59,41% PNS Indonesia Belum Sarjana

HONOR

Jakarta (BIB) - Sebanyak 59,41% pegawai negeri sipil di Indonesia belum berijajah sarjana (S1/D4). Dari 4.467.982 orang, 2.655.017 diantaranya (59,41%) belum mengenyam sarjana.

Mereka terdiri dari :

SD : 70.531 (1,58%)

SMP : 108.348 (2,42%)

SMA : 1.374.851 (30,77%)

D1 : 66.595 (1,49%)

D2 : 611.397 (13,68%)

D3 : 423.299 (9,47%)

SANIMAS AWARD Kota Bekasi 2013

POSTER LOMBA

Margahayu (BIB) - Pemerintah Kota Bekasi mengadakan pemilihan dan lomba SANIMAS AWARD KOTA BEKASI 2013.

Lomba ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat, mahasiswa, pelajar dan LSM yang berdomisili di Kota Bekasi dan memiliki program tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat yang hingga saat ini program tersebut telah dan akan diimplementasikan di Kota Bekasi.

Lomba Sanitasi ini akan memperebutkan hadiah total pembinaan sebesar Rp. 40 juta. Selain ini para juara juga akan memperoleh trophy dan sertifikat dari Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

Lembaga PAUD Kawatirkan 'BIMBA'

logo BIMBA

Bandung (BIB) - Baru-baru ini sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat mengkhawatirkan keberadaan lembaga 'BIMBA'. 

BIMBA adalah singkatan dari Bimbingan Belajar Minat Baca Anak. Bimba ini sudah mengajarkan anak usia dini (4-6 tahun) belajar membaca dan menulis. Hal ini sangat meresahkan para penyelenggara PAUD/TK di Bandung.

"Bimba menawarkan kepada siapa saja yang mau mendirikan dengan cara multi level (MLM). Kami sangat kawatir karena Bimba sudah mengajarkan anak usia dini untuk membaca. Padahal Calistung (membaca, menulis dan berhitung) baru wajib diajarkan setelah anak masuk SD," kata salah satu penyelenggara PAUD di Bandung.

Dia berharap agar Bimba segera ditertibkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jika tidak akan merusak konsentrasi pendidikan anak usia dini yang lebih mengutamakan konsep, "Belajar Sambil Bermain dan Bermain Sambil Belajar".

Bang Imam Ajak Calon Legislatif Agar Tidak Menempel Baliho di Pohon dan Tidak Merusak Taman

Bincang pagi di Radio Kabar4 844 AM Bekasi berbicara soal RTH Kota Bekasi

Rawalumbu (BIB) - Aktifis lingkungan dari LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S mengajak seluruh calon legislatif baik tingkat DPRD Kab/Kota, DPRD Prov maupun DPR RI untuk tidak merusak pohon dan taman dengan memasang poster, baliho dan spanduk serta asesoris promosi lainnya.

"Saya mengajak kepada 600-an calon legislatif yang saat ini mendaftar jadi DCS di KPU untuk tidak memaksakan menempelkan dan memaku poster, baliho dan spanduknya di pohon-pohon dan taman-taman kota dipinggir jalan. Hal ini untuk tidak merusak taman-taman yang sudah ada. Mari sama-sama kita rawat ruang terbuka hijau dan menjaganya agar tercipta kota yang bersih dan nyaman," kata Bang Imam, panggilan akrabnya saat acara bincang pagi di Radio Kabar4 AM 855, Ahad, 21 April 2013.

Oknum Wakil Ketua DPRD Tarif CPNS Rp. 50 Juta

Kepala Sekolah Jadi Perantara

Guru Honorer Jatiasih. Foto: LSM Sapulidi

Kota Bekasi (BIB) - Beredar kabar dikalangan tenaga honorer Kota Bekasi bahwa ada salah satu oknum Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi memberikan tarif bagi honorer yang ingin menjadi prioritas diangkat menjadi CPNS harus membayar sebesar Rp. 50 juta. 

Tarif Rp. 50 juta tersebut dibayar dengan 2 termin. Termin pertama pembayaran dilakukan saat pelaksanaan uji publik atau disebut sebagai uang muka (DP) sebesar Rp. 25 juta. Sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah tenaga honorer tersebut lulus sebagai CPNS.

Yang unik dalam praktek percaloan CPNS di Kota Bekasi ini, penawaran sebagai perantara dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah terhadap tenaga honorer yang masuk pada Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II yang dipimpinnya.