Buntut Pembengkakan Anggaran, Program Jamkesda Kabupaten Karawang Dihilangkan

Jaminan Kesehatan Masyarakat di daerah jadi JAMKESDA

KARAWANG, (PRLM).- Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Kabupaten Karawang akan dihapuskan. Hal tersebut disebabkan karena membengkaknya anggaran Jamkesda pada 2010 hingga Pemkab Karawang berhutang. Sebagai gantinya, Pemkab Karawanga akan menggandeng PT Askes, sebagai mitra untuk mengatasi kesehatan bagi 551 ribu keluarga miskin yang sebelumnya merupakan peserta Jamkesda.

Bupati Karawang, Ade Swara, Minggu (6/3) mengatakan, setelah ada data yang riil, Pemkab Karawang mengubah pola pembayaran klaim Jamkesda. Tadinya, anggaran itu dikelola oleh Dinas Kesehatan, kemudian dinas membayarkannya sesuai jumlah klaim dari belasan rumah sakit yang ada. 

Tahun ini, rencananya anggaran untuk Jamkesda itu, akan dikelola oleh PT Askes. Tujuannya, supaya anggaran itu lebih terarah dan tepat sasaran. Bahkan, Ade telah memerintahkan untuk segera membahasnya. Termasuk juga mempercepat penandatanganan kerja sama (MoU). 

Seharusnya, MoU tersebut terlaksana pada Jumat (4/3) kemarin. Akan tetapi, ada permasalahan teknis, sehingga MoU itu ditunda. "Saya pikir seluruh dinas sudah siap. Ternyata belum," ujarnya.

Pola baru ini ditetapkan untuk mengganti pola yang lama. Pasalnya, jika masih menggunakan pola lama, khawatir permasalahan tahun lalu akan kembali terjadi. Dampak buruknya, hutang pemkab terhadap klaim rumah sakit akan semakin membengkak. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan bagi Jamkesda, akan terpotong untuk pembayaran hutang tersebut. "Saat ini saja, hutang kita masih Rp 8,3 miliar lagi," katanya.

Sementara itu, salah satu alasan tertundanya penandatanganan perjanjian kerja sama itu, karena masalah hutang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Asep Hidayat Lukman, mengatakan, anggaran Jamkesda tahun ini mengalami penurunan, dari Rp 30 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. 

Sebenarnya, kata dia, meskipun ada penurunan, tapi tak akan menjadi masalah terhadap program ini. Akan tetapi, pihaknya kebingungan terkait dengan permasalahan hutang tahun sebelumnya. Dengan kata lain, hutang tersebut bisa dibayarkan dari memotong anggaran Jamkesda yang sudah ada, atau menggunakan dana lain. "Masalah ini, yang harus menjadi pertimbangan PT Askes," ucapnya. (A-186/das)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Alat Pendeteksi Banjir Pantau Debit Air Sungai Citarum

PETUGAS dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Adang Suhendar (49), berdiri membelakangi perangkat pendeteksi banjir di tepi Sungai Citarum di Kampung Sasak Kondang, Desa/Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin (7/3). Bila debit dan permukaan air di Citarum bertambah melebihi batas normal, informasi tersebut akan disampaikan melalui radio ke tiga belas titik, terumata yang rawan banjir, seperti Baleendah, dan Dayeuhkolot.*

Foto : USEP USMAN NASRULLOH/"PRLM" / Pikiran Rakyat Online

Sekolah Swasta yang Muridnya Sedikit Disarankan Merger

Kota Surabaya

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Sekolah-sekolah swasta di Kota Surabaya yang hanya memiliki siswa sedikit diusulkan agar segera dimerger atau digabung, supaya tidak membebani keuangan negara. Ketua Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya, Baktiono, Ahad (6/3) mengatakan, usulan merger tersebut adalah yang terbaik karena selama ini banyak sekolah-sekolah swasta di Surabaya yang tidak memiliki siswa, tapi tetap bertahan.

"Sekolah-seklah tersebut tidak memperhatikan kualitas, bahkan orientasinya hanya mendapatkan Bobda dan BOS," kata Baktino saat menanggapi rencana pemkot mendirikan beberapa SMPN baru di Surabaya Barat yang menuai protes beberapa sekolah swasta.

Menurut dia, alasan agar sekolah-sekolah swasta yang tidak memiliki siswa dimerger adalah untuk mengantisipasi adanya upaya memanipulasi yang dilakukan pihak sekolah kepada pemerintah agar tetap mendapatkan bantuan pendidikan berupa Bopda dan BOS. "Jika pemerintah tetap membangun sekolah negeri di Surabaya Barat, sebaiknya tidak SMPN melainkan SMK," ucapnya, menyarankan.

Baktiono mengemukakan SMK saat ini lebih dibutuhkan warga daripada SMP, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya. Diketahui protes beberapa sekolah swasta tersebut dengan pertimbangan utamanya adalah bahwa SMPN yang akan didirikan di Dukuh Lempung, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep itu berdekatan dengan beberapa SMP swasta yang sudah beroperasi puluhan tahun, sehingga mereka berharap pembangunannya bisa dipindah di daerah yang secara geografis tidak berdekatan dengan sekolah mereka.

