Komponen Pembiayaan BOS Reguler Untuk SMP 2019

Jakarta (BIB) - Banyak masyarakat, orangtua atau wali yang tidak mengetahui apa buat apa sih penggunaan dana BOS?

Mereka kadang makin bingung, setiap kegiatan yang menyangkut pendidikan untuk anaknya masih ditagih iuran dari sekolah. Padahal, pemerintah selalu mendengung-dengungkan bahwa pendidikan pada jenjang pendidikan dasar khususnya SD dan SMP sudah Gratis alias tercover dana BOS.

Namun, alaih-alih sudah dimusyawarahakan dan disetujui orang tua murid melalui rapat antara dewan guru, kepala sekolah dan komite sekolah, pungutan atau iuran masih sangat banyak terjadi di sekolah.

Hal ini tentu semakin membingungkan orang tua siswa. 

Pengamat dan Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S, mengakui kebijakan pendidikan gratis belum sampai ketelinga orang tua atau masyarakat secara utuh. Sosialisasi tentang penggunaan dana BOS Reguler hanya dilakukan secara parsial.

"Misalnya perwakilan orang tua diundang komite untuk rapat bersama dewan guru. Yang dibahas adalah bahwa dana BOS tidak mencukupi dengan kegiatan siswa selama 1 tahun, sehingga perlu partisipasi orang tua untuk menanggulanginya," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S di Bekasi baru-baru ini.

Karena tidak faham rincian penggunaan, hanya disodorkan jumlah nominal dana BOS yang diterima sekolah dan rincian pengeluaran selama 1 tahun, maka terlihat biaya masih kekurangan banyak. Belum lagi biasanya pengurus Komite Sekolah yang ditunjuk cukup dekat atau kerabat oknum kepala sekolah.

Termasuk yang diundang perwakilan orang tua murid adalah masyarakat yang dekat dengan guru dan otomatis pasti setuju dengan keinginan sekolah.

Kalau hal ini yang terjadi, maka persoalan pungutan liar akan selalu terjadi di sekolah.

"Asumsinya, perwakilan orang tua dalam rapat setuju ada iuran untuk pembiayaan tertentu. Akhirnya, sekalipun berat untuk beberapa orang tua sangat terpaksa mengikuti aturan dan kesepakatan yang sudah dibuat, apalagi sudah dilegalkan oleh komite sekolah," jelas Bang Imam, panggilan akrab pemerhati pendidikan yang tinggal di Bekasi ini.

Padahal, idealnya seluruh pengutan dan iuran sudah diharamkan dilakukan sekolah terhadap siswa. Namun, karena berbagai alasan, seperti sudah mendapatkan "restu" dari Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua murid, menjadikan pungutan tersebut menjadi "Legal".

Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Bang Imam yang juga Direktur Sosial dan Pendidikan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi ini memberikan tips, diantaranya;

• sekolah harus menjelaskan secara rinci komponen apa saja yang dibiayai oleh dana BOS Reguler dan berapa biaya maksimal yang dapat dipergunakan;
• sekolah wajib menyampaikan kepada orang tua tentang penggunaan dana BOS secara rutin, baik melalui rapat forum orang tua kelas, komite sekolah, rapat umum orang tua dan dewan guru, maupun menemperlkan pengumuman di papan pengumuman di sekolah;
• sekolah dapat juga mengirimkan laporan melalui surat ke alamat orang tua siswa;
• jika masih ada kekurangan dan mendesak, maka segera dimusyawarahkan kepada orang tua, dan kesepakatan terjadi tidak dengan setengah memaksa, tetapi atas dasar kerelaan orang tua untuk menyumbang.

Pertanyaannya, bolehkah sekolah meminta sumbangan kepada orang tua ? Dan bolehkah orang tua menyumbang kepada sekolah ?

Jawaban : pertanyaan pertama tentu boleh. Bang Imam menambahkan selagi sekolah memberikan informasi yang benar dan mensosialisasikan terhadap orang tua secara berulang-ulang hingga mereka sadar, maka sumbangan dapat dibenarkan.

"Misalnya, contoh di sekolah SMP A, tahun ini ingin mengikuti lomba kreatif di bidang teknologi informasi. Karena komputer dan peralatan yang dimiliki saat ini kurang up-date, maka harus di up-grade sesuai dengan spesifikasinya. Agar menunjang keseluruhan pengalaman siswa, maka yang mengikuti bimbingan dan pelatihan teknologi informasi diberikan sebebas-bebasnya kepada seluruh siswa Kelas VIII. Sehingga, kebutuhan komputer minimal 80 unit," terang Bang Imam lagi.

Nah, penjelasan berikutnya adalah SMP A saat ini kurang mendapatkan perhatian dan minim prestasi sekolah, terutama menyangkut non akademik tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Karena saat ini memiliki peluang, maka SMP A akan memanfaatkan kesempatan tersebut.

Setelah dikalkulasi biaya yang dibutuhkan, untuk pembelian komputer, up-grade komputer yang sudah ada, pelatihan dan bimbingan serta membayar narasumber dan instruktur, termasuk pembiayaan mengikuti lomba, maka kebutuhan menjadi sekian juta.

