Tidak Masuk Database K2 Tapi Dapat Nomor & Ikut Tes CPNS

Bekasi (BIB) - Lima bulan usai ujian tes TKD dan TKD untuk Tenaga Honorer Kategori II (K2), kebohongan semakin terkuak yang dilakukan terstruktur antara BKN, MnePAN-RB dan Instansi atau Pemerintah Daerah.

Testimoni dengan melihat sampel di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh LSM SAPULIDI selama 2 bulan terakhir, yakni sejak pengumuman kelulusan K2 pada tanggal 10 Pebruari 2014 lalu.

Di beberapa kabupaten dan kota yang diperiksa berkasnya, ternyata ada perbedaan antara daftar nominatif K2 (adalah daftar K2 yang diujipublikkan) dengan daftar K2 peserta tes CPNS.

DATA TENAGA HONORER KATEGORI II DI PROVINSI BANTEN

NO	DAERAH	DAFTAR K2
		NOMINATIF	PESERTA TES	LULUS TES
(01)	(02)	(03	(04)	(05)
1	PEMPROV BANTEN	19	880	171
2	KAB SERANG	1.791	2.189	406
3	KAB PANDEGLANG	3.095	3.412	446
4	KAB LEBAK	1.898	1.945	495
5	KAB TANGERANG	3.338	3.556	1.068
6	KOTA TANGERANG	2.824	2.898	859
7	KOTA CILEGON	570	587	90
8	KOTA SERANG	882	903	140
9	KOTA TANGSEL	1.466	1.659	601

SUMBER : LITBANG LSM SAPULIDI 2014.

Ini Tahapan Pemilu 2014

Jakarta (BIB) - Pemilu 2014 menjadi agenda nasional terbesar tahun ini. Pemilu pada 9 April 2014 akan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2014-2019 sedangkan Pemilu pada 9 Juli 2014 akan memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Sebanyak 5.608 calon tetap anggota DPR RI dari 12 partai politik tingkat nasional memperebutkan 560 kursi DPR di Senayan. Sebanyak 945 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga saling bersaing untuk bertengger dalam empat besar untuk mewakili masing-masing provinsinya agar bisa duduk sebagai anggota DPD RI di Senayan. 

Sedangkan belasan ribu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 15 partai politik (termasuk tiga partai politik tingkat lokal di Aceh) berkompetisi merebut jatah kursi DPRD di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara untuk jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden masih menunggu hasil Pemilu Legislatif karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang meraih minimal 20 persen dari 560 kursi DPR RI atau partai politik yang meraih 25 persen suara sah secara nasional, yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

KPU telah menetapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 185,8 juta orang yang memiliki hak suara untuk memilih para calon tersebut.

Berikut tahapan Pemilu 2014 :

Tanggung Jawab Panselnas dan PPK Terhadap K2

Ribut soal tanggung jawab kisruhnya pengumuman CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II (K2) hingga saat ini belum berakhir.

Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) yang dimotori oleh MenPAN-RB dan BKN menuding permasalahan K2 berawal dari ketidakcermatan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Hal ini disebabkan karena proses pendataan sesuai aturan PP 48/2005 dan perubahan kedua pada PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang dilakukan di daerah tidak terseleksi dengan baik.

Banyak K2 'siluman' 'bodong' alias 'honorer palsu'. Dan umumnya K2 bodong dan palsu itu adalah orang-orang titipan oknum pejabat. Semisal, umumnya "K2 Siluman" adalah anak oknum Kepala Sekolah, anak oknum Kepala UPTD/KCD Dinas Pendidikan Kecamatan, anak oknum penilik/pengawas, anak oknum Kepala Bidang/Kepala Bagian, anak oknum Kepala Dinas/ Kepala Badan dan anak oknum pejabat lainnya.

Kalaupun ada "K2 Siluman" yang bisa masuk data base K2 dapat dipastikan mereka (K2 siluman,red) sudah bekerja sama dengan oknum pimpinannya, tentunya dengan membayar sejumlah uang.

Di beberapa daerah tarif pembayaran ini cukup pantastis, antara 50 juta hingga 150 juta.

MenPAN-RB Tidak Mengetahui Kepastian Data Pegawai Fungsional

Jakarta (BIB) - Ternyata KemenPAN-RB tidak tahu berapa pegawai fungsional di Instansi Pemerintah secara pasti. Hal ini terlihat dari Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/107/M.PANRB/03/2014 tentang Keberadaan dan Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Sehingga terlihat jelas bahwa penerimaan CPNS Tahun 2014 ini masih menunggu kabar kepastian data base dari instansi soal pegawai yang menempati jabatan fungsional.

Saat ini memang kebanyakan data pegawai utamanya jabatan fungsional keahlian dan keterampilan masih membutuhkan banyak pegawai. Namun, karena sistem distribusi dan redistribusinya tidak berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan akan pegawai di bidang ini sulit dipetakan.

Untuk itu, surat MenPAN-RB ini menghimbau kepada 43 instansi pemerintah di pusat untuk melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional selama 5 tahun, yakni dari tahun 2014 hingga 2019.

Kementerian/Instansi/Lembaga yang dimaksud adalah :

Dapodik Pendidikan Dasar Baru Up Date 98,14 Persen

3.452 Sekolah Belum Kirim Dapodik

Siswi SDN Jatirasa V, Pondok Gede Permai, Jatiasih sedang membersihkan ruang kelas akibat kebanjiran. Foto: Bang Imam

Jakarta (BIB) - Hingga akhir Pebruari 2014, baru sekitar 181.694 sekolah atau sekitar 98,14% di jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SLB, red) yang sudah meng-up-date data pokok pendidikan dalam Dapodik Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal jumlah sekolah SD, SMP, SLB di Indonesia mencapai 185.146 sekolah. Sehingga terdapat 3.452 sekolah belum mengupdate data Dapodiknya.

Persentase jumlah dapodik yang masuk yang telah mencapai 98,23% adalah jenjang SD. Dari 147.487 sekolah yang ada, sebanyak 144.881 sekolah sudah memperbaharui dapodiknya. Sisanya sekitar 2.606 sekolah yang tidak mengupdate.

Pada jenjang SMP, sekolah yang sudah update dapodik sebanyak 34.841 sekolah. Sementara jumlah satuan pendidikan jenjang SMP di Indonesia mencapai 35.605 sekolah. Sehingga hanya tersisa 764 sekolah yang belum mengirimkan dapodiknya.