Catatan Prof. Dr. H. Soedijarto, MA, Guru Besar UNJ Soal Kurikulum 2013

KRONOLOGIS & KONTROVERSI KURIKULUM 2013

Jakarta, April 2013

Ini diantara pemikiran profesor soal kurikulum 2013 :

1. tidak jelas dasar hukum dan hasil evaluasi yang dijadikan landasan untuk merancang kurikulum 2013. Kurikulum 2006 strukturnya didasarkan atas UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan struktur kurikulum yang mengubah yang mengubah jam pelajaran per minggu, atau ditiadakannya mata pelajaran IPA dan IPS pada kelas 1 s/d 3 SD, perlu jelas latar belakang teorinya dan tujuan yang hendak dicapai.
2. Mendikbud Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro pada tahun 1972 menyadarkan kepada jajaran P & K agar berhati-hati menerapkan sesuatu gagasan baru dalam pendidikan karena dampaknya akan berjangka panjang pada kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari cara berpikir ini bila akan menerapkan kurikulum yang baru perlu terlebih dahulu diucicobakan dan dinilai secara komprehensif sebelum ditetapkan sebagai sesuatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian seyogyanya sebelum diterapkan kurikulum 2013 perlu terlebih dahulu diucocobakan.

Catatan Majelis Guru Besar ITB Soal Kurikulum 2013

KRONOLOGIS & KONTROVERSI KURIKULUM 2013

April 2013

Beberapa persoalan mendasar pada rancangan kurikulum ini antara lain sebagai berikut :

1. Rancangan kurikulum 2013 tidak disertai naskah akademik, yang berisi pemikiran, konsep, tujuan, serta grand design (rancangan besar) pendidikan nasional, sebagai landasan. Rancangan kurikulum 2013 memang telah mencantumkan sikap dan nilai-nilai luhur kemanusiaan, tetapi dalam beberapa hal kurang memperhatikan hakikat STEAM (science technology-engineering-art-mathetamics), yaitu ciri budaya ilmiah di balik kemajuan ilmu pengetahuan yang diserasikan dengan pembangunan karakter bangsa guan menghadapi tantangan ke depan. Trend (kecendrungan) dewasa ini menunjukkan bahwa posisi peradaban bangsa-bangsa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (teknologi informasi, teknologi bio, teknologi nano, teknologi neuro) yang harus berkembang, yang telah terbukti berpengaruh pada kemajuan budaya, perkembangan cara berfikir, serta daya kreatifitas manusia dewasa ini dan kedepan dalam menghadapi tantangannya.

Mari Kita Bahas Lagi Soal PPPK ...!!!

Pernyataan Ini Bohong : "PPPK Sama Dengan PNS, Yang Membedakan Cuma Status"

... Saya Bang Imam, mungkin itu panggilan yang lebih mudah ketimbang memanggil nama lengkap ku, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Banyak cara Pemerintah untuk berkilah dan membohongi tenaga honorer, salah satunya membuat istilah PPPK yang dinyatakan berbeda dengan honorer. Ok, secara tulisan, arti dan kepanjangan serta akronim memang berbeda, tetapi secara harfiah dan kepastian tentu hanya beda-beda tipis.

Mari kita bedah UU ASN (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) kita mulai dari BAB I Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat (4) berbunyi, "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan."

Pengertian saya dalam bunyi pasal itu, PPPK itu mirip dengan honorer, sukwan, TKK, honda dan wiyata bakti dan sebagainya. PPPK akan diangkat dengan syarat 'tertentu', artinya harus memiliki persyaratan pokok dan linear dengan tanggungjawab yang akan dibebankan kepadanya kelak. 

Ini Profil PAUD di Babelan

112 PAUD Sudah Terbentuk, Desa Huripjaya Belum Terbentuk PAUD

Pasar Babelan yang kotor. Foto: Bang Imam

Babelan (BIB) - Kecamatan Babelan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi yang memiliki kepadatan penduduk dan berada di wilayah utara. 

Seiring perkembangan pembangunan perumahan di Babelan, jumlah lembaga PAUD di daerah ini juga tumbuh dengan sangat pesat. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan nonformal dan formal yang memiliki program Taman Kanak-Kanak (TK) usia 4-6 tahun, Kelompok Bermain (KB) usia 3-4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) usia 0-3 tahun dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) usia 0-6 tahun.

Dari sembilan desa/kelurahan di Babelan, hanya Desa Huripjaya yang belum terbentuk PAUD. Sementara sebaran PAUD di 8 kelurahan/desa cukup banyak. Di Kelurahan Bahagia misalnya sudah berdiri 47 PAUD terdiri dari 12 KB dan 35 TK; Kelurahan Kebalen ada 34 PAUD terdiri dari 9 KB dan 25 TK; Desa Babelankota sudah ada 10 PAUD yang terdiri dari 1 SPS, 7 KB dan 3 TK.

Sedangkan di Desa Kedungpengawas baru terbentuk 2 PAUD, terdiri dari 1 SPS dan 1 KB; Desa Kedungjaya ada 6 PAUD terdiri dari 5 KB dan 1 TK; serta Desa Bunibakti ada 4 PAUD yang terdiri dari 1 SPS, 2 KB dan 1 TK.

Di Desa Muarabakti telah berdiri 7 PAUD, yang terdiri dari 1 SPS, 3 KB dan 3 TK. Sedangkan pada Desa Pantaihurip baru berdiri 2 PAUD semuanya berbentuk program Kelompok Bermain.

Serapan Layanan PAUD di Bekasi Masih Rendah

Kota Bekasi 29.178 Anak, Kabupaten Bekasi 44.576 Anak

Gambar saat acara pemberian kado oleh anak PAUD kepada temannya bernama Rendy di TK Pertiwi VIII, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Foto: Bang Imam

Bekasi (BIB) - Hingga awal bulan Desember ini, menurut data pokok pendidikan (Dapodik) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikbud), jumlah layanan terhadap pendidikan PAUD masih tergolong rendah di Bekasi.

Di Kabupaten Bekasi misalnya hingga per 1 Desember 2014, jumlah layanan PAUD dari usia 0-6 tahun baru sekitar 44.576 anak. Mereka terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 23.762 anak, Kelompok Bermain (KB) 15.690 anak, Taman Penitipan Anak (TPA) 333 anak, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebanyak 4.791 anak.

Berikut rincian anak yang terlayani PAUD di Kabupaten Bekasi :

LAYANAN PAUD DI KABUPATEN BEKASI 2014

NO	PROGRAM	JUMLAH LAYANAN
		L	P	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TK	12.287	11.475	23.762
2	KB	7.742	7.948	15.690
3	TPA	179	154	333
4	SPS	2.345	2.446	4.791
5	JUMLAH	22.553	22.023	44.576

Sumber : Litbang LSM SAPULIDI Bidang Pendidikan 2014