Karena biayanya cukup mahal, maka solusinya adalah dengan meng-up-grade komputer yang sudah ada. Jikapun membutuhkan komputer baru, cukup mencicil misal, per triwulan membeli 2-4 komputer saja, sesuai kemampuan sekolah dan penyumbang.

"Sehingga, biaya yang dibutuhkan dapat dari orang tua bukan karena terpaksa, tetapi betul-betul memang dibutuhkan untuk mengangkat nama sekolah menjadi SMP berprestasi di bidang teknologi informasi," ucap Bang Imam.

Kalau kebutuhannya 80 komputer, bisa dicicil tiap bulan misalnya 1-2 komputer saja.

Jawaban : kedua tentang Bolehkah orang tua menyumbang ke Sekolah, saya kasih jawaban... Ya

Dengan catatan, berdasarkan analisis dan kebutuhan pokok siswa. Misal, di Kelas A, seorang siswa memiliki penyakit yang tidak tahan terhadap panas dan harus selalu berada di ruangan pendingin agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Nah, si orang tua anak tersebut, melalui Forum Orang Tua Kelas dapat menyumbangkan AC dalam kelas tersebut dengan sukarela.

Contoh lainnya, misalnya seorang anak pada Kelas B sering cepat kelelahan dan harus selalu banyak minum. Bekal air minum yang dibawa dari rumah selalu habis sebelum proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Karena hal tersebut, si orang tua pada Kelas B akan menyumbangkan 1 buah galon dan dispenser yang diletakkan di ruang Kelas B untuk konsumsi semua anak yang kehabisan air minum dapat melakukan isi ulang.

Begitulah seterusnya sumbangan yang masih diperbolehkan di sekolah. Tentu juga sumbangan tidak mengikat dapat juga diterima dari perusahaan swasta, BUMN atau pribadi tertentu tanpa ada maksud untuk interfensi terhadap sekolah. Misal dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility).

Tetapi, beberapa sekolah enggan melakukan hal ini, karena mengakibatkan protes dari orang tua, atau oknum wali lainnya. Hal ini bisa berakibat pada jabatan kepala sekolah dicopot misalnya.

"Dari pada kita kena semprot dan menjadi masalah untuk jabatan kita, mending kita puasa dulu deh prestasinya. Memanfaatkan yang ada saja, kalau berprestasi ya syukur, kalau tidak ya terima saja," ujar kepala sekolah.

Sehingga, dengan adanya komponen penggunaan dana BOS Reguler ini, memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan sejujur mungkin, agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- per siswa per tahun. Penyaluran dana BOS Reguler SMP dilakukan dengan 2 cara, bisa dengan sistem per triwulan atau per semester.

Berikut ini adalah Komponen Pembiayaan Yang Diperbolehkan Menggunakan Dana BOS Reguler jenjang SMP Tahun 2019;

1. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

a. Penyediaan Buku Teks Utama

• Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 
• Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran. 
• Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran sesuai kelas yang diajarkan. 
• Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran. 
• Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian. 
• Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui BSE harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah.  Buku teks utama ini digunakan sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.

b. Penyediaan Buku Teks Pendamping

• Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 
• Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran. 
• Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian.

c. Membeli buku nonteks yaitu antara lain buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.

d. Langganan koran, majalah, atau publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik melalui luring maupun melalui daring.

e. Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan.

f. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.

g. Pengembangan database perpustakaan dan e-library atau digital library.

h. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.

i. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.

Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.

Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.

Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.

Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak dapat dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui mekanisme PBJ Sekolah.

 

2. PPDB

Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:

a. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau

b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi bahan atau materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.

3. KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER

a. Kegiatan Pembelajaran

• Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP. 
• Pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti. 
• Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. 
• Pemantapan persiapan ujian. 
• Pendidikan dan pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan. 
• Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. 
• Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK, misalnya untuk pembelian bahan atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book. 
• Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

• Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), dan ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah. 
• Pembiayaan lomba di tingkat kabupaten/kota yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

4.  KEGIATAN EVALUASI PEMBELAJARAN

a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, US, US berbasis komputer, dan/atau USBN terdiri atas:

• penggandaan soal; 
• penggandaan laporan pelaksanaan hasil ulangan atau ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orangtua/wali peserta didik; 
• biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 
• biaya penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di Sekolah; dan 
• transportasi dan penyediaan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP.

b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:

• honorarium pengawas; 
• pengiriman lembar jawaban ujian nasional (LJUN); 
• pengisian data Sekolah; 
• penyusunan dan pengiriman laporan; 
• transportasi pengembalian bahan UN; 
• fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau 
• biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan pemeriksaan hasil ujian di Sekolah.

c. Simulasi dan pelaksanaan US berbasis komputer terdiri atas:

• honorarium teknisi; 
• honorarium pengawas; 
• honorarium proktor; 
• sinkronisasi UN; 
• pengisian data Sekolah; 
• penyusunan dan pengiriman laporan; 
• transportasi pengembalian bahan UN; 
• fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orangtua/wali peserta didik; dan/atau 
• biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan pemeriksaan hasil ujian di Sekolah.

