Apa Kabar PAUD Kabupaten Bekasi 2017

195 Pendidik Cuma Lulusan SMP

Kota Cikarang (BIB) - Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tergolong cukuplah pesat. Berdasarkan data terakhir yang dirilis Sapulidi Riset Center (SRC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi per Februari 2017, jumlah lembaga layanan PAUD mencapai 1.780 lembaga.

Terdiri dari 677 lembaga layanan Taman Kanak-Kanak (TK), 606 lembaga layanan Kelompok Bermain (KB), 15 lembaga layanan Taman Penitipan Anak (TPA), 123 lembaga layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan terdapat 359 lembaga layanan Raudlatul Athfal (RA).

Layanan PAUD yang dimaksud tersebar di 23 kecamatan di seluruh Kabupaten Bekasi.

Pemerhati dan Konsultan Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S mengakui layanan PAUD di Kabupaten Bekasi 99% dilaksanakan oleh masyarakat, baik berbentuk yayasan maupun yang dibentuk oleh organisasi dan perseorangan.

Hanya saja menurutnya hingga saat ini perhatian Pemerintah Daerah terhadap pengembangan dan peningkatan layanan mutu PAUD di Kabupaten Bekasi masih tergolong minim.

"Antusiasme masyarakat tidak didukung oleh Pemerintah Daerah. Pengembangan layanan PAUD bermutu hanya bertumpu di daerah perkotaan. Sementara di pedesaan kurang mendapat perhatian. Pemerintah Daerah masih minim perhatian," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S.

Dia menambahkan, sejak tahun 2011 dirinya sudah memantau perkembangan mutu layanan PAUD di Kabupaten Bekasi. Yang dapat dikatakan maju dan menyesuaikan dengan perkembangan terbatas hanya yang di perkotaan, terutama yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi dan DKI Jakarta.

"Pengembangan PAUD bermutu terbatas di perumahan elit di Cikarang, Tambun Selatan, Tambun Utara, Setu, Babelan dan Tarumajaya. Selebihnya biasa-biasa saja. Perlu sentuhan dan kasih sayang dari daerah setempat," jelas Bang Imam, panggilan akrab Direktur Sosial dan Pendidikan, LSM Sapulidi ini.

Hal ini menurutnya dapat terlihat dari pertumbuhan layanan lembaga PAUD hanya marak di Kecamatan Tambun Selatan, Tambun Utara, Kota Cikarang, Setu, Babelan, Cibitung, dan Tarumajaya. Selebihnya masih minim perhatian dan kembang-kempis.

Berikut ini adalah data lembaga layanan PAUD di Kabupaten Bekasi :

DATA JUMLAH TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BEKASI 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH
		TK	KB	TPA	SPS	RA	TOTAL
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
	Jumlah	677	606	15	123	359	1.780
1	Setu	37	41	2	7	13	100
2	Cibarusah	20	33	0	2	5	60
3	Kedungwaringin	7	14	0	6	4	31
4	Cibitung	65	33	3	6	33	140
5	Babelan	80	44	0	5	52	181
6	Tarumajaya	39	30	0	3	30	102
7	Tambelang	5	14	0	0	4	23
8	Sukatani	15	16	0	0	9	40
9	Pebayuran	6	16	0	8	7	37
10	Cabangbungin	7	22	0	6	2	37
11	Muaragembong	2	13	0	0	2	17
12	Tambun Selatan	130	61	1	26	56	274
13	Tambun Utara	51	24	4	9	30	118
14	Cikarang Barat	31	36	3	8	32	110
15	Cikarang Utara	56	41	2	6	28	133
16	Cikarang Selatan	48	40	0	4	15	107
17	Cikarang Timur	12	19	0	11	7	49
18	Cikarang Pusat	21	23	0	0	1	45
19	Karangbahagia	16	27	0	1	10	54
20	Bojongmangu	0	18	0	0	0	18
21	Sukakarya	2	14	0	2	6	24
22	Sukawangi	1	13	0	5	7	26
23	Serangbaru	26	14	0	8	6	54

SUMBER : SAPULIDI RISET CENTER (SRC) 2017

Selain kondisi lembaga, sarana dan prasarananya yang beberapa diantaranya cukup memprihatinkan, juga ada masalah mutu pendidik. Data terakhir yang dimiliki Sapulidi Riset Center (SRC), masih ada pendidik (Guru) PAUD lulusan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat sekitar 195 orang. 

Selain yang hanya lulusan SMP, ada juga guru PAUD di Kabupaten Bekasi yang cuma lulusan SMA (2.829 orang). Sedangkan yang sudah berpendidikan Sarjana sebanyak S1 mencapai 1.671 orang dan S2 sebanyak 75 orang.

Kalau ditinjau dari latar belakang pendidikan, maka 2.684 orang berlatar belakang bersekolah dari kependidikan, sedangkan sisanya sebanyak 3.258 orang bukan berasal dari kependidikan. Jumlah seluruh guru PAUD di Kabupaten Bekasi saat ini mencapai 5.954 orang. 

Memang, saat ini sejak tahun 2016 lalu, Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan berupa Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD yang dihitung berdasarkan jumlah siswa. Setiap siswa mendapatkan dana sebesar Rp. 600.000,00 per siswa per tahun.

Dana ini menjadi stimulus untuk pengembangan mutu layanan PAUD di Kabupaten Bekasi. Namun, harus perlu di kontrol, karena beberapa PAUD belum mampu melaksanakan dan membuat RKAS sesuai dengan Juknis yang dipersyaratkan.

"Ada yang bertanya ke saya, BOP bisa ga buat beli komputer. Saya malah bingung, kalau PAUD apa butuh komputer? Ini artinya pengelola PAUD itu tidak mengerti biaya operasional. Kalau mengacu ke Permendikbud 137/2014 kegiatan pembiayaan lebih fokus pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dan Standar Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kedua ini yang lebih penting," jelas Bang Imam, yang juga tinggal di Bekasi ini.

Apalagi menurutnya masih banyak pendidik yang belum sarjana. Itu menjadi perhatian. 

Bicara kegiatan biaya operasional, dalam lembaga PAUD itu terdiri dari gaji PTK dan tunjangan yang melekat, biaya penyelenggaraan program seluruh kegiatan dalam RKAS, pengadaan dan pemeliharaan saran dan prasarana, serta pengembangan SDM Guru.

Nah, biaya operasional itu bisa berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan yayasan serta dari partisipasi masyarakat. Bisa juga dari pihak lain berupa bantuan atau hibah yang tidak mengikat, misalnya CSR perusahaan, dan dari dunia industri lainnya.

Jadi, pengembangan layanan PAUD perlu disinergikan dengan program ketuntasan belajar dari Pemerintah Daerah dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045.  

#BangImamBerbagi #PAUD #TK #KB #TPA #SPS #RA #KabupatenBekasi #2017