Oknum Wakil Ketua DPRD Tarif CPNS Rp. 50 Juta

Kepala Sekolah Jadi Perantara

Guru Honorer Jatiasih. Foto: LSM Sapulidi

Kota Bekasi (BIB) - Beredar kabar dikalangan tenaga honorer Kota Bekasi bahwa ada salah satu oknum Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi memberikan tarif bagi honorer yang ingin menjadi prioritas diangkat menjadi CPNS harus membayar sebesar Rp. 50 juta. 

Tarif Rp. 50 juta tersebut dibayar dengan 2 termin. Termin pertama pembayaran dilakukan saat pelaksanaan uji publik atau disebut sebagai uang muka (DP) sebesar Rp. 25 juta. Sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah tenaga honorer tersebut lulus sebagai CPNS.

Yang unik dalam praktek percaloan CPNS di Kota Bekasi ini, penawaran sebagai perantara dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah terhadap tenaga honorer yang masuk pada Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II yang dipimpinnya.

Hari Penjadwalan UN Yang Tertunda

Posko UN Irjen Kemdikbud: SMS 0813 804 777 79, Email: un2013@itjen.kemdikbud.go.id

UN kacau-balau, siapa bertanggung jawab. Foto: matanews

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menjadwal ulang UN yang tertunda di wilayah zona 3 (Indonesia Tengah) yang meliputi; Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Gorontalo dan Sulawesi Barat yang dimulai hari ini, Kamis, 18 April 2013.

UN SMA untuk zona 3 tersebut akan berlangsung pada Kamis-Jum'at dan Senin-Selasa. Sedangkan untuk SMK/SMALB pada Jum'at, Senin dan Selasa. Sementara Paket C Kamis-Jum'at dan Senin-Selasa.

Untuk memastikan pelaksanaan UN berjalan sesuai dengan rencana, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka POSKO UN 24 JAM.

Posko UN 24 Jam ini akan mengawasi pemberitaan beberapa tv nasional seperti TvOne, Metrotv, Transtv dan TVRI. 

Ternyata Siluman Juga Honorer!!!

Tinggal 1 hari lagi masa uji publik, pengaduan honorer siluman minim lebih banyak sanggahan Honorer yang tidak masuk K2

Bang Imam (kiri) saat berkunjung ke SMPN 8 Cirebon, memilah produk daur ulang sampah. Foto: Prawoto

Kota Bekasi (BIB) - Masa Uji Publik untuk memberikan sanggahan, pengaduan atau duplikasi Daftar Tenaga Honorer Kategori II di seluruh Indonesia tinggal satu hari lagi, yakni hingga 16 April 2013 besok.

Ternyata masa uji publik lebih banyak kontroversial terhadap pengkategorian (K2, K2 dan Non Kategori) sesuai amanat PP 48/2005, PP 43/2007 junto PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Di temptku...tmn2 yg brmasalah, kpl sekolah di panggil di UPTD....dan kpl sklh. Diminta membuat srt pernytaan dn bertand tangan di ats materai 6000. Byk KS yg tdk mau Ttd" kata Ibu Hana guru honorer yang mengabdi di salah satu SD Negeri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ibu Hana memang benar, hampir seluruh daerah kesulitan mendapatkan tanda tangan dari Kepala Sekolah, Kepala UPTD, Kepala Bidang Pendidikan Dasar/Pendidikan Menengah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD dan Kepala SKPD yang menaungi honorer Kategori II yang bermasalah terutama yang duplikasi hingga perubahan pada syarat administrasi tertentu.

UN Batal di 11 Provinsi

UN SMA 15-18 April 2013

Jakarta (BIB) - Ujian Nasional batal di 11 provinsi pada saat pelaksanaan UN hari pertama, Senin, 15 April 2013.

Ke-11 provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"UN ditunda di 11 provinsi tersebut, yaitu hanya penundaan pada hari pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan akan ditunda menjadi Jum'at, 19 April 2013," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ibnu Hamad di Jakarta, Jum'at, 11 April 2013.

Dia juga menyampaikan bahwa penundaan UN hanya dilakukan di 11 provinsi dengan mata pelajaran yang diuji Bahasa Indonesia. Sedangkan UN di 22 provinsi lainnya tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni 15-18 April 2013 untuk tingkat SMA/MA/smalb dan Paket C. 

Kota Bekasi Uji Publik Honorer Disdik 2.137 Orang

Tenaga Guru 1.510 & Lainnya 627 orang

guru honor. foto: detik

Kota Bekasi (BIB) - Pemerintah Kota Bekasi hanya melaksanakan uji publik terhadap 2.137 orang di lingkungan Dinas Pendidikan termasuk Guru dan Tenaga Administrasi lainnya.

Sementara keseluruhan tenaga honorer yang diujipublikkan adalah versi pertama 3.388 orang dan versi kedua 1.044 orang.

Rincian tenaga honorer yang berada pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah; Disdik&UPTD 1 guru dan 52 tenaga lainnya; TK 2 orang, SD 1.204 guru dan lainnya 195 orang.

Berikut ini rekap data honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dihimpun oleh LSM Sapulidi :

REKAP DATA K2 DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NO	INSTANSI	TENAGA GURU	ADM/ LAINNYA	JUMLAH
01	02	03	04	05
1	DISDIK & UPTD	1	52	53
2	TK NEGERI	2	-	2
3	SD NEGERI	1.204	195	1.399
4	SMP NEGERI	183	242	425
5	SMA NEGERI	84	109	193
6	SMK NEGERI	36	32	68
TOTAL		1.510	627	2.137

Sumber : LSM SAPULIDI