Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 H

 Keluarga Besar Bang Imam Berbagi

Mengucapkan :

Selamat Idul Fitri 1446 H

Air Peradaban Masa Lalu, Air Kehidupan di Masa Depan, Mari Menabung Air Hujan

*Mohon Maaf Lahir dan Bathin*

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakamuming Raka, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK kembali dipecah dua lagi seperti awalnya, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

KLH/BPLH beralamat di Jl. DI Panjaitan Kavling 2A Kebon Nanasa, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13410, https://www.kemenlh.go.id/#

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan adalah salah satu Kementerian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pembentukan Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Alamat Kementerian Kehutanan : Jl. Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Gelora, Senayan, Jakarta 10270, https://www.kehutanan.go.id/

Kementerian Pekerjaan Umum

Dulu Kementerian Pekerjaan Umum digabungkan dengan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini PUPR dibagi lagi menjadi 2, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Kemeterian Pekerjaan Umum memiliki balai khusus yang mengelola sumber daya air di daerah. Selain Direktorat, Ditjen Sumber Daya Air juga memiliki Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, Balai Teknik dan Balai 

Daftar Perumahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2025

Kota Cikarang (BHC) - Sebagian dan mungkin kebanyakan masyarakat yang bekerja di Jakarta memilih tinggal di Bekasi. Bukan cuma mengincar rumah di Kota Bekasi, saat ini bahkan banyak yang tinggal hingga daerah-daerah di Kabupaten Bekasi.

Hampir semua perumahan di Wilayah Kabupaten Bekasi terancam banjir, baik yang disebabkan karena "Kiriman dari Bogor" maupun buurknya Sanitasi atau Drainase di Bekasi. Hal ini disebabkan karena proses perizinan perumahan dan permukiman di Bekasi tidak mengindahkan autran, seperti peil banjir dan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

BACA JUGA : Daftar Perumahan di Kota Bekasi

Banjir di Bekasi banyak diakibatkan oleh perubahan tata ruang di hulu "Bogor" dan buruknya pemeliharaan drainase di perumahan-perumahan.

Daftar Perguruan Tinggi di Malang Tahun 2025

Kota Malang (BHC) - Umumnya kota pendidikan itu biasanya adalah pusat kota, seperti ibukota provinsi di Indonesia. Sebut saja Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar.

Tetapi, dibeberapa daerah di Pulau Jawa menjadi pusat pendidikan, padahal jauh dari ibukota provinsi. Sebut saja, Malang, Surakarta, Bogor dan Jember.

Kali ini kita akan membahas Kota Malang atau Malang Raya sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. 

Perguruan Tinggi di Kota Malang cukup komplit, mulai dari Kampus Negeri, Kampus Kementerian/Lembaga, Kampus Keagamaan dan Kampus Swasta.

Kampus Yang Memiliki Fakultas Kedokteran di Jabodetabek Tahun 2025

Jakarta (BHC) - 

Daftar Perguruan Tinggi Negeri, Kementerian dan Lembaga di Jabodetabek Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Ternyata di Jabodetabek memiliki Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga yang cukup banyak dan merata.

Setidaknya ada 29 perguruan tinggi negeri, kementerian/lembaga di Jabodetabek. Ada 11 perguruan tinggi negeri dan 18 perguruan tinggi kementerian/lembaga.

UI, IPB, UNJ, UPN, UIN Jakarta, UIII, UT, STAHN, STABN, PNJ, dan Polimedia adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Jabodetabek.

Daftar Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Ada 4.014 perguruan tinggi di Indonesia yang sudah terdata pemerintah. Hanya 854 universitas.  

Masih ada perguruan tinggi negeri yang memiliki akreditasi B. Dan hingga akhir tahun 2024 ada 149 kampus yang sudah memperoleh Akreditasi Unggul. 

Dan masih ada 59 kampus yang belum akreditasi.

Berikut sebaran Kampus di Indonesia Tahun 2025;

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2025 ?

Jakarta (BIB) - Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.

BACA JUGA : Cara Mengurus Izin Operasional Madrasah (RA/MI/MTs/MA) Tahun 2025

Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikdasmen).

BACA : Cara Mengurus Izin Operasional SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Sekolah Internasional Tahun 2025