Daftar SMA Negeri dan SMA Swasta di Kabupaten Bogor Tahun 2025

233 SMA Negeri/Swasta

Cibinong (BIB) - Pada Tahun 2021 jumlah SMA di Kabupaten Bogor sebanyak 192 SMA Negeri/Swasta. Dan Tahun 2024 meningkat menjadi 217 SMA Negeri/Swasta. Berarti pada 3 tahun terakhir sudah berdiri 25 SMA. Dan Tahun 2025 menjadi 233 SMA Negeri/Swasta.

Ada 4 kecamatan hingga saat ini belum berdiri satupun SMA Swasta yaitu; Kecamatan Cijeruk, Nanggung, Rancabungur, dan Sukajaya.

Sedangkan kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri, diantaranya; Kecamatan Kemang.

Saat ini ada 45 SMA Negeri di Kabupaten Bogor dan 172 SMA Swasta. Itu artinya sebanyak 79,26% SMA di Kabupaten Bogor merupakan milik masyarakat. Sehingga hanya 20,74% SMA yang menjadi milik pemerintah, Provinsi Jawa Barat.

Daftar Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul di Indonesia Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hingga September 2025, terdapat sedikitnya 180 perguruan tinggi di Indoensia yang telah memperoleh Akreditasi "Unggul".

78 lembaga diantaranya merupakan Kampus Negeri, 11 Kampus Kementerian/Lembaga Lainnya, dan 91 kampus merupakan milik swasta.

Untuk kategori universitas sebanyak 147 lembaga, Akademi 2 lembaga, Institut 11 lembaga, dan Politeknik sebanyak 12 lembaga, serta 8 Sekolah Tinggi.

Bila didasarkan persebaran wilayah, hanya 29 kampus (16%) di Pulau Sumatera, 5 kampus (2,85%) di Kalimantan, 11 kampus (6,28%) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta 10 kampus (5,14%) di wilayah Pulau Sulawesi.

Sisanya sebanyak 123 kampus (68,57%) berdiri di wilayah Pulau Jawa. Bahkan di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) mencapai 34 kampus setara dengan 19,42%. 

Izin Pendirian Sekolah Swasta Tahun 2025

TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah & Pesantren

Jakarta (BHC) - Untuk memulai pra pendirian satuan pendidikan (sekolah swasta), dimulai dengan membentuk badan hukum nirlaba, biasanya berbentuk 'Yayasan'.

Saat ini dalam pembentukan badan hukum bidang pendidikan wajib memperhatikan jenjang yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang telah ditetapkan.

Setelah membentuk badan hukum, kemudian diaktifkan dan didaftar pada https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS-RBA. Dan biasanya, https://oss.go.id/ juga akan menentukan langkah perizinan selanjutnya yang akan diurus setelah membentuk badan hukum, seperti;

• Badan Hukum (Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Sejenis)
• NIB
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung/IMB)
• Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

Ini Daftar SMP Swasta di Kabupaten Bekasi Tahun 2025

436 SMP Negeri/Swasta

Kota Cikarang (BIB) - Data pokok pendidikan yang diupgrade per tanggal 22 Mei 2025, jumlah satuan pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat mencapai 436 lembaga.

Tahun 2025 ini ada penambahan 2 SMP Negeri dan 7 SMP Swasta.

Terdiri dari 112 SMP Negeri dan 324 SMP Swasta. Jumlah SMP Negeri sudah termasuk SMP Negeri Satua Atap.

BACA JUGA : Sebaran SMP/MTs di Kabupaten Bekasi 2024

Wilayah dengan SMP terbanyak berada di Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 61 lembaga. Kemudian di Kecamatan Setu sebanyak 37 lembaga, Kecamatan Cikarang Utara sebanyak 36 lembaga, dan Kecamatan Babelan sebanyak 35 lembaga.

BACA JUGA : Ini 110 SMP Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Kecamatan dengan SMP paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu, yakni sebanyak 3 lembaga.

Berikut ini jumlah persebaran SMP Negeri dan Swasta di setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi pada Tahun Pelajaran 2025/2026 :

Ini Daftar SMA Negeri di Banten Tahun 2025

Kota Serang (BIB) - Hingga awal tahun 2025, jumlah SMA di Provinsi Banten mencapai 634 SMA Negeri/Swasta. Terdiri dari 161 SMA Negeri dan 473 SMA Swasta.

