Saluran BSK Dangkal, Dipenuhi Sampah

Saluran BSK di RW 22, Pojok Perumnas I

Saluran yang melewati Perumahan Bumi Satria Kencana (BSK) jika pada musim kemarau mengalami pendangkalan. Sayangnya, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke saluran tersebut. Sehingga terlihat begitu kotor dan kumuh. Bahkan warna air terlihat menghitam dan kehijau-hijauan, dan rasa bau air kotor itu jika kita melewati saluran.

Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah memberi peringatan untuk membongkar bangunan diatas saluran dan warga dihimbau untuk tidak membuang sampah ke kali. Sayang, himbauan dan peringatan tersebut tidak diindahkan warga. Peringatan yang disertai ancaman untuk membongkar bangunan diatas saluran oleh Satpol PP, Iskandar dianggap angin lalu oleh warga.

Warga mengaku membuang sampah ke kali sudah menjadi kebiasaan, sebab menurut mereka Pemerintah Kota Bekasi tidak menyediakan TPS di lingkungan mereka. Bahkan menurut pengakuan warga, sampah yang tertumpuk dari inisiatif warga ternyata tidak pernah diangkut oleh Dinas Kebersihan. Sehingga warga lebih mudah membuang sampah rumah tangga ke saluran BSK. (red***)

Untuk Memperkenalkan Wisata Air, Pemkot Bandung Gelar Festival "Kukuyaan" di Cikapundung

Sungai Cikapundung (Tempo Interaktif)

BANDUNG, (PRLM). - Pemkot Bandung menggelar Festival Kukuyaan dengan tujuan untuk memperkenalkan wisata air Cikapundung kepada masyarakat. Acara yang digelar Sabtu pagi itu juga bertujuan untuk membersihkan sungai Cikapundung dari sampah.

Dalam festival ini diikuti oleh 200 peserta, yang berasal dari 15 komunitas dari Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, dan Sumur Bandung.

Dalam festival ini, disebut operasi kuya, dengan rute dari sungai Cikapundung RW 16 Kelurahan Taman Sari Kel. Bandung Wetan di dekat bantaran Cikapundung sampai sungai Cikapundung dekat PLN Distribusi Jabar.

Lomba tersebut bukan berdasarkan kecepatan mencapai finish, tetapi peserta yang lebih banyak mengumungut sampah basah di sepanjang sungai Cikapundung.

Dalam lomba itu peserta berebah diatas ban, dan memunguti sampah basah, dalam satu tim terdiri dari 5 orang. Tim yang paling mengumpulkan sampah, akan mendapatkan tropy dari Wali kota Bandung.

"Festival ini, dimaksudkan untuk membersihkan sungai Cikapundung dari sampah, dan mengenalkan wisata air," ujar Wakil Wali kota Bandung, Ayi Vivananda kepada wartawan, di Bantaran Sungai Cikapundung RW 16 Kelurahan Taman Sari. (A-113/kur)**

Sumber : Pikiran Rakyat Online

DKP Enggan Angkut Sampah, Pilih Sampah Berduit

KOTOR: Tumpukan sampah di sekitar jembatan fly over Cileungsi belum dibersihkan DKPKabupaten Bogor, kemarin.

CILEUNGSI - Tumpukan sampah di sepanjang fly over Cileungsi makin menjadi. Tak hanya itu, sampah-sampah yang sudah membusuk tersebut pun menimbulkan polemik baru.

Namun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor enggan mengangkut sampah yang sudah meresahkan tersebut.

Melalui Kepala UPT Kebersihan Wilayah Cileungsi Aep Rahmat, pihaknya hanya akan mengangkut sampah beretribusi atau berduit. “Itu sampah liar. DKP hanya ditugaskan mengangkut sampah yang mempunyai retribusi. Karena kita punya tanggungan menyetor retribusi tiap tahun,” ujarnya tanpa mau menyebutkan jumlah setoran tersebut.

Sementara itu, sejumlah warga dan pengguna jalan mulai merasakan dampak dari tumpukan sampah tersebut. Selain menimbulkan bau busuk, warga khawatir akan datangnya wabah penyakit. “Kalau ini (sampah) dibiarkan terus, kematian akan bermunculan Mas. Kita takut demam berdarah,” keluh Paidi (26), pedagang yang biasa memangkal di fly over.

Padahal, sebelumnya Camat Cileungsi Eman Sukirman berjanji akan membenahi sampah yang sudah menggunung tersebut. “Kita akan koordinasikan dengan jajaran pemdes untuk segera mengangkut,” kata Eman saat dikonfirmasibelum lama ini.(yus)

Sumber : Radar Bogor Online

527.850 Siswa SD Putus Sekolah

siswa Victory Plus Bekasi/Foto: Prawoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan peringkat Indonesia dalam indeks pembangunan pendidikan untuk semua (Education for All) tahun 2011, salah satunya disebabkan tingginya angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 juta anak SD putus sekolah setiap tahunnya.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) merilis indeks pembangunan pendidikan (education development index) dalam EFA Global Monitoring Report 2011. Peringkat Indonesia turun pada posisi ke-69 dari 127 negara.

