372.159 K2 di Daerah Tidak Lulus CPNS

Lulus baru sekitar 162.974 orang

Bekasi (BIB) - Hasil evaluasi LSM Sapulidi dengan menelusuri persoalan di daerah, hampir semua kab/kota kesulitan menjawab keberlangsungan tenaga honorer kategori II (K2) yang tidak lulus CPNS.

Hingga saat ini sedikitnya pengumuman kelulusan K2 sudah dilakukan di 32 provinsi, 89 kota dan 341 kabupaten di Indonesia. Dari jumlah daerah tersebut, sekitar 372.159 orang dari 535.133 K2 yang telah diumumkan tidak lulus tes.

Sementara yang lulus hanya sekitar 160.150 orang. Kelulusan terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 16.262 orang. Kemudian di Jawa Tengah 15.701, Jawa Timur 14.063, Sulawesi Selatan 13.412 dan Sumatera Utara sebanyak 9.420 orang.

Banyaknya K2 yang tidak lulus menjadi beban tersendiri bagi daerah.

"Harus ada solusi secepatnya. Jika tidak ini memperburuk pelayanan terhadap masyarakat. Utamanya bagi instansi seperti pendidikan dan kesehatan," ujar Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi.

Tidak Masuk Database K2 Tapi Dapat Nomor & Ikut Tes CPNS

Bekasi (BIB) - Lima bulan usai ujian tes TKD dan TKD untuk Tenaga Honorer Kategori II (K2), kebohongan semakin terkuak yang dilakukan terstruktur antara BKN, MnePAN-RB dan Instansi atau Pemerintah Daerah.

Testimoni dengan melihat sampel di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh LSM SAPULIDI selama 2 bulan terakhir, yakni sejak pengumuman kelulusan K2 pada tanggal 10 Pebruari 2014 lalu.

Di beberapa kabupaten dan kota yang diperiksa berkasnya, ternyata ada perbedaan antara daftar nominatif K2 (adalah daftar K2 yang diujipublikkan) dengan daftar K2 peserta tes CPNS.

DATA TENAGA HONORER KATEGORI II DI PROVINSI BANTEN

NO	DAERAH	DAFTAR K2
		NOMINATIF	PESERTA TES	LULUS TES
(01)	(02)	(03	(04)	(05)
1	PEMPROV BANTEN	19	880	171
2	KAB SERANG	1.791	2.189	406
3	KAB PANDEGLANG	3.095	3.412	446
4	KAB LEBAK	1.898	1.945	495
5	KAB TANGERANG	3.338	3.556	1.068
6	KOTA TANGERANG	2.824	2.898	859
7	KOTA CILEGON	570	587	90
8	KOTA SERANG	882	903	140
9	KOTA TANGSEL	1.466	1.659	601

SUMBER : LITBANG LSM SAPULIDI 2014.

Ini Tahapan Pemilu 2014

Jakarta (BIB) - Pemilu 2014 menjadi agenda nasional terbesar tahun ini. Pemilu pada 9 April 2014 akan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2014-2019 sedangkan Pemilu pada 9 Juli 2014 akan memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Sebanyak 5.608 calon tetap anggota DPR RI dari 12 partai politik tingkat nasional memperebutkan 560 kursi DPR di Senayan. Sebanyak 945 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga saling bersaing untuk bertengger dalam empat besar untuk mewakili masing-masing provinsinya agar bisa duduk sebagai anggota DPD RI di Senayan. 

Sedangkan belasan ribu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 15 partai politik (termasuk tiga partai politik tingkat lokal di Aceh) berkompetisi merebut jatah kursi DPRD di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara untuk jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden masih menunggu hasil Pemilu Legislatif karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang meraih minimal 20 persen dari 560 kursi DPR RI atau partai politik yang meraih 25 persen suara sah secara nasional, yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

KPU telah menetapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 185,8 juta orang yang memiliki hak suara untuk memilih para calon tersebut.

Berikut tahapan Pemilu 2014 :

Tanggung Jawab Panselnas dan PPK Terhadap K2

Ribut soal tanggung jawab kisruhnya pengumuman CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II (K2) hingga saat ini belum berakhir.

Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) yang dimotori oleh MenPAN-RB dan BKN menuding permasalahan K2 berawal dari ketidakcermatan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Hal ini disebabkan karena proses pendataan sesuai aturan PP 48/2005 dan perubahan kedua pada PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang dilakukan di daerah tidak terseleksi dengan baik.

Banyak K2 'siluman' 'bodong' alias 'honorer palsu'. Dan umumnya K2 bodong dan palsu itu adalah orang-orang titipan oknum pejabat. Semisal, umumnya "K2 Siluman" adalah anak oknum Kepala Sekolah, anak oknum Kepala UPTD/KCD Dinas Pendidikan Kecamatan, anak oknum penilik/pengawas, anak oknum Kepala Bidang/Kepala Bagian, anak oknum Kepala Dinas/ Kepala Badan dan anak oknum pejabat lainnya.

Kalaupun ada "K2 Siluman" yang bisa masuk data base K2 dapat dipastikan mereka (K2 siluman,red) sudah bekerja sama dengan oknum pimpinannya, tentunya dengan membayar sejumlah uang.

Di beberapa daerah tarif pembayaran ini cukup pantastis, antara 50 juta hingga 150 juta.

MenPAN-RB Tidak Mengetahui Kepastian Data Pegawai Fungsional

Jakarta (BIB) - Ternyata KemenPAN-RB tidak tahu berapa pegawai fungsional di Instansi Pemerintah secara pasti. Hal ini terlihat dari Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/107/M.PANRB/03/2014 tentang Keberadaan dan Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Sehingga terlihat jelas bahwa penerimaan CPNS Tahun 2014 ini masih menunggu kabar kepastian data base dari instansi soal pegawai yang menempati jabatan fungsional.

Saat ini memang kebanyakan data pegawai utamanya jabatan fungsional keahlian dan keterampilan masih membutuhkan banyak pegawai. Namun, karena sistem distribusi dan redistribusinya tidak berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan akan pegawai di bidang ini sulit dipetakan.

Untuk itu, surat MenPAN-RB ini menghimbau kepada 43 instansi pemerintah di pusat untuk melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional selama 5 tahun, yakni dari tahun 2014 hingga 2019.

Kementerian/Instansi/Lembaga yang dimaksud adalah :