Jumat, 24 Juni 2011

DPRD Minta Gubernur Evaluasi Greenpeace

Greenpeace
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mendesak Gubernur Fauzi Bowo (Foke) mengevaluasi keberadaan Greenpeace, karena selama menjalankan kegiatannya di Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu diduga tidak memiliki izin. 

"Greenpeace sebagai LSM diduga tidak terdaftar di Pemprov DKI Jakarta, seharusnya gubernur menindak tegas. Jangan dibiarkan Greenpeace seenaknya melakukan kegiatan di Jakarta," ujar Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus, kepada pers di Jakarta, Kamis. 
 
Hal itu dikemukakannya menanggapi pernyataan mantan Walikota Jakarta Pusat, Muhayat, dan Walikota Jakarta Pusat, Saefullah, bahwa Greenpeacetidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan tidak pernah melapor ke Pemerintah Daerah DKI Jakarta. 

Politisi Demokrat itu mengaku gerah melihat aksi Greenpeace yang selalu menjelek-jelekkan, nama Indonesia di luar negeri terkait kampaye lingkungan hidup.  Apabila Foke menindak Greenpeace, menurut Alaydrus, maka DPRD DKI Jakarta dapat menggunakan haknya untuk membuat pansus Greenpeace sebagai LSM liar. 

Anggota DPRD Komisi A dari Partai Hanura, Suprawito, secara terpisah mengatakan bahwa Greenpeace harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.  "Greenpaace melakukan kegiatannya di Indonesia, ya harus terdaftar di Dirjen Kesbangpol Kemendagri setelah itu harus terdaftar Kesbangpol wilayah Pemprov DKI," kata mantan Walikota Jakarta Utara tersebut. 

Suprawito juga mendesak Fauzi Bowo, agar menindak Greenpeace jika sama sekali tidak mendaftar sebagai LSM di Jakarta. "Aparatur Pemerintah DKI banyak, masa' tidak ada yang bergerak untuk menjemput bola. Mungkin dengan menegur Greenpeace," demikian Suprawito. 

Walikota Jakarta Pusat, Saefullah, mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima laporan LSM Greenpeace mendaftarkan organisasinya ke Kantor Kesbangpol Jakarta Pusat.  Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Kesbangpol Jakarta Pusat, ditegaskannya, saat ini tercatat sebanyak 108 LSM yang bernaung di wilayah Jakarta Pusat. "Namun, tidak ada nama Greenpeace di dalam daftar tersebut. Intinya, Greenpeace tidak pernah mendaftar dan melaporkan kegiatannya ke Kesbangpol," kata Saefullah. 

Seharusnya, lanjut Saefullah, Greenpeace melaporkan kegiatan jangka pendek dan jangka panjangnya sebagai organisasi. Artinya, kehadiran Greenpeace di Jakarta sudah jelas melanggar UU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 

"Apalagi, Greenpeace itu LSM asing, seharusnya mereka mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol. Mereka harus tunduk dengan hukum yang berlaku di sini," demikian Saefullah.

Sumber : Kompas

Rabu, 22 Juni 2011

2011, Seluruh Gedung Sekolah Green Building

Green Jakarta
Sebagai kota metropolitan, DKI Jakarta tidak hanya mengedepankan pembangunan yang sifatnya fisik, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya penyelamatan lingkungan dan penanggulangan efek pemanasan global. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan Jakarta menjadi green city.

"DKI Jakarta dianggap mempunyai perhatian dan komitmen serta melakukan program nyata terkait lingkungan hidup. Hal ini harus terus ditingkatkan," kata Gubernur DKI Fauzi Bowo ketika jumpa pers khusus jelang HUT ke-484 Kota Jakarta di Balaikota, Jakarta, Kamis (16/6/2011).

Berbagai program terkait lingkungan hidup memang terus digalakkan. Di antaranya, pengelolaan sampah, pengelolaan hutan/perkebunan, pemanfaatan lahan, pengelolaan tata ruang, ketersediaan lahan pertanian, sistem transportasi, daerah tangkapan air (DTA)/daerah aliran sungai (DAS), kualitas udara, sosialisasi, dan pemanfaatan sumber energi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga melakukan upaya berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti menambah ruang terbuka hijau (RTH) dan merefungsi stasiun pengisian bahan-bakar untuk umum (SPBU) di jalur hijau. Upaya ini turut pula mengantarkan Pemprov DKI masuk tujuh besar provinsi dalam nominasi Indonesia Green Region Awards (IGRA) 2010.

