Nada Sinis Menyertai Sidak BKD

Jika Anak Oknum Pejabat, Sidak K2 Ttetap Lolos

Bang Imam

Bekasi Selatan (BIB) - Sejak awal Juli hingga saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi melakukan sidak langsung terhadap keberadaan data honorer kategori II ke instansi yang bersangkutan.

Tak urung rasa kawatirpun timbul dalam benak honorer yang diisukan memang memalsukan SK atau biasa disebut sebagai 'Honorer Siluman'. 

Hal ini bukan cerita baru, karena memang Kota 
Bekasi terkenal dengan daerah yang paling banyak mengikutsertakan 'Honorer Siluman' masuk menjadi Honorer Kategori II (K2). 

Seperti yang ditegaskan oleh Sekretaris Forum Komunikasi Guru Sukwan (FKGS) Kota Bekasi, Fitri Marhayati, S.Pd yang selalu getol menyoal data honorer siluman.

"Kalau berdasarkan penerima uang saku (uang transport) sejak tahun 2005 tidak lebih dari 1.300-an orang. Jika dihitung dengan yang sudah PNS hingga akhir tahun 2009, mungkin Honorer tertinggal tidak lebih dari 600-an," ungkap Fitri Marhayati suatu saat.

Namun akibat banyaknya versi data honorer di Kota Bekasi, sehingga membingungkan untuk berpatokan pada hasil yang sebenarnya.

Pihak BKD misalnya lebih berpatokan kepada SK TKK (kalau saya boleh bilang SK TKK Politik) versi Binus, jamannya pendataan tim sukses 'Murah', Mochtar Mohamad-Rahmat Effendi yang kemudian mengantarkan mereka menjadi Walikota-Wakil Walikota Bekasi periode 2008-2013.

Data waktu pendataan untuk kesuksesan Mochtar-Pepen honorer waktu itu mencapai 1.945 orang tenaga honorer untuk guru dan tenaga administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Mereka ini kemudian diberikan sejenis SK Bersama yang kemudian saat Mochtar-Pepen menjabat di tahun pertama telah dibagikan Petikan SK Perorangan pada tahun 2008.

Petikan SK Perorangan ini kemudian dijadikan oleh honorer sebagai identitas mereka di papan pengumuman, yakni jika PNS memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dalam pendataan bulanan, Honorer memiliki 'Nomor TKK' sesuai nomor urut versi SK TKK Politik tersebut.

Hingga saat ini, dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II yang diujipublikkan, TKK Politik ini aman dan diikutsertakan sebagai Daftar Tenaga Honorer Kategori II yang memenuhi syarat sesuai dengan PP 48/2005 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, yaitu yang terakhir PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sebenarnya, saat pemberlakuan dan penempatan pemilik SK TKK Politik di masing-masing satuan pendidikan, utamanya yang terjadi di satuan pendidikan milik pemerintah jenjang sekolah dasar (SD) pada tahun 2008, beberapa kepala sekolah menolak karena tiba-tiba mereka dititipkan jatah guru honorer ber'SK TKK' siluman versi Mochtar-Pepen.

"Ada yang dititipin 4 hingga 6 orang. Sebagai bawahan kami harus patuh. Padahal kami tahu sebelumnya mereka itu (guru honorer TKK Siluman) umumnya mengajar dan berasal dari sekolah swasta," ungkap Kepala Sekolah yang bersaksi kepada LSM Sapulidi.

Saat ramai-ramainya pendataan yang mengacu pada SE Menpan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Dan terbitnya SE Menpan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II. 

Kesempatan ini dilakukan oleh mulai dari oknum di satuan pendidikan hingga ke SKPD (BKD dan Dinas Pendidikan) ramai-ramai memalsukan data tenaga honorer yang membengkak hingga mencapai yang saat ini di BKN terdaftar 4.432 orang.

Sebelumnya pada SE 05/2010 jumlah tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Guru dan TU/Administrasi) hanya 1.945 orang dan sempat menyusut menjadi 1.756 orang saat pendataan ulang versi SE 03/2012. Lihat tulisan Mengapa Data 1.945 Menjadi 1.756...???

"Saat pelaksanaan uji publik tiba-tiba data Honorer K2 membengkak menjadi 4.432 orang. Yang aneh honorer K2 Kota Bekasi ada 2 bagian terpisah, yang pertama Daftar K2 sebanyak 3.388 orang dan kedua muncul tambahan sebanyak 1.044 orang. Sehingga totalnya 4.432 tersebut," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S Ketua Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, menimpali.

Saat ini data itu bergulir terus. Terbukti dalam paparan Rapat Koordinasi (Rakor) CPNS 2013 yang dilaksanakan oleh Kemen PAN&RB pada pertengahan Juli lalu, disebutkan bahwa salah satu penghambat proses penyelesaian Honorer Kategori II salah satunya disebabkan oleh Kota Bekasi.

"Soalnya selain memang Kota Bekasi menyelundupkan Tenaga Honorer Siluman yang banyak, mereka juga belum menyetorkan hasil uji publiknya hingga saat ini. BKN menunggu 21 daerah termasuk Kota Bekasi sampai akhir Juli 2013 ini agar segera menyelesaikan data honorer K2 nya," ujar Bang Imam, panggilan akrab Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi ini.

Bang Imam, memperkirakan lebih dari 50% honorer K2 Kota Bekasi merupakan honorer siluman, titipan oknum dan yang memundurkan SK ke 2004, padahal rata-rata diantara mereka baru mengajar sejak tahun 2008. 

Bahkan disinyalir mereka adalah guru swasta yang diselundupkan versi TKK Siluman untuk mengajar di sekolah negeri.

"Banyak laporan ke LSM Sapulidi, seperti dari UPTD Terminal Kayuringin, UPTD Pasar Baru dan dari beberapa sekolah. BKD baru melakukan sidak, mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan," harap Bang Imam lagi.

Namun dibalik kekawatiran honorer yang dilakukan sidak mendadak oleh BKD, nada sinis kemudian muncul usai sidak. 

Seperti beberapa SMS dan BBM yang masuk, misalnya:

"Dah dateng Bang yang dari BKD, ga ditanya-tanya cuma diliat SK aja sama Absen, terus yang ga ada orangnya dicoret. Hehehe...segitu doang tetap aja silumannya mah AMAN," bunyi salah satu BBM.

Memang hasil sidak BKD tidak terlalu berpengaruh karena yang melakukan pemalsuan SK merupakan rata-rata anaknya oknum kepala sekolah dan oknum pejabat lainnya di SKPD.

"Tidak terlalu berpengaruh soal sidak. Honorer Siluman sudah mengantisipasinya dengan absen asli tapi palsu. Karena mereka anaknya oknum pejabat berpengaruh pada instansi yang disidak. Saat pendataan juga titipan ada yang langsung ke oknum BKD dan Dinas Pendidikan. Jadi bukan hal baru," kata Bang Imam.

Tetapi dia berharap dengan pelaksanaan sidak yang bertepatan dengan bulan Ramadhan ini, semua petugas sidak dari BKD, SKPD dan honorer hendaknya mau berkata jujur untuk tetap menjaga kesucian Ramadhan dan amal ibadah mereka tidak sia-sia di bulan yang berkah ini. Semoga....

Berita terkait baca :

42 Persen K2 Merupakan Guru