Hanya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang memiliki SMA lebih dari 100 SMA.

Masing-masing, Kabupaten Tangerang sebanyak 182 SMA dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 101 SMA.

Sedangkan untuk tingkat Nasional, Provinsi Banten masuk urutan ke-6 yang memiliki SMA terbanyak setelah, Provinsi Jawa Barat (1.792 SMA), Provinsi Jawa Timur (1.519 SMA), Provinsi Sumatera Utara (1.069 SMA), Provinsi Jawa Tengah (869 SMA), dan Provinsi Sumatera Selatan (625 SMA).

Daftar SMP Negeri di DKI Jakarta Tahun 2025

298 SMP Negeri

Kepulauan Seribu (BHC) - Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki 1.082 SMP. Terdiri dari 298 SMP Negeri dan 784 SMP Swasta.

Tahun Ajaran 2025/2026 ini ada penambahan 5 SMP Negeri.

Jika dilihat berdasarkan persentase, maka hanya 27,23% saja SMP Negeri. Selebihnya 72,77% merupakan SMP Swasta.

Dan jumlah total sekolah di DKI Jakarta adalah 8.832 lembaga. Sehingga SMP hanya 12,18% saja.

Jika berdasarkan persebaran, maka Kotamadya Jakarta Timur memiliki 96 SMP Negeri, Kotamadya Jakarta Selatan memiliki 67 SMP Negeri, dan Kotamadya Jakarta Barat memiliki 53 SMP Negeri.

Sedangkan Kotamadya Jakarta Utara memiliki 40 SMP Negeri dan Kotamadya Jakarta Pusat memiliki 37 SMP Negeri. Di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu sendiri hanya memiliki 7 SMP Negeri.

Daftar SMA Swasta di DKI Jakarta Tahun 2025

Jakarta (BHC) - SMA di DKI Jakarta saat ini mencapai 507 SMA. Terdiri dari 117 SMA Negeri dan 390 SMA Swasta. 

Ada sekitar 47 SPK SMA di Provinsi DKI Jakarta. SPK ini adalah Satuan Pendidikan Kerjasama atau sekolah berbentuk Internasional atau kerjasama dengan sekolah luar negeri. Sekolah ini juga menolak dana BOS. Itu artinya, ke-47 SPK ini tidak termasuk yang akan dijadikan SMA Swasta Gratis di DKI Jakarta.

BACA JUGA : Daftar SMA Negeri di Jakarta

Sehingga, jika dilihat dari jumlah sekolah, maka jumlah sekolah swasta dikurangi SPK hanya sebanyak 343 SMA Swasta.  

SMA Negeri di Jakarta Tahun 2025

Jakarta (BHC) - SMA di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 513. Sebanyak 119 diantaranya merupakan SMA Negeri. Selebihnya, sebanyak 395 merupakan SMA Swasta.

Jadi SMA Swasta mencapai 76,92%.

Sedangkan SMA Negeri hanya sekitar 23.08%.

BACA JUGA : Daftar SMA Swasta di Jakarta Tahun 2024

Kota Jakarta Timur memiliki 40 SMA Negeri, setara dengan 31.49%. Sisanya di 30 SMA Negeri di Jakarta Selatan, 17 SMA Negeri masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, 14 SMA Negeri di Jakarta Pusat, serta 1 SMA Negeri di Kepulauan Seribu.

Ini Daftar SMA Negeri di Jawa Barat 2025

1.852 SMA Se-Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung (BIB) - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa diserahkan ke pemerintah provinsi. 

Bila menurut data pokok pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) jumlah SMA Negeri/Swasta sebanyak 1.852 SMA. Terdiri dari 515 SMA Negeri (27,80%). Tersebar di 27 kabupaten/kota tersebar di Provinsi Jawa Barat, selain SMA Negeri banyak juga berdiri SMA Swasta. Sedikitnya terdapat 1.337 SMA Swasta (72,20%) di Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA : Jurusan Keahlian SMK Negeri di Jawa Barat Tahun 2024

Berikut ini Daftar SMA Negeri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 :

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) di Jakarta Tahun 2025

SD SWASTA

Foto : siswa SD (Okezone.com)

Jakarta (BIB) - Sekolah Dasar atau SD khususnya SD Swasta, di Jakarta wajib memiliki Izin Operasional dari Pemerintah DKI Jakarta, melalui PTSP Kelurahan.

