Tahapan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

PASCA PERMA MORATORIUM CPNS 2011

GURU HONORER saat beraudiensi dgn Kadisdik Kota Bekasi

Data base terhadap Tenaga Honorer (TH) telah dilaksanakan pada akhir tahun 2010, pengangkatan yang dijanjikan pada tahun 2011 hingga awal bulan Oktober ini belum terealisasi, justru Pemerintah Pusat malah mengeluarkan Peraturan Bersama Penundaan Sementara Penerimaan CPNS oleh Men PAN-RB, Mendagri, dan Menkeu.

Belum lagi problem perbedaan akurasi data antara Kemen PAN-RB dengan BKN yang dua-duanya merupakan institusi resmi yang menaungi administrasi kepegawaian di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 4 Januari 2011, persoalan pengangkatan tenaga honorer dari 2005 hingga 2009 yang belum terselesaikan adalah sebanyak 38.788 orang dari keseluruhan 898.451 orang.

Meski demikian, tingkat akurasi data tersebut diragukan karena terjadi ketidakkonsistenan dalam hal jumlah setelah didata ulang dan divalidasi pemerintah. Misalnya, untuk rekapitulasi verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I, dari 135.011 orang setelah didata ulang, dan validasi jumlahnya 55.696 orang. Sedangkan untuk kategori II, diketahui sebanyak 633.824 orang dengan perincian 212.330 tenaga guru, 13.251 tenaga kesehatan, 4.403 tenaga penyuluh, dan 263.167 tenaga lainnya.

Akses PAUD Ditanah KH Noer Ali

Foto bersama FPAUDNI Muaragembong (Bang Imam)

Muaragembong, BEKASI (BIB) – Pertumbuhan lembaga layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bekasi tergolong pesat dan hampir merata di setiap kecamatan.

Program ini sejalan dengan target pemerintah pusat untuk meningkatkan akses dan perluasan serta pemerataan layanan PAUD di seluruh Indonesia. Dimana target hingga akhir tahun 2014 harus mencapai 75%.

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengakui hal tersebut. Dr. Sukarmawan, Kabid PNFI Disdik Kab. Bekasi melakukan terobosan dengan bekerja sama dan bermitra langsung pada organisasi-organisasi lembaga PAUD yang sudah ada, seperti FORUM PAUD, HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, GOPTKI, IGRA, LPPTKA-BKPRMI dan DTA-TPQ yang menjadi binaan Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi.

“Dalam rangka meningkatkan akses tersebut kami mengadakan peringatan HAN 2011 bersama-sama antara seluruh organisasi mitra PAUD yang tergabung dalam FORUM PAUDNI, insya Allah pada 12 Oktober sekaligus mengundang tokoh pemerhati anak, Dr. Seto Mulyadi,” kata Sukarmawan dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus FORUM PAUDNI Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bekasi di Aula Gedung PGRI Lapangan Kobra, Tambun Selatan beberapa waktu lalu.

Selain melaksanakan peringatan HAN 2011, akan diadakan pula gebyar dan pentas seni serta senam massal 1000 anak PAUD disertai 200-an guru dan tutor PAUD se Kabupaten Bekasi.

Plt. Walikota Rekomendasikan Disdik Bikin Rasio Kebutuhan Guru

SURAT REKOMENDASI PLT WALIKOTA BEKASI

Kota Bekasi (BIB) - Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi merekomendasikan Dinas Pendidikan agar segera membuat rasio kebutuhan guru dalam rangka mengantisipasi pasca keluarnya moratorium CPNS 2011 yang berlaku hingga 16 bulan ke depan.

Penyusunan Rasio Kebutuhan Guru di Kota Bekasi menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan dan kejelasan status guru honorer dan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dalam surat bernomor 420/2404-Huk/IX/2011 prihal Rekomendasi kegiatan Penelitian Program Penyusunan Rasio Kebutuhan Guru Kota Bekasi Tahun 2010-2015, Plt. Walikota Bekasi memberikan arahan agar pelaksanaan rasio tersebut dilakukan oleh LSM Sapulidi yang saat ini memang menjadi Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi.

BKN : Tidak Ada Tenaga Honorer Kategori III

Guru Honorer berdemo menuntut diangkat menjadi CPNS

Jakarta (BIB) - Tidak ada kategori III untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini perlu dipahami para tenaga honorer agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pun menjadi korban penipuan. 

Demikian informasi yang disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat saat beraudiensi dengan Federasi Serikat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri  (Fesdikari) di Ruang Data lantai 2 gedung I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat  Jakarta, Kamis (22/9). 

Kewajiban Mengajar 27,5 Jam Ditentang

JAKARTA (BIB) — Usulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah jam mengajar tatap muka guru dari 24 jam menjadi 27,5 jam per minggu meresahkan para guru. Ini disebabkan guru sulit memenuhi kewajiban tersebut.

Hanya sekitar 30 persen guru yang bisa memenuhi kewajiban itu, yakni guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika yang jadwal pelajarannya sekitar 24 jam per minggu. Sementara itu, guru mata pelajaran Kesenian, Olahraga, atau Agama tidak mungkin memenuhi kewajiban tatap muka 27,5 jam per minggu.

”Bukannya guru tidak mau, tetapi memang tidak bisa dengan sistem pelajaran yang sekarang. Jadi, kesalahannya bukan pada guru,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, Minggu (25/9/2011).