Cara Membuat Dokumen DPLH Tahun 2021

Apakah Anda Kesulitan Menyusun DPLH ???

*Oleh : Tengku Imam Kobul Moh Yahya S (Bang Imam)

Foto : Bang Imam / Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

Dokumen Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Agar lebih jelas, silahkan simak ulasan ini, atau dapat berkonsultasi langsung pada alamat dan nomor kontak ada di bawah ulasan.

Nah, yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup terdiri atas; 

• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
• SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ;
• SEMDAL (Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
• SEL (Studi Evaluasi Lingkungan Hidup) ;
• PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) ;
• PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) ;
• DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ;
• RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) ;
• DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) ; 
• DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) ; dan
• Audit Lingkungan.

PENGERTIAN DPLH

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup atau DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

Jenis usaha yang wajib memiliki DPLH adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Sebagai anggota Komisi Penilai Amdal (KPA) di Kota Bekasi, saya akan mengulas sedikit mengenai fungsi dan cara membuat DPLH yang berlaku diseluruh Indonesia terhadap usaha/kegiatan yang sudah beroperasi sebelum tahun 2017, tetapi belum memiliki UKL-UPL.

Sejak Januari 2017, Pemerintah kembali melakukan pembinaan dan himbauan kepada usaha/kegiatan yang sudah eksisting tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL untuk membuat dokumen lingkungan hidup berupa DPLH.

Ada 2 Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang perintah membuat atau menyusun DELH/DPLH, yaitu :

1. S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016  tentang Perintah membuat DELH/DPLH untuk gedung Pemerintah/Pemerintah Daerah, gedung milik TNI, Polri, Kementerian dan Non Kementerian, tanggal 28 Desember 2016 (Perihal: Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Yang Sudah Berjalan/ DITUJUKAN KEPADA KEGIATAN PEMERINTAH YANG SUDAH EKSISTING); dan
2. SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan, tanggal 28 Desember 2016 (DITUJUKAN KEPADA KEGIATAN SWASTA YANG SUDAH EKSISTING).

Berdasarkan 2 surat tersebut diatas, maka himbauan ini bersifat wajib, sehingga penyusunan dokumen DELH/DPLH harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

PermenLHK ini sendiri terbit tanggal 28 Desember 2016 dan resmi digunakan sejak Januari 2017.

Ada 5 hal yang paling pokok dalam penyusunan DPLH, diantaranya adalah ;

1. Kriteria DPLH ;
2. Muatan DPLH ;
3. Pemeriksaan DPLH ; 
4. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja DPLH ; dan
5. Pendanaan Penilaian DPLH.

Nah, agar tidak tersesat dalam menyusun DPLH, mari kita bahas satu persatu 5 hal yang sudah disebutkan diatas.

I. KRITERIA DPLH

DPLH wajib disusun oleh penanggungjawab usaha/kegiatan (pemrakarsa) atau pemilik usaha terhadap usaha/kegiatan yang memenuhi kriteria berikut ini, yaitu :

• telah memiliki izin usaha/kegiatan ; 
• telah melaksanakan usaha/kegiatan ;
• lokasi usaha/kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang ;
• tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keempat kriteria ini merupakan hal pokok bagi usaha/kegiatan untuk membuat DPLH. Hingga saat ini menurut pengalaman saya, banyaknya usaha/kegiatan yang tidak memiliki UKL-UPL lebih dikarenakan ketidakmengertian pemilik usaha kalau dirinya memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup.

Ada juga pemilik usaha/kegiatan belum memiliki UKL-UPL karena berdiri atau beroperasi bukan berada di zonasi usaha/kegiatan yang dipersyaratkan. Misal, membuat pabrik tahu di pemukiman padat penduduk, membuat usaha yang menghasilkan limbah B3 ditengah-tengah permukiman penduduk.

Yang artinya adalah usaha/kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (tata ruang kota) atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTL) atau tidak sesuai dengan Ketetapan Rencana Kota (KRK) yang dimiliki oleh suatu daerah.

Karena sudah tidak sesuai peruntukan lahannya, berdiri diatas lahan terlarang, maka lebih berpotensi merusak lingkungan hidup.

Apalagi sebuah usaha/kegiatan sudah berdiri sebelum tahun 2017, artinya usaha/kegiatan sudah eksisting sebelum undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan (PermenLHK P.102/2016).

Oleh karenanya, usaha/kegiatan tersebut wajib memiliki dan menyusun DPLH untuk diserahkan dan dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat dimana dia berusaha atau beroperasi.

II. MUATAN DPLH

Setelah kita mengetahui tentang kriteria usaha/kegiatan yang wajib DPLH, maka kita membahas soal muatan DPLH.

Dokumen atau Buku DPLH setidaknya memuat berbagai hal informasi tentang usaha/kegiatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung. lebih detailnya, muatan DPLH minimal terdiri dari :

1. memuat identitas penanggungjawab usaha/kegiatan secara lengkap dalam DPLH ;
2. memuat ulasan usaha/kegiatan yang telah berjalan ;
3. memuat dan menuliskan dampak lingkungan yang telah terjadi serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan ;
4. memuat jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan atau sudah dimiliki, jika belum harus segera dibuatkan dan tertera dalam DPLH ; 
5. membuat Surat Pernyataan Komitmen Penanggungjawab Usaha/Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam DPLH ; 
6. memuat daftar pustaka ; dan 
7. memuat lampiran-lampiran.

Penyusunan DPLH menggunakan format sesuai dengan PermenLHK Nomor P.102/2016 pada Lampiran II (akan dibahas khusus, atau berkonsultasi dengan Bang Imam: 0813 14 325 400).