Tahun lalu, posisi Indonesia ke-65. Dari empat indikator penilaian, penurunan drastis terjadi pada nilai angka bertahan siswa hingga kelas V SD. Pada laporan terbaru nilainya 0,862, sedangkan tahun 2010 mencapai 0,928. Indikator lain, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas juga tak beranjak signifikan.

Anak-anak putus sekolah usia SD dikhawatirkan kembali bermasalah dalam baca dan tulis. Jika digabung dengan siswa SD yang tak bisa melanjutkan ke jenjang SMP, siswa yang hanya mengenyam pendidikan SD bertambah. Lulusan SD yang tak dapat ke SMP tercatat 720.000 Siswa (18,4 persen) dari lulusan SD tiap tahunnya.

Putus sekolah di jenjang SD itu terutama faktor ekonomi. Ada anak yang belum pernah sekolah, ada yang putus di tengah jalan karena ketiadaan biaya.

Untuk mengatasi ancaman putus sekolah pada keluarga tak mampu, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh membuat program ramah sosial terhadap kelompok itu. Kucuran beasiswa bagi siswa miskin mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi diperbanyak agar memutus rantai kemiskinan keluarga. (ELN)

Sumber : Kompas Online

Besaran Nilai Dana BOS akan Diubah

siswa Victory Plus Bekasi/foto:Prawoto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional berencana mengubah satuan nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun depan. Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh menyatakan sebelum mengubah satuan nilai BOS, Pemerintah saat ini akan mengkaji indeks kemahalan suatu daerah. Sehingga dengan mengetahui nilai pasti mahalnya biaya hidup di suatu daerah, maka besaran angka BOS juga akan mengikuti besaran itu.

Hal ini dilakukan kementerian untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai perbedaan jumlah besaran dana BOS antara kota dan desa. Bukan hanya itu, menurut mantan Rektor Institut Teknologi Surabaya ini, besaran jumlah BOS juga akan ditambah tak lagi untuk menutupi biaya operasional sebesar 70 persen. Akan tetapi, menjadi 100 persen menutupi biaya operasional sekolah.

Kenaikan ini disebabkan anggaran pendidikan yang setiap tahun mengalami kenaikan. Mantan menteri Komunikasi dan Informasi ini menjelaskan, tahun depan anggaran pendidikan akan naik sebesar Rp 40 triliun. Jika dirunut maka anggaran pendidikan di APBN pada 2005 mencapai Rp 78 triliun sementara pada 2011 Rp 148 triliun sedangkan untuk 2012 akan mencapai lebih dari Rp 180 triliun.

"Oleh karena itu kami minta komisi X untuk membantu mengefektifkan anggaran yang setiap tahunnya selalu meningkat ini," ungkapnya

Untuk tahun ini dana BOS yang dikucurkan Pemerintah sebesar Rp 16,266 triliun. Dengan perincian Rp 10.825 triliun untuk jenjang SD dan Rp 5,441 triliun untuk jenjang sekolah menengah pertama. Satuan nilai yang akan diberikan yaitu Rp 400.000 per siswa pertahun pada jenjang SD diperkotaan dan Rp 397.000 persiswa pertahun untuk di kabupaten. Sementara untuk jenjang SMP di kota unit cost-nya Rp 575.000 dan di kabupaten mendapat Rp 570.000 per siswa per tahun.

Akan tetapi, berbicara soal keterlambatan dana. sebenarnya Pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri telah membuat solusi. Namun, karena di daerah dinilai kurang, maka penyalurannya pun menjadi telat. Oleh karena itu, karena tidak ada efek jera dari sanksi administrasi yang diberikan, maka pemerintah akan memberikan sanksi finansial.

Dirinya menjelaskan, sanksi ini berupa pemotongan anggaran dari pusat ke daerah seperti di Dana Alokasi Umum (DAU). "Misalkan anggaran ke kabupaten Rp 100 miliar, bisa saja dikurangi Rp 70 - Rp 90 miliar," terangnya. Mengenai pemberian sanksi ini, tuturnya, karena terkait dengan anggaran pusat maka Kemendiknas akan mengkoordinasikanya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Plt Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto menerangkan, perbedaan unit cost masih sedang dibahas. Mengenai keterlambatan, jelasnya, tidak ada dana dari pusat yang terlambat. Faktanya adalah, karena sekolah harus merumuskan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dan diketahui banyak sekolah yang belum siap membuat RKA itu maka daerah pun menangguhkan pencairannya. "Mengenai pengawasan, sudah ada pengawasan itu dan sangat luar biasa ketatnya," ungkap Suyanto.

Anggota Komisi X DPR RI Kahar Muzakir menyatakan Kemendiknas harus membuat peraturan pemerintah (PP) baru agar ada kejelasan penyaluran dana BOS ini. Pemerintah dari satu sisi menurutnya hanya menggelontorkan, sedangkan tanggung jawab sampai di sekolah diembankan ke Pemerintah Daerah. "Harusnya Pemerintah sudah siap akan keterlambatan ini, tapi  initidak ada tanggung jawab, tidak ada sanksi. Bagaimana dana ini bisa efektif," papar Kahar.

Anggota fraksi Partai Golkar ini menambahkan, adanya dana BOS bukan memperkecil masalah pembiayaan pendidikan malah makin memperkeruh. Dana dari pusat yang tidak jelas menjalar hingga ke daerah dan tidak bisa dimanajemenkan dengan baik. 

Sumber : Republika Online