Beberapa hal yang harus diketahui dalam membangun atau mendirikan SD Swasta di Jakarta, adalah, diantaranya wajib sesuai dengan RDTR/RTW Jakarta, tidak dibangun di tanah/bangunan pemerintah, dan tidak berdiri atau didirikan di ruko (rumah toko) dan rumah kantor (rukan).

Termasuk hal-hal seperti izin lingkungan, jika diatas lahan/bangunan 5.000 m² maka wajib mengurus UKL-UPL, dan jika minimal 10.000 m² maka wajib Amdal.

Dan untuk bangunan/tanah wajib memiliki Sertifikat Tanah dan IMB. Sedangkan untuk guru, maka wajib lulusan bidang pendidikan.

Cara Mengurus Permohonan Izin Operasional TK, KB, TPA, SPS di Jakarta Tahun 2025

Jakarta (BHC) - Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014. 

Lembaga PAUD yang dimaksud adalah; Taman Kanak-Kanak (Kindergarten), Kelompok Bermain (Play Group), Taman Penitipan Anak (Child Care), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

KONSULTAN PENDIDIKAN : BANG IMAM 0813-14-325-400

Di Provinsi DKI Jakarta, proses perizinan PAUD dilaksanakan sepenuhnya di PTSP. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses perizinan antara lain :

1. Penyelenggaraan PAUD,
2. Identitas PAUD,
3. Fasilitas PAUD,
4. Data Personil PAUD,
5. Data Peserta Didik PAUD, dan
6. Lampiran-lampiran.

Update NIP CPNS & PPPK Tahun 2025

 Selesai 4.598 Orang

Update NIP CPNS & PPPK Formasi 2024 Tahun 2025

 

No	Uraian	CPNS	PPPK
			Jumlah	Guru	Kes	Teknis
1	Formasi	402.614	1.005.823	173.160	101.368	731.295
2	Jumlah Lulus	280.632	677.532	98.822	40.413	538.297
3	Masuk BKN	55.807	448.958	47.499	29.228	372.231
4	BTS	3.380	14.683	1.100	1.342	12.241
5	TMS	1	2	0	0	2
6	Pertek Selesai	4.597	1	0	0	1

Sumber : BKN, 10 Maret 2025

Jakarta (BHC) - Sepertinya penundaan pengumuman NIP CPNS dan PPPK ini seolah disengaja oleh pemerintah sih. Lihat saja, dari 55.807 CPNS lulus yang sudah disetor ke BKN, yang perteknya sudah selesai baru 4.591 orang.

Bahkan, untuk PPPK dari 448.958 PPPK yang lulus baik dari Guru, Tenaga Kesehatan maupun tenaga teknis, yang perteknya selesai cuma 1 orang.

Miris ya...

Tentu ini untuk melegalkan bahwa memang penyelesaian CPNS yang sudah ditetapkan Oktober 2025 dan PPPK Maret 2026. 

Update NIP PPPK Tenaga Kesehatan Formasi 2024 dari Sulawesi Selatan Tahun 2025

Kota Makassar (BHC) - Selain Formasi CPNS, PPPK Guru dan PPPK Tenaga Teknis, Sulawesi Selatan juga mendapatkan formasi PPPK Tenaga Kesehatan.

Dari 2.616 formasi PPPK Tenaga Kesehatan Tahap I Tahun 2024, ada 1.280 orang yang dinyatakan lulus tes. Dan saat ini proses di BKN baru sebanyak 107 orang.

Dan ada 3 orang yang dinyatakan BTS alias Berkas Tidak Sesuai dan pertek selesai di BKN sebanyak 72 orang.

Up Date NIP Honorer Kategori II Menuju CASN PPPK Tahap I di Jawa Barat Formasi 2024

Kota Bandung (BHC) - Usul NIP CASN PPPK Tahap I Formasi 2024 hingga saat ini masih terkendala dengan data yang masuk. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah melakukan up date data yang terdiri dari formasi, lulus, usul masuk, BTS, TMS, dan pertek yang sudah selesai.

Provinsi Jawa Barat di Formasi 2024 memiliki formasi 47.682. Yang dinyatakan lulus sebanyak 41.518 dan yang diusulkan masuk baru sekitar 13.782 formasi.

Ada 1.310 yang Berkas Tidak Sesuai (BTS), dan hingga per tanggal 25 Februari yang dinyatakan pertek selesai sebanyak 9.344 orang.