"Untuk menyediakan ruang terbuka bagi warga Jakarta, Pemprov DKI terus berupaya menambah ruang terbuka hijau," tutur Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Saat ini, RTH di Jakarta baru mencapai 10,5 persen dari target 13,94 persen dari luas keseluruhan wilayah Jakarta. Sebanyak 27 SPBU yang dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau merupakan salah satu upaya nyata Pemprov DKI.

Salah satu program yang juga tengah dijalankan Pemprov DKI demi mengurangi dampak perubahan iklim adalah penerapan green building pada gedung-gedung bertingkat, baik gedung pemerintah maupun swasta. Green building ini lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan lebih ekonomis.

Salah satu gedung pemerintah yang memulai penerapan green building adalah Gedung Blok G, Kantor Balaikota DKI. Selain itu, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI juga sudah menerapkan konsep green building.
"Anggaran pembangunan gedung berkonsep green building memang lebih mahal daripada biaya membangun gedung biasa. Namun, biaya pemeliharaannya lebih murah dibandingkan dengan gedung biasa," ungkap Foke.

Tidak hanya gedung bertingkat, gedung sekolah pun rencananya akan segera direhab dengan mengubah konsep menjadi green school building. Untuk tahun ini, rencananya ada 42 gedung sekolah yang akan direhab secara total oleh Dinas Pendidikan DKI. Seluruhnya tentu akan menerapkan konsep green school building.

"Targetnya, tahun 2011 seluruh gedung sekolah sudah berkonsep green building," kata Fauzi Bowo. 

Sumber : Kompas

Senin, 20 Juni 2011

Bupati Baru Dikolam Keruh


Oleh : Dahlan Iskan

Begitu banyak bupati/walikota di Indonesia tapi jarang yang menonjol. Di antara yang sedikit itu termasuk Walikota Solo, Bupati Sragen, Bupati Lamongan yang dulu (saya belum mengenal reputasi bupati yang sekarang), Bupati Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Walikota Ternate, Walikota Bau-bau di pulau Buton, Bupati Asahan, Bupati Berau di Kaltim dan Walikota Surabaya (baik yang Bambang DH maupun penggantinya). Masih ada beberapa lagi memang, tapi tidak akan seberapa.

Kini, dalam posisi sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), saya lebih banyak lagi mengenal, bergaul dan berinteraksi dengan bupati/walikota. Apalagi saya terus berkeliling Indonesia untuk melihat dan menyelesaikan problem kelistrikan Nusantara.

Dari situ saya mencatat bupati/walikota itu umumnya biasa-biasa saja: banyak berjanji di awalnya, lemah di tengahnya dan menyerah di akhirnya. Saya tidak tahu akan seperti apa Bupati Tuban yang baru terpilih, H. Fathul Huda ini. Apakah juga akan menjadi bupati yang biasa-biasa saja atau akan menjadi bupati yang tergolong sedikit itu. Bahkan jangan-jangan akan jadi bupati yang sama mengecewakannya dengan yang dia gantikan.

Saya tahu dari para wartawan, bahwa Fathul Huda adalah orang yang awalnya tidak punya keinginan sama sekali untuk menjadi bupati. Dia sudah mapan hidupnya dari bisnisnya yang besar. Dia adalah pengusaha yang kaya-raya. Dia juga bukan tipe orang yang gila jabatan. Dia adalah orang yang memilih mengabdikan hidupnya di dunia keagamaan. Juga dunia sosial. Dunia kemasyarakatan. Sekolah-sekolah dia bangun. Juga rumah sakit. Dia yang sudah sukses hidup di dunia sebenarnya hanya ingin lebih banyak memikirkan akherat. Kalau pun berorganisasi, ia adalah Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Tuban.

Tapi sejak enam tahun lalu begitu banyak orang yang menginginkannya jadi bupati Tuban. Itu pun tidak dia respons. Begitu banyak permintaan mencalonkan diri dia abaikan. Tahun lalu permintaan itu diulangi. Juga dia abaikan. Menjelang pendaftaran calon bupati malah dia pergi umroh ke Makkah. Baru ketika, Gus Saladin (KH Sholachuddin, kyai terkemuka dari Tulungagung, putra KH Abdul Jalil Mustaqiem almarhum) meneleponnya dia tidak berkutik. 

Ini karena Gus Saladin dia anggap seorang mursyid yang tidak boleh ditolak permintaannya. Konon Gus Saladin lebih hebat dari bapaknya yang hebat itu. Begitu Gus Saladin menugaskannya menjadi bupati Tuban, dia sami'na waatha'na. Dia kembali ke tanah air mendahului jemaah lainnya. Tepat di tanggal penutupan pendaftaran dia tiba di Tuban. Tanpa banyak kampanye dengan mudah dia terpilih dengan angka lebih dari 50%.

