Daftar Program Studi Pilihan di Surabaya Tahun 2026

Surabaya (BHC) - Selain di Jakarta dan Jabodetabek, kampus keren tujuan kuliah juga banyak terdapat di Kota Surabaya. Kota terbesar kedua di Indonesia ini memang menjadi incaran calon mahasiswa seluruh Indonesia, selain Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Medan.

Selain kampus negeri, banyak juga kampus swasta di Surabaya yang keren-keren dan berkualitas lo.

Ada juga beberapa kampus cabang di Surabaya. Oh ya, karena Kota Surabaya dikelilingi daerah padat lainnya, banyak yang memilih mendirikan kampus di sekitar Surabaya, sebut saja di Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, bahkn di Kota Malang dan Jember.

Dapodik dan Emis di Indonesia Tahun 2026

 446.928 Sekolah & 88.810 Madrasah

Jakarta (BHC) - Hingga per 11 September 2026, posisi dapodik menunjukkan pengiriman data sudah mencapai 97,3%. Jumlah sekolah terdata mencapai 446.928 sekolah. Sedangkan data Emis menunjukkan sebanyak 88.810 madrasah.

Sementara itu jumlah Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah mencapai 339.435 lembaga. Sehingga jumlah Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantern/Pendidikan Diniyah mencapai 875.173 lembaga.

Cara Mengajukan KBLI Pendidikan 2025

Jakarta (BHC) - KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

KBLI digunakan sebagai dasar perizinan usaha untuk membuat atau mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS. Dengan KBLI, tingkat resiko usaha juga dapat ditentukan sebagai syarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Pada umumnya, untuk menjalankan sebuah usaha, termasuk pendidikan beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti badan hukum wajib berupa Yayasan atau Organisasi Masyarakat/Keagamaan ataupun Pribadi (untuk Pendidikan Nonformal). KBLI ini sebaiknya sudah tercantum KBLI.

Kemudian, dibutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) apakah dilokasi tersebut diperbolehkan atau diizinkan untuk membangun sekolah (Zonasi Pendidikan). Dan juga menyertakan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan (sesuai dengan luas lahannnay), serta Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung (IMB/PBG-SLB).

Baru kemudian bisa mendapatkan Izin Operasional Sekolah. Sehingga dengan kata lain, alurnya dan yang dibutuhkan sebagai syarat utama adalah;

1. Badan Hukum (Yayasan) (sertakan KBLI)
2. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
3. Persetujuan Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
4. PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Lik Fungsi)
5. Izin Operasional Sekolah

Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026

Berikut Syarat Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta di DKI Jakarta Tahun 2026;

1. Tanda Daftar Yayasan

2. Akta Pendirian Yayasan

3. Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Tidak Menempati atau Menggunakan fasilitas gedung milik Pemerintah, Rumah Toko/Rumah Kantor atau pada lahan yang bermasalah

5. Surat Pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar mulai pukul 06.30

6. SK Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

7. SK Pengesahan Akta Perubahan Yayasan

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Bantu Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2026

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan/ Sejenis)
• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan
• KRK/IRK (Keterangan Rencana Kota/ Informasi Rencana Kota
• KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG-SLF (Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi/IMB)
• Rekomendasi Dinas Pendidikan (Kantor Cabang Dinas)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.