Artinya yang 9.344 orang ini sudah siap dibuatkan NIP CASN PPPK nya.

Syarat Izin Pendirian TK di Jakarta Tahun 2025

Bang Imam/Konsultan

Jakarta (BHC) - Berdasarkan informasi yang dikumpulkan PT Bilqis Haura Consultant, jenjang layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta merupakan layanan pendidikan formal.

TK dibedakan dengan Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Kelompok Bermain (KB) yang masih dikategorikan sebagai layanan PAUD Non Formal.

Maka, TK terpisah dengan PAUD Nonformal.

Kontak : Bang Imam ~ 0813-14-325-400 dan 

e-Mail: bangimam.kinali@gmail.com 

atau consultantbilqishaura@gmail.com

Berikut Persyaratan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak di Jakarta Tahun 2024;

1. Identitas Penanggung Jawab (KTP/Paspor) Ketua Yayasan/Direktur Badan Hukum

2. NPWP Penanggung Jawab

3. NPWP Badan Hukum (Yayasan/PT/CV/Organisasi Masyarakat)

4. Akta Pendirian Badan Hukum

5. SK Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum

6. Akta Perubahan Badan Hukum

7. SK Pengesahan Perubahan Badan Hukum

Daftar Perguruan Tinggi di Bali Tahun 2025

Denpasar (BHC) - Bali bukan saja lokasi wisata lo. Bali juga memiliki perguruan tinggi bergengsi dan top. Tak heran, selain menjadi tujuan wisata, Bali juga menjadi tujuan belajar alias menuntut ilmu.

Kampus-kampus di Bali ternyata masih terkonsetrasi di wilayah selatan, utamanya di Kota Denpasar dan sekitarnya.

Beberapa kampus negeri dan swasta sudah berdiri di Bali.

Bantu Urus Izin Operasional SPK di Indonesia 2025

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) tahun 2024, saat ini terdapat 232 yayasan yang menaungi Sekolah Pendidikan Kerjasama (SPK) atau sekolah berstandar internasional.

Dari jumlah tersebut, muncul angka 632 satuan pendidikan SPK di seluruh Indonesia. Dan hanya 45 yang terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Asing.

Saat ini Kemdikbudristek telah menyempurnakan Standar Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Kerjasama.

Layanan Pendidikan Asing atau Pendidikan Kerjasama dengan Lembaga Asing masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan yang banyak dikunjungi wisatawan asing. Sebut saja, Bali, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Sedangkan wilayah perkotaan seperti daerah commuter batas DKI Jakarta, SPK banyak berdiri di sekitar Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang yang merupakan hunian mewah.

Syarat pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun 2025

Jakarta (BIB) - Madrasah Diniyah Takmiliyah biasanya disebut MDT banyak dilaksanakan sore hari setelah pembelajaran formal. 

Kementerian Agama Republik Indonesia telah memfasilitasi Proses Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

BACA JUGA : Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun 2024

Di Indonesia saat ini terdapat sedikitnya lembaga MDT, seperti;

• PKPPS
• SPM
• PDF
• MDT
• LPQ
• Ma'had Aly.

Berikut Syarat Izin Operasional MDT di Indonesia Tahun 2024;

Ini SMK Swasta Favorit di Kota Bekasi Tahun 2025

 144 SMK

Kota Bekasi (BIB) - Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan pendidikan menengah yang menciptakan tenaga kerja terampil. Makanya, sekolah ini menjadi favorit warga, termasuk di Kota Bekasi. 

Kota Bekasi saat ini mmeiliki 144 SMK, terdiri dari 15 SMK Negeri dan 129 SMK Swasta.

Hampir semua kecamatan di Kota Bekasi memiliki SMK Favorit versi calon peserta didik, kecuali Kecamatan Medansatria.

Dan SMK Swasta Ter-Favorit di Kota Bekasi adalah SMK Bina Karya Mandiri di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Saking favoritnya, jumlah siswa di tempat ini mencapai 4.464 siswa.

Usaha dan/atau Kegiatan Yang Ditugaskan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Tahun 2025

7 Sektor

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memberikan penugasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk melaksanakan kegiatan penilaian Amdal dan UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024.

BACA JUGA : Usaha dan/atau Kegiatan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Berikut Kewenangan Penugasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dalam menilai Amdal dan UKL-UPL ;