Jakarta (BHC) - Ada banyak Lembaga Non Kementerian di Indonesia. Baik bersifat independen maupun melekat pada kementerian.
Selain itu ratusan BUMN berdiri juga di Indonesia, mulai dari ayah BUMN, ibu BUMN, anak BUMN, hingga cucu BUMN.
Ada beberapa lembaga non kementerian yang dilebur menjadi satu. Sebut saja BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang dulunya terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Berikut Daftar Lembaga Negara dan BUMN di Indonesia Tahun 2026;
I. Lembaga Negara Non Kementerian
- Arsip Nasional Republik Indonesia
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Badan Intelijen Negara
- Badan Kepegawaian Negara
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Badan Pusat Statistik
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Badan SAR Nasional
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
- Lembaga Sandi Negara
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
II. BUMN
- PT ASABRI (Persero)
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk
- PT Amarta Karya (Persero)
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Danantara)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Danantara)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Danantara)
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Barata Indonesia (Persero)
- PT Bio Farma (Persero)
- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
- PT Boma Isma Indra (Persero)
- PT Brantas Abipraya (Persero)
- PT Danareksa (Persero)
- PT Djakarta Lloyd (Persero)
- PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- PT Hutama Karya (Persero)
- PT Indah Karya (Persero)
- PT Indra Karya (Persero)
- PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
- PT Industri Kereta Api (Persero)
- PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
III. Lembaga Independen
- Komisi Kepolisian Nasional
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Komisi Banding Merek
- Komisi Banding Paten
- Komisi Informasi
- Komisi Pengawas Haji Indonesia
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Komisi Nasional Keselamatan Transportasi
- Lembaga Kerja Sama Tripartit
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Dewan Riset Nasional
- Dewan Pengupahan Nasional
- Dewan Energi Nasional
- Dewan Pers
- Dewan Pertimbangan Presiden
- Dewan Sumber Daya Air Nasional
- Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
- Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
- Dewan Jaminan Sosial Nasional
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
- Ombudsman Republik Indonesia
- Konsil Kedokteran Indonesia
- Badan Pertimbangan Telekomunikasi
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Komisi Aparatur Sipil Negara
- Komite Perdagangan Nasional
- Komite Industri Nasional
- Komisi Penyuluhan Nasional
- Badan Koordinasi Penyuluhan
- Badan Amil Zakat Nasional
- Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
- Komite Profesi Akuntan Publik
- Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
- Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
- Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
- Komite Akreditasi Nasional
- Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Pertimbangan Kepegawaian
- Konsil Tenaga Kesehatan
- Konsil Tenaga Keperawatan
- Dewan Insinyur Indonesia
- Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
- Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
- Komisi Penilai Amdal
- Komisi Nasional Disabilitas
#bangimamberbagi #NonKementerian #Lembaga #2026
Sumber : BUMN
Sumber : Non Kementerian
III.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan memberikan komentar yang tidak menghasut, memfitnah, dan menyinggung sara dan komentar menjadi tanggung jawab pemberi komentar. jika komentar lebih panjang dan memerlukan jawaban bisa ke email: bangimam.kinali@gmail.com, WA 0813-14-325-400, twitter: @BangImam, fb: Bang Imam Kinali Bekasi, ig: bangimam_berbagi