh organisasi mitra PAUD yang tergabung dalam FORUM PAUDNI, insya Allah pada 12 Oktober sekaligus mengundang tokoh pemerhati anak, Dr. Seto Mulyadi,” kata Sukarmawan dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus FORUM PAUDNI Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bekasi di Aula Gedung PGRI Lapangan Kobra, Tambun Selatan beberapa waktu lalu.

Selain melaksanakan peringatan HAN 2011, akan diadakan pula gebyar dan pentas seni serta senam massal 1000 anak PAUD disertai 200-an guru dan tutor PAUD se Kabupaten Bekasi.

Plt. Walikota Rekomendasikan Disdik Bikin Rasio Kebutuhan Guru

SURAT REKOMENDASI PLT WALIKOTA BEKASI

Kota Bekasi (BIB) - Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi merekomendasikan Dinas Pendidikan agar segera membuat rasio kebutuhan guru dalam rangka mengantisipasi pasca keluarnya moratorium CPNS 2011 yang berlaku hingga 16 bulan ke depan.

Penyusunan Rasio Kebutuhan Guru di Kota Bekasi menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan dan kejelasan status guru honorer dan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dalam surat bernomor 420/2404-Huk/IX/2011 prihal Rekomendasi kegiatan Penelitian Program Penyusunan Rasio Kebutuhan Guru Kota Bekasi Tahun 2010-2015, Plt. Walikota Bekasi memberikan arahan agar pelaksanaan rasio tersebut dilakukan oleh LSM Sapulidi yang saat ini memang menjadi Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi.

BKN : Tidak Ada Tenaga Honorer Kategori III

Guru Honorer berdemo menuntut diangkat menjadi CPNS

Jakarta (BIB) - Tidak ada kategori III untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini perlu dipahami para tenaga honorer agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pun menjadi korban penipuan. 

Demikian informasi yang disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat saat beraudiensi dengan Federasi Serikat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri  (Fesdikari) di Ruang Data lantai 2 gedung I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat  Jakarta, Kamis (22/9). 

Kewajiban Mengajar 27,5 Jam Ditentang

JAKARTA (BIB) — Usulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah jam mengajar tatap muka guru dari 24 jam menjadi 27,5 jam per minggu meresahkan para guru. Ini disebabkan guru sulit memenuhi kewajiban tersebut.

Hanya sekitar 30 persen guru yang bisa memenuhi kewajiban itu, yakni guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika yang jadwal pelajarannya sekitar 24 jam per minggu. Sementara itu, guru mata pelajaran Kesenian, Olahraga, atau Agama tidak mungkin memenuhi kewajiban tatap muka 27,5 jam per minggu.

”Bukannya guru tidak mau, tetapi memang tidak bisa dengan sistem pelajaran yang sekarang. Jadi, kesalahannya bukan pada guru,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, Minggu (25/9/2011).

ADA KORUPSI DI SDN PERCONTOHAN 08 TAMAN SARI JAKARTA

Kepada Yth. Pimpinan LSM SAPULIDI

   

Sebagaimana yang pernah dikemukakan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada  media di Jakarta bahwa praktik korupsi terjadi di setiap sekolah, indikasinya yaitu dengan terjadinya mark-up atau penyelewengan dana BOS dan BOP.  

Maka dengan ini saya informasikan  adanya dugaan praktik korupsi dana pendidikan  yang terjadi di salah satu SDN di Jakarta. Hal ini perlu saya sampaikan kepada media indonesia agar  segala bentuk perbuatan  korupsi dana pendidikan di setiap sekolah, khususnya di sekolah SDN  Percontohan 08 Taman Sari, Jakarta Barat segera dapat dihentikan. Selain untuk mensterilkan sekolah dari tindakan korupsi sekaligus dapat memberikan efek jera, maka terhadap oknum yang terbukti melakukan perbuatan korupsi dan pelanggaran disiplin PNS diberikan sanksi yang tegas.