Cerita itu saja sudah menarik. Sudah bertolak belakang dengan tokoh yang dia gantikan yang dikenal sangat ambisius akan jabatan. Termasuk nekad mencalonkan diri lagi meski sudah dua kali menjadi bupati hanya untuk mengejar jabatan wakil bupati.

Sebagai sesama orang swasta yang terjun ke pemerintahan, saya bisa membayangkan apa yang dipikirkan Fathul Huda menjelang pelantikannya 20 Juni besok. Mungkin sama dengan yang saya bayangkan ketika akan dilantik sebagai Dirut PLN: ingin banyak sekali berbuat dan melakukan perombakan di segala bidang.

Tapi, sebentar lagi, setelah dilantik nanti Fahtul Huda akan terkena batunya. Hatinya akan berontak: mengapa tidak boleh melakukan ini, mengapa sulit melakukan itu, mengapa jadinya begini, mengapa kok begitu, mengapa sulit mengganti si Malas, mengapa tidak boleh mengganti si Lamban, mengapa si Licik duduk di sana, mengapa si Banyak Cakap diberi peluang dan mengapa-mengapa lainnya.

Saya perkirakan Fathul Huda akan menghadapi situasi yang jauh lebih buruk dari yang saya hadapi. Di PLN saya mendapat dukungan besar untuk melakukan perubahan besar-besaran. Mengapa" Karena orang-orang PLN itu relatif homogen. Mayoritas mereka adalah sarjana, bahkan sarjana tehnik yang berpikirnya logik. Mereka adalah para lulusan terbaik dari perguruan tinggi terkemuka di republik ini. Sebagai sarjana tehnik logika mereka sangat baik. Sesuatu yang logis pasti diterima. Ide-ide baru yang secara logika masuk akal, langsung ditelan. Mereka memang sudah lama berada dalam situasi birokrasi yang ruwet, tapi dengan modal logika yang sehat, keruwetan itu cepat diurai.

Sedang Fathul Huda akan menghadapi masyarakat yang aneka-ria. Ada petani, pengusaha. Ada politisi ada agamawan. Politisinya dari berbagai kepentingan dan agamawannya dari berbagai aliran. Ada oportunis, ada ekstremis. Ada yang buta huruf, ada yang professor. Ada anak-anak, ada orang jompo. Yang lebih berat lagi Fathul Huda akan berhadapan dengan birokrasinya sendiri. Bukan saja menghadapi bahkan akan menjadi bagian dari birokrasi itu. Di lautan birokrasi seperti itu Fathul Huda akan seperti benda kecil yang dimasukkan dalam kolam keruh birokrasi. Di situlah tantangannya. Fathul Huda bisa jadi kaporit yang meskipun kecil tapi bisa mencuci seluruh kolam. Atau Fathul Huda hanya bisa jadi ikan lele yang justru hidup dari kolam keruh itu. Pilihan lain Fathul Huda yang cemerlang itu hanya akan jadi ikan hias yang tentu saja akan mati kehabisan udara segar.

Birokrasi itu "binatang" yang paling aneh di dunia: kalau diingatkan dia ganti mengingatkan (dengan menunjuk pasal-pasal dalam peraturan yang luar biasa banyaknya). Kalau ditegur dia mengadu ke backingnya. Seorang birokrat biasanya punya backing. Kalau bukan atasannya yang gampang dijilat, tentulah politisi. Atau bahkan dua-duanya. Kalau dikerasi dia mogok secara diam-diam dengan cara menghambat program agar tidak berjalan lancar. Kalau dihalusi dia malas. Kalau dipecat dia menggugat. Dan kalau diberi persoalan dia menghindar.

Intinya: ide baru tidak gampang masuk ke birokrasi. Birokrasi menyenangi banyak program tapi tidak mempersoalkan hasilnya. Proyek tidak boleh hemat. Kalau ada persoalan jangan dihadapi tapi lebih baik dihindari. Dan keputusan harus dibuat mengambang. Pokoknya birokrasi itu punya Tuhan sendiri: tuhannya adalah peraturan. Peraturan yang merugikan sekalipun!

Fathul Huda tentu tahu semua itu. Sebagai pengusaha (dari perdagangan sampai batubara) dia tentu merasakan bagaimana ruwetnya menghadapi birokrasi selama ini. Tapi sebagai pengusaha pula Fathul Huda tentu banyak akal. Kini saya ingin tahu: seberapa banyak akal Fathul Huda yang bisa dipakai untuk mengatasi birokrasinya itu. Apalagi birokrasi di Tuban sudah begitu kuatnya di bawah bupati yang amat birokrat selama 10 tahun.