III. PEMERIKSAAN DPLH

Pemeriksaan DPLH dilakukan oleh dinas terkait yang melaksanakan di bidang lingkungan hidup. Dinas terkait yang dimaksud adalah mulai dari yang tertinggi, Direktur Jenderal pada KemenLHK yang mengurusi Amdal, UKL-UPL, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, atau unit kerja yang melaksanakan pemeriksaan UKL-UPL.

Dalam menjalanlan pemeriksaan DPLH, maka sebelumnya pemilik usaha/kegiatan mengajukan terlebih dahulu permohonan pemeriksaan DPLH kepada instansi dinas lingkungan di daerah masing-masing.

Pemeriksaan DPLH dapat dilakukan dengan cara rapat koordinasi yang melibatkan instansi lingkungan hidup, instansi teknis yang membidangi usaha/kegiatan dan pakar/tenaga ahli di bidang tersebut apabila diperlukan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, jika sudah sesuai aturan, maka penanggungjawab kegiatan/usaha akan mendapatkan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota setempat atau instansi yang ditunjuk (misal, kalau sudah online di PTSP dan sebagainya).

IV. PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

Pembinaan terhadap kegiatan dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan penilaian DPLH dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap instansi lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan di tingkat daerah, Gubernur juga akan melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pemeriksaan DPLH yang dilakukan oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Pembinaan dan evaluasi ini menjadi wajib, sehingga ada kontrol terhadap kinerja dinas terkait.

V. PENDANAAN PEMERIKSAAN DPLH

Siapa yang menanggung biaya DPLH, ini menjadi pertanyaan oleh beberapa orang kepada saya. Pada dasarnya, pembiayaan penyusunan dan penyelenggaraan pemeriksaan DPLH dibebankan kepada pemilik usaha/kegiatan (apalagi dikerjakan oleh pihak ke-3/konsultan).

Sedangkan biaya pemeriksaan, administrasi, persuratan dan segala macamnya mulai dari pemeriksaan DPLH, Penetapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah, Penerbitan Keputusan DPLH, Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi DPLH, serta Sosialisasi DPLH dibebankan kepada APBN dan APBD.

Setelah kita mengetahui metode pembuatan DPLH hingga pemeriksaan, evaluasi dan pendanaan, akan kita bahas berikutnya secara tekstual soal pembuatan FORMAT DPLH (sesuai dengan PermenLHK P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016).

Untuk format DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) dapat berkonsultasi dengan Bang Imam (HP./WA 0813 14 325 400)

Kesimpulan dan Catatan :

• pada dasarnya dokumen DPLH hampir sama dengan dokumen UKL-UPL, hanya yang membedakan, jika dokumen UKL-UPL berlaku untuk kewajiban bagi usaha/kegiatan yang masih perencanaan, sedangkan dokumen DPLH dibuat terhadap usaha/kegiatan yang sudah eksisting (berjalan) tetapi belum memiliki UKL-UPL atau memiliki UKL-UPL tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• dokumen yang wajib disampaikan untuk DPLH sebagai dasar utama minimal dokumen yang dibuat dibawah 2017 (atau sebelum terbitnya PermenLHK 102 dan Surat Edaran Menteri LHK SE.7 dan S.541)
• wajib terlebih dahulu mengajukan Surat Arahan dan Surat Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup setempat.
• dokumen DPLH lebih diupayakan evaluasi pengendali dampak lingkungan hidup baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
• pemeriksaan DPLH cukup dilakukan oleh instansi di bidang lingkungan hidup.
• pemeriksaan dilakukan maksimal 14 hari kerja (tidak termasuk perbaikan dan proses pembuatan dokumen oleh pemrakarsa)
• Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah sesuai dengan Permen LH Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• upaya pemerintah/pemerintah daerah atau instansi di bidang lingkungan hidup dalam dokumen DPLH dilakukan dengan pemeriksaan, bukan penilaian, artinya cukup dilakukan pemeriksanaan upaya pemrakarsa membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• pemeriksaan dokumen DPLH dapat menambahkan kekuatan lokal baik berdasarkan prinsif budaya, sosial, ekonomi, maupun perlindungan lingkungan hidup yang memiliki ke-khas-an di daerah tersebut.
• Catatan Baru : Per Juli 2018 seluruh Izin Lingkungan, termasuk pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) wajib mengikuti acuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang dilakukan secara OSS.

*Tengku Imam Kobul Moh Yahya S adalah Pemerhati Lingkungan Hidup, Pengamat Lingkungan, Aktifis Lingkungan dan Anggota Komisi Penilai Amdal Kota Bekasi sejak 2014 hingga sekarang

INFORMASI DAN KONSULTASI CARA MENYUSUN DPLH – DELH (AMDAL/UKL-UPL)

Nama	Tengku Imam Kobul Moh Yahya S
Panggilan	Bang Imam
Handphone (HP)	0813 14 325 400
WA / SMS	0813-14-325-400
Facebook	Bang Imam Kinali Bekasi
Instagram	Bang Imam Berbagi
Twitter	@BangImam
Line	Bang Imam Berbagi
Email	bangimam.kinali@gmail.com
Alamat	Perum Puri Cencana Blok F9/22

CARI MAP GOOGLE : aLamaT Bang Imam

BACA JUGA 

1. Izin Lingkungan dan Kehutanan Melalui OSS
2. Cara Menentukan UKL-UPL dan SPPL 2018 
3. Penyusunan Formulir KA dan Penilaian KA-Andal Lewat OSS 
4. Cara Membuat Izin Sekolah Lewat OSS 

#BangImamBerbagi #DPLH #UKLUPL #AMDAL #DELH #IzinLingkungan #2021