Tanggul Raksasa Jakarta itu namanya Giant Sea Wall

Jakarta (BIB) - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak, kemaren (9/10) mencanangkan Implementasi Program National Cappital Integrated Coastal Development (NCICD) atau biasa disebut dengan Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall). 

Turut mencanagkan adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Sarwo Handayani.

Wamen PU dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan NCICD yang akan dicanangkan telah dimulai sejak Tahun 2007 melalui kerjasama Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan, Belanda dengan nama kegiatan Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS).

“NCICD bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memulihkan dan meningkatkan ketahanan Lingkungan Ibu Kota Negara Republik Indonesia secara terintegrasi. Tercakup dalam kegiatan ini adalah upaya untuk memecahkan masalah transportasi dan kebutuhan ruang,” tambah Wamen PU.

Kegiatan awal perkuatan tanggul laut, kata Hermanto, merupakan langkah awal dari Phase A program NCICD, meliputi pembuatan tanggul laut sepanjang 32 km, revitalisasi waduk-waduk atau kolam retensi banjir dan pompa-pompa tampungan banjir serta peningkatan kapasitas sungai dan perbaikan muara-muara sungai.

Seperempat dari panjang tanggul laut yang harus dibangun merupakan tanggung jawab langsung pemerintah dan sisanya akan dibangun oleh Badan Usaha Swasta. Agar tanggul laut yang akan dibangun secara terpadu ini dapat berfungsi dengan baik, maka pemerintah akan mengeluarkan kriteria desain yang menyangkut keamanan, antara lain tentang desain tinggi gelombang dengan kala ulang 1.000 tahun, tinggi elevasi mercu tanggul yang harus sama dan mampu mengatasi problema kenaikan muka air laut dan penurunan tanah hingga Tahun 2030.

Selain hal tersebut, Tim Kerja NCICD juga telah menyiapkan beberapa alternatif desain tanggul sesuai dengan penggunaan dan karakteristik masing-masing ruas pantai yang menjadi properti masyarakat.

“Pada kesempatan ini, selanjutnya saya mohon dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi untuk penerapan desain dan pelaksanaan tanggul laut tersebut dengan baik serta pelaksanaan pembangunannya dapat diselesaikan pada Tahun 2017,” tambah Wamen.

Hermanto mengungkapkan, Bersamaan dengan kegiatan awal perkuatan tanggul laut, Kementerian PU juga telah mulai melaksanakan upaya pengendalian penurunan muka tanah di DKI Jakarta akibat pengambilan air tanah dalam yang berlebih.

“Kegiatan ini berupa inisiasi penambahan pasokan debit air minum ke DKI Jakarta sebesar 5 m3/detik dan pemulihan air tanah dalam (aquifer storage recovery), dan selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 10 m3/detik dengan air baku yang diambil dari Saluran Tarum Barat,” tambahnya lagi.

Kementerian PU juga mulai melaksanakan investigasi karakteristik geologi teknik dan pemodelan land subsidence serta melaksanakan pengukuran bathimetri perairan Teluk Jakarta dan pemodelan respon morfologi pantai, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Kementerian PU juga melakukan kajian penataan ruang dengan menerapkan prinsip Building with Nature by Integrating Land in the Sea and Water in the Old and New Lands.

Sementara itu Chairul tanjung mengungkapkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan pengembang pulau di pesisir Jakarta ikut membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang merupakan bagian Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD).

"Para pengembang yang mendapat konsesi harus membangun tanggul di wilayah yang dia dapat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di Pluit.

Chairul menuturkan bahwa kontribusi membangun tanggul laut raksasa itu menjadi syarat bagi pengembang sebelum melakukan reklamasi. Setelah satu tahun izin reklamasi diberikan, kemudian kontribusi pengembang terhadap pembangunan tanggul laut belum terlihat, menurut dia, izin akan dicabut.

"Dengan kontribusi begitu, pembangunan tanggul sepanjang 32 kilometer itu dapat selesai," ujarnya.

Dari total panjang tanggul 32 kilometer, pemerintah akan membangun 8 kilometer, sedangkan sisanya 24 kilometer akan dibangun pengembang swasta. Anggaran pemerintah akan berasal 50% dari pemerintah pusat dan 50% pemerintah DKI Jakarta. (PU/Bang Imam)