Ada 20 kepala sekolah SMP swasta di wilayah Surabaya Barat yang sempat mengadukan hal ini ke Komisi D DPRD Kota Surabaya pada Kamis (3/3) lalu. "Kami memang menolak Pak pendirian SMPN ini, pertama, karena sangat berdekatan dengan sekolah-sekolah kami dan yang kedua, dalam jarak 200 meter dari titik pendirian tersebut juga sudah ada SMP Negeri yaitu SMPN 47, apa tidak semestinya jarak antarsekolah negeri itu sekurang-kurangnya 3 km," kata kepala sekolah SMP Brawijaya, Sukarman.

Mendapati hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sahudi memaparkan, kenapa Pemkot Surabaya kemudian berencana membangun SMPN di Surabaya Barat. Data yang ada menyebutkan ternyata dari seluruh sekolah SMP swasta di Surabaya Barat hanya memiliki siswa 2.709 orang.

Padahal, untuk Kecamatan Sambikerep saja, data 2009 ada 3.353 siswa SD yang tidak melanjutkan ke SMP disekitarnya. Begitu juga di Kecamatan Tandes, data 2009 ada 9.078 lulusan SD yang tidak terdaftar lanjut di sekolah-sekolah swasta di sekitarnya. "Data inilah menjadikan pertimbangan pemkot menambah SMPN di Surabaya Barat," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan pembinaan ke-16 sekolah swasta di Surabaya Barat, namun ada enam sekolah yang tetap saja tidak berkembang. "Ini kan juga harus menjadi evaluasi serius para pelaku sekolah swasta, kenapa mereka tidak sekolah di sekolah-sekolah di sekitar rumah mereka. Data kami menunjukkan bahwa memang banyak sekolah swasta yang dibawah standar, mereka tidak memenuhi SPM, mohonlah mereka sadar diri untuk merger atau menutup diri," jelas Sahudi.

Sementara itu, anggota Komisi D yang juga ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman mengharapkan, agar ada jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan ini. "Perlu ditekankan bahwa kami tidak pernah menolak SMPN karena memang itu adalah kebutuhan warga Surabaya Barat, kami hanya ingin agar secara geografis, pendirian SMPN ini dikaji ulang, tidak ditempat yang direncanakan karena ada keresahan. Saya yakin masih banyak tempat lain, ini perlu kajian sosiologis, ini Bappeko yang bisa jawab", ujarnya.

Sumber : Republika Online

Saluran BSK Dangkal, Dipenuhi Sampah

Saluran BSK di RW 22, Pojok Perumnas I

Saluran yang melewati Perumahan Bumi Satria Kencana (BSK) jika pada musim kemarau mengalami pendangkalan. Sayangnya, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke saluran tersebut. Sehingga terlihat begitu kotor dan kumuh. Bahkan warna air terlihat menghitam dan kehijau-hijauan, dan rasa bau air kotor itu jika kita melewati saluran.

Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah memberi peringatan untuk membongkar bangunan diatas saluran dan warga dihimbau untuk tidak membuang sampah ke kali. Sayang, himbauan dan peringatan tersebut tidak diindahkan warga. Peringatan yang disertai ancaman untuk membongkar bangunan diatas saluran oleh Satpol PP, Iskandar dianggap angin lalu oleh warga.

Warga mengaku membuang sampah ke kali sudah menjadi kebiasaan, sebab menurut mereka Pemerintah Kota Bekasi tidak menyediakan TPS di lingkungan mereka. Bahkan menurut pengakuan warga, sampah yang tertumpuk dari inisiatif warga ternyata tidak pernah diangkut oleh Dinas Kebersihan. Sehingga warga lebih mudah membuang sampah rumah tangga ke saluran BSK. (red***)

Untuk Memperkenalkan Wisata Air, Pemkot Bandung Gelar Festival "Kukuyaan" di Cikapundung

Sungai Cikapundung (Tempo Interaktif)

BANDUNG, (PRLM). - Pemkot Bandung menggelar Festival Kukuyaan dengan tujuan untuk memperkenalkan wisata air Cikapundung kepada masyarakat. Acara yang digelar Sabtu pagi itu juga bertujuan untuk membersihkan sungai Cikapundung dari sampah.

Dalam festival ini diikuti oleh 200 peserta, yang berasal dari 15 komunitas dari Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, dan Sumur Bandung.

Dalam festival ini, disebut operasi kuya, dengan rute dari sungai Cikapundung RW 16 Kelurahan Taman Sari Kel. Bandung Wetan di dekat bantaran Cikapundung sampai sungai Cikapundung dekat PLN Distribusi Jabar.

Lomba tersebut bukan berdasarkan kecepatan mencapai finish, tetapi peserta yang lebih banyak mengumungut sampah basah di sepanjang sungai Cikapundung.

Dalam lomba itu peserta berebah diatas ban, dan memunguti sampah basah, dalam satu tim terdiri dari 5 orang. Tim yang paling mengumpulkan sampah, akan mendapatkan tropy dari Wali kota Bandung.

"Festival ini, dimaksudkan untuk membersihkan sungai Cikapundung dari sampah, dan mengenalkan wisata air," ujar Wakil Wali kota Bandung, Ayi Vivananda kepada wartawan, di Bantaran Sungai Cikapundung RW 16 Kelurahan Taman Sari. (A-113/kur)**

Sumber : Pikiran Rakyat Online