Yang jelas Fathul Huda sudah punya modal yang luar biasa: tidak takut tidak jadi bupati! Itulah modal nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat dan nomor lima. Modal-modal lainnya hanyalah nomor-nomor berikutnya. Tidak takut tidak jadi bupati adalah sapu jagat yang akan menyelesaikan banyak persoalan. Apalagi kalau Fathul Huda benar-benar bertekad untuk tidak mengambil gaji (he he gaji bupati tidak ada artinya dengan kekayaannya yang tidak terhitung itu), tidak menerima fasilitas, kendaraan dinas, HP dinas dan seterusnya seperti yang begitu sering dia ungkapkan.

Banyak akal, kaya-raya dan tidak takut tidak jadi bupati. Ini adalah harapan baru bagi kemajuan Tuban yang kaya akan alamnya. Pantai dangkalnya bisa dia jadikan water front yang indah. Pantai dalamnya bisa dia jadikan pelabuhan yang akan memakmurkan. Pelabuhan Surabaya sudah kehilangan masa depannya. Tuban, kalau mau bisa mengambil alihnya!

PDI-Perjuangan sudah dikenal memilki banyak bupati/walikota yang hebat: Surabaya, Solo, Sragen. Muhammadiyah juga sudah punya Masfuk. Kini PKB punya tiga yang menonjol: di Banyuwangi, Kebumen dan Tuban. Akankah tiga bupati ini bisa membuktikan bahwa tokoh Nahdliyyin juga bisa jadi pimpinan daerah yang menonjol?

Tapi birokrasi akan dengan mudah menenggelamkan mimpi-mimpi mereka dan mimpi besar Fathul Huda di Tuban.

Di Tubanlah kita akan menyaksikan pertunjukan yang sangat menarik selama lima tahun ke depan. Pertunjukan kecerdikan lawan keruwetan. Fathul Huda bisa memenangkannya, dikalahkannya atau hanya akan jadi bagian dari pertunjukan itu sendiri: sebuah pertunjukan yang panjang dan melelahkan!

Sumber : Radar Bogor

Minggu, 19 Juni 2011

LSM Sapulidi : Solusi Pemberdayaan Guru Honorer Berdasarkan Rasio Kebutuhan Per Daerah Masing-Masing

Teh Mae Wadir Penelitian dan Kajian, Indah Ketum FKGS
LSM Sapulidi yang menjadi Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi bekerja sama dengan Forum Komunikasi Guru Sukarelawan (FKGS) Kota Bekasi sedang membuat program sistem perekrutan formasi CPNS melalui pembuatan Rasio antara Guru dengan Sekolah, rasio Guru dengan Siswa, dan rasio Guru dengan Rombongan Belajar.

Rasio ini dibuat untuk mengetahui kebutuhan akan guru di Kota Bekasi hingga 2015 dan mengetahui PNS yang memasuki pensiun serta kualifikasi akademik yang sesuai dengan profesionalitasnya.
Rasio ini di buat berdasarkan :

1. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

2. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten dan Kota. (bang imam)

Senin, 13 Juni 2011

Sukses Bantar Gebang Dapat Perhatian Dunia

SEMINAR PENGELOLAAN SAMPAH

TPST Bantargebang Bekasi. Foto : istimewa

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait dengan keberhasilan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bantar Gebang, Pemerintah Provinsi DKI bersama dengan Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia (KPP-UI) menyelenggarakan Seminar Nasional Pengelolaan Sampah di Kota-kota Besar: Tantangan dan Alternatif Solusi.

"Pekan lalu keberhasilan TPST Bantar Gebang mendapat perhatian dunia dalam event C40 World Summit di Sao Paulo, Brazil. Kini, Pemprov DKI ingin turut membagi kiat pengelolaan sampah di Ibu Kota," ungkap Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Ahmad Haryadi dalam sambutan seminar di Pusat Studi Jepang UI, Depok, Kamis (9/6/2011).
Keberhasilan TPST Bantar Gebang, kata Haryadi, berupa pemanfaatan gas metan dari sampah menjadi bahan bakar pembangkit listrik di TPST Bantar Gebang. Upaya ini dapat digolongkan sebagai salah satu percontohan pengurangan efek pemanasan global yang berhasil di dunia.

Dalam seminar nasional itu, hadir juga Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Bharuna dan Ketua Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan UI (KPP-UI) Komara Djaya.

Menurut Komara, dalam pengelolaan sampah kota terdapat lima aspek yang berpengaruh, yakni aspek pembiayaan, teknik operasional, kelembagaan, hukum dan peran serta masyarakat.

"Aspek pembiayaan perlu didalami dengan lebih baik karena pengelolaan sampah memerlukan biaya yang tidak sedikit," kata Komara.

Sumber : Kompas