Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang PPLH

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Oleh : Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S

Sebetulnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum masih berlaku. Tetapi, pasca adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mengubah, menghapus, dan menambah Pasal demi Pasal pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut.

Ditambah lagi terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beberapa hal ada penambahan pasal.

Salah satu penambahan Pasal yang cukup penting dalam hal ini adalah perubahan Pasal 63, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga menetapkan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, tugas dan wewenang ini masih samar-samar dan perlu konsultasi sana-sini terhadap kebijakan antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sekalipun, tugas dan wewenangnya sudah jelas disampaikan dalam UU 6/2023, namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih sangat sulit. Hal ini disebabkan karena pemahaman dan tafsir daerah masing-masing masih berbeda.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup menjadi salah satu turunan dari UU Cipta Kerja.

PP ini mengatur Lingkungan Hidup, Perizinan, Pelayanan Publik, dan Cipta Kerja.

PP ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku sejak 02 Februari 2021.

Ada beberapa PP yang dicabut dan diubah akibat terbitnya peraturan ini, diantaranya;

Wajib Amdal dan Tidak Wajib Amdal

Jakarta (BIB) - Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki a) Amdal, b) UKL-UPL, dan c) SPPL.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Beberapa kegiatan yang wajib memiliki Amdal sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

Namun, secara umum jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal itu adalah, yaitu (1) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal, (2) jenis rencana usaha dan/atau yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud adalah; batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung dan/atau berdasarkan pertimbangan ilmiah yang memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut. 

Selain ada rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, ada juga yang wajib UKL-UPL dan SPPL.