5. PENGELOLAAN SEKOLAH

a. Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi dan layanan  umum, dan tata usaha dan perkantoran.

b. Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.

c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam  kebakaran, dan/atau  alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya.

d. Pembiayaan rapat tim BOS Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.

e. Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan/atau akomodasi diperbolehkan jika diperlukan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).

f. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau akomodasi diperbolehkan jika diperlukan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).

g. Penggandaan laporan dan atau pembiayaan korespondensi;

h. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan atau memelihara laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.

i. Pembiayaan kegiatan pengembangan inovasi Sekolah, seperti Sekolah hijau, Sekolah sehat, Sekolah ramah anak, Sekolah adiwiyata, dan lainnya.

j. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan/atau bahan habis pakai untuk mendukung kegiatan, penyediaan konsumsi atau transportasi panitia, dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.

k. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian seperti perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:

• pemasukan data; 
• validasi; 
• pemutakhiran; dan 
• sinkronisasi data ke dalam aplikasi;

(2) komponen pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:

• penggandaan formulir Dapodik; 
• pengadaan alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan; 
• konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi; 
• biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak dapat dilakukan di Sekolah karena permasalahan jaringan internet; 
• biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data; dan/atau 
• honor operator aplikasi.

Kebijakan pembayaran honor untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi  yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan; dan 
2. apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang kompeten, Sekolah dapat menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan).

l. Sekolah yang berada di daerah terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik dapat menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.

m. Sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.

6. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, SERTA PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH

a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Sekolah.  Bagi Sekolah yang hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.

b. Menghadiri seminar atau lokakarya yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain:

• penyusunan RPP; 
• pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik; 
• penyusunan soal USBN; dan 
• pengembangan lahan Sekolah (contoh: kegiatan beternak, berkebun, biotrop); dan/atau 
• kegiatan lain yang sejenis, dengan syarat ditugaskan oleh Sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau akomodasi apabila seminar atau lokakarya diadakan di luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum daerah.

c. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan pelatihan (in house training) atau lokakarya (workshop)  di Sekolah antara lain:

• pemantapan penerapan kurikulum atau silabus; 
• pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP; 
• pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik; dan/atau 
• peningkatan kualitas manajemen dan administrasi Sekolah. Pembiayaan yang dapat dibayarkan meliputi fotokopi bahan atau materi, pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.

7. LANGGANAN DAYA DAN JASA

a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.

b. Biaya pemasangan instalasi listrik baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.

c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem.  Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah.  Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.   

Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.

8. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

a. Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen nonstruktural terdiri

atas:

• penutup atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng; 
• penutup plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum; 
• kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan/atau instalasi jaringan; 
• kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela; 
• pengecatan; dan/atau 
• penutup lantai, antara lain keramik, tegel, plester aci, dan/atau papan.

b. Perbaikan mebel, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi

kebutuhan.

c. Perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan dan saluran air kotor.

d. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum memiliki air bersih.

e. Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum memiliki prasarana tersebut.

f. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC.

g. Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum.

9. PEMBAYARAN HONOR

a. Guru honorer.

b. Tenaga administrasi (bagi SMP yang belum memiliki tenaga tata usaha).

c. Pegawai perpustakaan.

d. Laboran.

e. Petugas UKS.

f. Penjaga Sekolah.

g. Petugas satuan pengamanan.

h. Petugas kebersihan.

Keterangan:

• pada prinsipnya Pemerintah Daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan honor guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan; 
• pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima; 
• pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;  
• guru honorer yang mendapat pembayaran honor merupakan guru honorer yang telah: (1) memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan (2) mendapatkan penugasan dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan penataan guru serta menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru honor pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

10. PEMBELIAN ATAU PERALATAN ALAT MULTI PEMBELAJARAN

a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk digunakan dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi

minimal:

• prosesor Intel Core i3 atau yang setara; 
• memori standar 4GB DDR3; 
• hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; 
• CD/DVD drive; 
• monitor LED 18,5 inci; 
• sistem operasi Windows 10; 
• aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan 
• garansi 1 (satu) tahun.

Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler dapat digunakan untuk perbaikan printer milik Sekolah.

c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:

• prosesor Intel Core i3 atau yang setara; 
• memori standar 4GB DDR3; 
• hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; 
• CD/DVD drive; 
• monitor 14 inci; 
• sistem operasi Windows 10; 
• aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan 
• garansi 1 tahun.

Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.  

d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:

• sistem DLP; 
• resolusi XGA; 
• brightness 3000 lumens; 
• contras ratio 15.000:1; 
• input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan  
• garansi 1 (satu) tahun.

Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

Keterangan:

1. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi resmi; 
2. proses pengadaan barang oleh Sekolah sesuai dengan mekanisme PBJ Sekolah; dan 
3. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.

Sumber : Permendikbud 3/2019

#BangImamBerbagi #BOS #Reguler #SMP #2019